Penyimpangan Anggaran

Oleh : Ahmad Nabhani

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tercatat ada 16 Kabupaten dan Kota yang memiliki belanja pegawai di atas 70%. Tentu temuan Fitra ini sangat mencengangkan, meski harus di cross check kembali, apakah benar atau tidak. Atau mungkin data itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di lapangan secara riil.

Namun terlepas dari akurat atau tidak, setidaknya hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Karena sejatinya era otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ternyata hal itu masih jauh dari harapan. Kondisi ini pula, yang menjadi kegalauan Menteri Keuangan bila belanja pegawai semakin memberatkan belanja negara dan berujung pada upaya program pensiun dini.

Kendati Menkeu Agus Martowardojo menilai, pensiun dini bukan paksaan, tetapi cara ini diyakini bisa meringankan beban negara. Persoalannya, pensiun dini bukan menjadi penyelesaian masalah, tetapi meninjau kembali otonomi daerah dan terlebih beberapa daerah yang banyak berupaya memekarkan diri.

Pemerintah pusat seharusnya menyadari, tingginya belanja pegawai juga tidak bisa lepas dari maraknya pemda melakukan pemekaran diri. Alhasil, bila sudah ada pemerintahan baru, tentunya diperlukan pegawai baru, kendaraan dinas baru dan hingga gaji gubernur, walikota atau bupati baru.

Selain itu, kebijakan pegawai selama ini yang menjadi penyebab tingginya belanja pegawai di tingkat pusat maupun daerah, dituding menjadi biang keladi berikutnya. Sebut saja, remunerasi atas nama reformasi birokrasi, yang terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi birokrasi. Pada APBN-P 2010 dianggaran Rp 13,4 triliun untuk remunerasi, pejabat dengan grade I di Kemenkeu dapat memperoleh remunerasi hinga, Rp. 46,9 juta. Kemudian, kenaikan gaji secara berkala mulai tahun 2007 sampai 2011 antara 5%-10%, serta pemberian gaji ke 13.

Terakhir, rekrutmen PNS terus menerus tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran, juga kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai seperti pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Akibat kebijakan seperti ini, daerah khususnya Kabupaten/Kota, yang memiliki potret APBD lebih besar “ongkos tukang"nya ketimbang belanja pekerjaannya.

Belanja pegawai semakin menggerus belanja modal daerah. Sejatinya, belanja daerah bisa digunakan untuk peningkatan roda ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat malah hanya fokus pada pegawai. Alhasil, nasib rakyat masih di nomor sekian dan bukan menjadi skala prioritas.

Pemerintah seharusnya segera mengakhiri ketimpangan belanja negara yang sudah menyalahi aturan main. Sebagaimana yang disebutkan pidato presiden dalam nota keuangan negara, bahwa anggaran negara diperuntukkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah. Selanjutnya, pemerintah dan para policy maker harus meluruskan kembali kedzaliman penggunaan anggaran yang tidak sesuai pada tempatnya agar rakyat tidak terus menerus tertindas.

BERITA TERKAIT

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

Wakil Presiden - Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Tidak Signifikan

Jusuf Kalla Wakil Presiden Anggaran Pendidikan Tinggi Namun Tidak Signifikan Depok, Jawa Barat - Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan kenaikan…

KPK Temukan Empat Kelemahan Potensi Penyimpangan SJSN

KPK Temukan Empat Kelemahan Potensi Penyimpangan SJSN NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat aspek kelemahan yang menyebabkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…

Menteri Terbaik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Salah satu tim pembantu dalam Kabinet Kerja…