NERACA

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan, ada tiga isu utama  yang harus segera  direspon koridor Jawa. "Isu tersebut kurangnya pasokan bahan baku lokal, percepatan perizinan, dan rendahnya daya saing produksi infrastruktur," jelas Djoko di Semarang, Sabtu (19/10).

Djoko menjelaskan, Kementerian PU dalam mengembangkan koridor Selatan Jawa, melalui Jalan Lintas Selatan (JLS) akan menjadi komplemen untuk menyatukan konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).

Dalam MP3EI koridor Jawa sendiri, mayoritas merupakan proyek-proyek infrastruktur. Dari total investasi di Jawa sebesar Rp1.434 triliun dengan 346 proyek, sejumlah Rp1.112 triliun dengan 223 proyek adalah di sektor infrastruktur.

Menurut Djoko, tidak saja pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi prioritas, tapi juga akses masyarakat miskin dan marjinal terhadap proses pembangunan. Kombinasi dari pembiayaan pemerintah, investasi swasta, serta kemitraan pemerintah dan swasta tentu perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan publik yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan,  persoalan yang dihadapi Jawa Tengah saat ini terkait masih banyaknyak kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sampai 14%. Untuk itu pihaknya akan berusaha utamanya untuk mengurasi kantong kemiskinan yang umumnya para petani dan nelayan.

"Dalam Tahun Anggaran 2014, setiap desa dan nelayan akan dialokasikan Rp25-30 juta untuk bantuan untuk mendongkrak pertumbuhan desa-desa tersebut" ujar Ganjar.

Sementara untuk sektor insfrastruktur, dalam Tahun Anggaran 2014 di Jawa Tengah akan dialokasikan dana sebesar Rp1,4 triliun. Hal tersebut belum termasuk insfrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). [iqbal]