Momentum Dorong Daya Beli

Senin, 21/10/2013
Oleh: Prof Firmanzah Ph.D Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasca penerbitan empat paket kebijakan ekonomi di bulan Agustus lalu sebagai respon atas tekanan eksternal, Pemerintah terus melakukan sejumlah konsolidasi kebijakan untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat. BPS pada awal Oktober mengumumkan angka deflasi 0.35% di September 2013 merupakan momentum yang berharga untuk terus mendorong daya beli masyarakat khususnya penguatan ekonomi di tingkat akar rumput.

Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi serta mempertahankan tingkat pendapatan masyarakat merupakan basis untuk menjaga pertumbuhan positif yang sebagian besar (lebih dari 50%) diantaranya dikontribusikan dari konsumsi rumah tangga. Artinya menjaga daya beli masyarakat merupakan manivestasi menjaga pertumbuhan ekonomi positif dan berkualitas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan K/L terkait untuk terus memastikan memadainya pasokan kebutuhan pokok masyarakat disamping terus bekerja sama dengan dunia usaha untuk memastikan tidak terjadinya PHK seperti yang terjadi di beberapa negara lainnya. Kebijakan keep buying strategy yang telah dilakukan sejak 2008 terus ditingkatkan dengan sejumlah penyesuaian berdasarkan dinamika ekonomi dan tantangan eksternal yang dihadapi.

Menjaga daya beli masyarakat merupakan cyclical sequence dari rantai nilai perekonomian nasional. Dengan terjaganya daya beli masyarakat diharapkan dapat menjaga produktivitas dunia usaha karena produk/jasa yang dihasilkan dapat diserap pasar sehingga upaya perluasan pasar tenaga kerja terus dipertahankan/ditingkatkan. Hal ini yang kemudian memberi efek dorong terhadap pendapatan. Dengan terjaganya pendapatan, maka daya beli masyarakat juga dapat terjaga sehingga ekonomi nasional tetap tumbuh positif dan berkualitas sesuai yang diharapkan.

Terkendalinya laju inflasi (yang sebelumnya dikhawatirkan oleh banyak kalangan), diharapkan dapat mendorong ekonomi nasional tetap tumbuh positif dan berkualitas. Pemerintah terus mendorong keep buying strategy dan memastikan tingkat pendapatan masyarakart terus terjaga sehingga daya beli juga terjaga. Presiden juga telah mengistruksikan agar serapan belanja pemerintah terus ditingkatkan untuk menstimuli aktivitas ekonomi nasional. Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan untuk merespon dinamika ekonomi global seperti menyiapkan stimulus pasar (misalnya insentif pajak bagi industri yang tidak melakukan PHK) dan insentif investasi lainnya.

Untuk terus menjaga momentum penguatan daya beli masyarakat, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan terus ditingkatkan dan menjadi concern Pemerintah. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro, Pemerintah berharap masyarakat mendapatkan porsi yang seimbang dalam mengakses lembaga keuangan sebagai salah satu semangat dalam mewujudkan financial inclusion. Momentum ini merupakan kesempatan emas untuk terus mendorong daya beli masyarakat sebagai pilar utama yang menyangga perekonomian nasional dalam satu dekade terakhir.