NERACA

Jakarta - Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Pertanyaan yang masih menggelayut, apakah penyatuan ekonomi di kawasan ini merupakan peluang atau ancaman bagi Indonesia? Pertanyaan yang juga selalu muncul adalah siapkah Indonesia? Kesiapan ini penting dimiliki agar ketika hari pemberlakuan tiba, tidak ada lagi yang terkejut dan prihatin.

Namun, perbedaan pendapat, khususnya berkaitan dengan kesiapan Indonesia menghadapi pemberlakuan MEA, masih tetap ada, seolah tidak ada titik temu. Jika banyak pengamat serta pelaku industri dan jasa menyatakan khawatir dengan kesiapan Indonesia karena banyaknya masalah yang masih dihadapi, maka pemerintah melihatnya dari sudut berbeda, yakni bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam memanfaatkan kesepakatan itu. “Sebetulnya MEA bisa jadi peluang bagus untuk perdagangan kita. Tapi kalau melihat kondisi sekarang belum tentu kita diuntungkan oleh momen itu. Bahkan kemungkinan akan menjadi bencana besar,” kata Ketua Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pada Neraca, Minggu (20/10).

Sofjan menjelaskan, bencana besar yang dimaksud adalah kemungkinan besar Indonesia hanya berperan sebagai pasar. Artinya tidak ada nilai produktifitas dari pengusaha dalam negeri yang bisa dijual. Melainkan hanya menjadi penadah barang asing dan menjualnya lagi ke pihak lain. "Kalau dilihat sekarang ini, kita tidak mempersiapkan infrastruktur untuk bisa ambil peran dalam persaingan bebas itu. Jelas secara besar industri kita tidak siap untuk memenuhi kebutuhan pasar. Akhirnya kita yang hanya jadi pasarnya,” ungkap Sofjan.

Untuk itu dia menyayangkan pemerintah tidak mempersiapkan pembangunan manufaktur sejak tahun-tahun lalu. Padahal sektor tersebut sangat strategis untuk digenjot produktifitasnya agar dapat memenuhi permintaan pasar di ASEAN.

Sedangkan anggota Komisi VI DPR RI Iskandar Syaichu mengatakan, penerapan MEA pada 2015 nanti bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan pasar potensial untuk negara lain alias menjadi emerging market sehingga akan menjadi lahan yang bagus untuk negara lain untuk mengambil keuntungan di Indonesia. MEA sendiri bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal, di mana Indonesia merupakan pasar terbesar dengan po­pulasi penduduk mencapai 40% dari populasi ASEAN lainnya. ”Pasar Indonesia begitu potensial untuk negara lain. Sementara negara lain belum tentu menjadi pasar potensial untuk Indonesia,” kata dia.

Bahkan, lanjut dia, banyak kalangan pengusaha meragukan apakah Indonesia akan siap menghadapi MEA. Apalagi, melihat daya saing Indonesia juga berada dalam posisi bawah di antara negara ASEAN lainnya. ”Sejauhmana kesiapan kita. Saya rasa tidak. Indonesia akan kedodoran karena sistem logistik nasional saja belum selesai,” ujar Iskandar.

Dia menjelaskan tantangan yang akan dihadapi Indonesia nanti ketika memasuki komunitas ekonomi Asia lebih besar. Masalahnya saat ini Indonesia masih kurang siap dalam hal infrastruktur, birokrasi masih berbelit, serta tidak adanya kepastian hukum. "Di MEA nanti, investor akan berbondong-bondong, mereka butuh kepastian hukum. Sekarang ini banyak kalangan pengusaha meragukan kesiapan kita. Saya yakin tidak siap," ungkap Iskandar.

Kemudian rendahnya kualitas distribusi barang dan jasa di Indonesia, Iskandar mengungkapkan akan menggerus kemampuan pengusaha lokal bersaing dengan produk asal ASEAN. Terbukti sejak dua tahun terakhir pembahasan sistem logistik nasional antar kementerian belum juga selesai dibahas.

"Indonesia pasti nanti kedodoran bukan hanya dari segi infrastruktur, tapi juga logistik,” imbuh dia. Menurut Iskandar, saat ini pengusaha di Indonesia juga masih menghadapi berbagai masalah, terutama pungutan liar (pungli) di birokrasi serta minimnya jaminan kepastian hu kum.“Karena itu, AEC harus di persiapkan dengan matang. Jangan seperti ACFTA yang justru meru­gikan  produk lokal,” tegas Iskandar.

Kesiapan 81%

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menilai bahwa kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC telah mencapai 81%. “Dari periode 2008 sampai dengan Februari 2013, Indonesia mencatatkan tingkat implementasi 81%. Yang mana telah melaksanakan 290 langkah dari 358 langkah menuju AEC 2015,” ujar Iman.

Namun demikian, Iman menyadari rendahnya kesadaran masyarakat mengenai AEC dan yang paling menyedihkan adalah efektivitas sosialiasi. "Persiapan kami sudah 81% berjalan sejak 2008, tapi menurut Bappenas banyak kalangan, termasuk pengusaha memang belum mengetahui apa itu AEC," aku dia.

Tak hanya itu, lanjut Iman, kendala lain yang dihadapi Indonesia dan beberapa negara anggota Asean lainnya untuk memperbaiki tingkat implementasi. Hal ini disebabkan adanya kurang sesuai antara peraturan perundang-undangan nasional dan komitmen yang akan dicapai pada negara-negara Asean.

Iman menjelaskan, AEC blueprint dibagi dalam kerangka waktu dalam empat fase yakni 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015. Pada setiap fase tersebut dijabarkan langkah-langkah yang harus ditempuh atau diselesaikan pada ke empat pilar AEC yakni pasar tunggal dan basis produksi regional, kawasan berdaya saing, kawasan dengan pembangunan yang berkeadilan dan kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia.