IRESS Ragukan Ketegasan Presiden SBY

Polemik Kontrak Blok Mahakam

Senin, 21/10/2013

Jakarta - Polemik kontrak blok Mahakam milik PT Total Indonesie terus berlanjut. Presiden SBY terus mendapatkan desakan agar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Total yang habis pada 2017 mendatang. Apabila pemerintah memiliki komitmen untuk membangun perusahaan migas nasional, inilah cara yang paling tepat untuk ditempuh.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dan dia meragukan ketegasan presiden, kemudian meminta presiden untuk konsisten dengan ucapan sebelumnya yang mengatakan akan menyerahkan blok Mahakam pada Pertamina. "Kalau SBY mau menjadikan Pertamina seperti Petronas ya harus dengan cara konkrit. Namun keliatannya presiden bergeming. Ini menunjukkan dia hiprokit," kata dia di Jakarta, Jumat Kemarin (18/10).

Marwan pun berharap presiden SBY tidak terpengaruh apa yang dilakukan Total. Menurut dia, Total bisa saja melakukan penyuapan terkait konsesi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya di Irak. Lanjut Marwan, Total merupakan perusahaan migas yang mengambil kesempatan waktu perang teluk. Saat itu pada program oil for food Total diduga melakukan praktek suap demi melancarkan proyeknya di negeri seribu satu malam itu. Hal seperti ini bisa terjadi di Indonesia apalagi menjelang pemilu. "Seandainya terjadi, suap menyuap itu bisa terbongkar," imbuh dia.

Marwan pun mendesak untuk bertemu CEO Total, Christophe De Margerie yang direncanakan mengunjungi Indonesia untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan Christophe berpotensi ingin meminta perpanjangan kontrak terkait pengelolaan blok Mahakam. Marwan belum bisa memastikan apakah permohonan untuk bertemu Christophe akan terkabul atau tidak. Sampai hari ini dirinya belum bisa mendapatkan jawaban apapun soal kepastian kedatangan Christophe. Namun dia meyakini bahwa kedatangan bos besar Total itu merupakan kesempatan besar untuk melihat apakah Presiden SBY benar-benar serius atau tidak untuk mendukung perusahaan dalam negeri (Pertamina) agar tumbuh pesat seperti perusahaan migas lainnya.

"Saya berharap presiden mencamkan apa yang sudah menjadi aspirasi rakyat. Jika tujuan kunjungan adalah meminta perpanjangan kontrak seluruh petisiwan dan sebagian besar rakyat Indonesia pasti akan menolak," tutur dia.

Sementara itu, Peneliti dari Reforminer Institut Komaidi mengatakan pemerintah seharusnya memberikan kepercayaan pada BUMN seperti Pertamina. Selama ini menurutnya Pertamina sudah bisa menjadi perusahaan energi yang besar. Namun keuntungan yang didapat Pertamina, 95% berada di hilir. Namun sayangnya, kenyataan ini dijadikan alasan bahwa Pertamina secara teknologi dianggap tidak siap mengelola blok besar seperti Mahakam. "Justru langkah yang benar adalah memberikan kepercayaan pada BUMN," jelas dia.

Sedangkan Ekonom Rizal Ramli juga menyebutkan tidak alasan bagi pemerintah untuk tidak menghentikan kontrak blok Mahakam. Menurut dia, Pertamina bisa jadi perusahaan besar tapi harus dengan cara yang konkrit bukan dengan pidato SBY. "Inilah keahlian SBY. Apa yang dibicarakan beda dengan prakteknya," kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, blok Mahakam berpotensi besar menambah pendapatan negara karena cadangannya yang masih bisa bertahan hingga tahun 2050. Pendapatan kotornya mencapai US$62,5 milyar, sementara bersihnya US$9 miliar. Dengan nilai sebesar itu, bagi Rizal, apabila ada presiden atau menteri yang menolak mengelola berarti ada dua kemungkinan, antara bodoh atau disogok. "Tapi saya kira pejabat Indonesia pintar semua. Jadi kalau sampai dilanjutkan ada kemungkinan pejabat itu disogok," ujar dia.

Pada saat ini saham blok Mahakam dimiliki dua perusahaan, Inpex dan Total dengan masing-masing memiliki saham yang sama. Muncul wacana pasca kontrak berakhir, Pertamina akan masuk sebagai pemegang saham bersama Inpex dan Total dengan prosentasi 30, 35, dan 35. Rizal pun mengatakan cara itu hanya akal-akalan saja. "Kalau itu terjadi itu pasti sudah terjadi suap. Sama saja bohong karena operator tetap mereka," ungkap dia.