NERACA

Jakarta - Menumpuknya utang Pemerintah menimbulkan banyak efek lanjutan yang bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah. Negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah memberikan fasilitas keuangan, berupa utang dan bantuan teknis dalam jumlah besar yang diarahkan untuk pembentukan komunitas ekonomi ASEAN yang mendukung pelaksanaan agenda liberalisasi investasi, perdagangan, keuangan dan jasa.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa jumlah utang luar negeri Pemerintah, per Juli 2013, adalah US$125,6 miliar. Menurut Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, jumlah tersebut sangat berbahaya. ”Saya kira Pemerintah menyadari itu. Hanya saja Pemerintah terus menutupi risiko dari utang ini dengan hanya mensosialisasikan penurunan rasio utang saja,” kata Dani kepada Neraca, Kamis (17/10).

Risiko dari besarnya Utang Luar Negeri Pemerintah itu, lanjut Dani, bisa dilihat dari berbagai segi. Pertama adalah terbatasnya cadangan devisa Indonesia untuk membiayai pembayaran utang. Kedua adalah terbatasnya ekspor Indonesia pada komoditi mentah yang rentan pada fluktuasi harga. Ketiga, rentannya sistem keuangan Indonesia akibat dominasi utang asing di dalam negeri, seperti di bursa dan SBN Indonesia. Sementara sistem keuangan Indonesia sangat terbuka dan bebas bagi keluar masuk uang asing.

”Jadi seharusnya Indonesia tidak layak lagi menerima utang luar negeri, karena ancaman default-nya sangat tinggi,” kata Dani.

Di tempat yang berbeda, peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan, terjadi peningkatan jumlah utang luar negeri yang diterima oleh Pemerintah terutama sejak krisis keuangan global tahun 2008. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kerangka dasar penanganan krisis sebagaimana disepakati dalam pertemuan APEC di Lima – Peru dan pertemuan G-20 di Washington – Amerika pada tahun 2008. Yaitu bagaimana melakukan suatu upaya reformasi struktural perekonomian dunia yang berlandaskan pada prinsip pasar.

Prinsip pasar tersebut, lanjut Daeng, akan dipaksa diadopsi dengan cara mendorong rezim investasi dan perdagangan bebas, meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB dalam mendorong agenda-agenda pembangunan, serta meningkatkan penyaluran utang bagi negara-negara yang terkena krisis.

“Pelaksanaan agenda ekonomi pasar bebas jelas bertentangan dengan landasan perekonomian nasional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Kendati demikian, Pemerintah tetap mengabaikan amanat konstitusi dan memilih untuk mengikuti kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut walaupun sangat merugikan Indonesia,” jelas Daeng.

Indonesia telah terbebani utang dalam jumlah yang sangat besar. Proporsi utang luar negeri pemerintah masih didominasi oleh tiga kreditor utama, yaitu Jepang, Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia dengan kontribusi hingga tiga perempat dari total utang luar negeri Pemerintah. Ketiganya juga sangat aktif membiayai sejumlah proyek dan program utang.

“Besarnya beban utang, menyebabkan beban pemerintah dalam APBN sangat besar. Kondisi ini jelas menyebabkan beban fiskal pemerintah semakin berat. Dengan tidak adanya kelonggaran dalam mekanisme pembayaran utang, penggunaan anggaran negara setiap tahun terlebih dahulu diprioritaskan untuk membayar cicilan utang dengan mengorbankan alokasi anggaran sosial. Jika terus dibiarkan, maka rakyat banyak akan terus-menerus menjadi korban. Pembayaran utang sesungguhnya merupakan beban berat yang seringkali ditimpakan kepada si miskin, dengan cara melakukan program pengetatan seperti memotong subsidi dan anggaran sosial yang sangat dibutuhkan,” jelas Daeng.

Hal ini, lanjut Daeng, bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945 Pasal 23 yang menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat. Di bawah sistem neoliberal, politik anggaran tidak diarahkan untuk mendorong kemajuan perekonomian rakyat yang semakin ditindas di bawah rezim perdagangan bebas, misalnya dengan cara memperbesar kapital dan kepemilikan alat produksi bagi rakyat atau meningkatkan kemakmuran bagi banyak orang untuk menjamin kehidupannya secara bermartabat dengan cara menggratiskan pendidikan dan membangun perumahan-perumahan rakyat. [iqbal]