Musni Umar PhD

Direktur Eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (ISED)

Mengurai Masalah Kronis Jakarta

Fenomena korupsi telah menghiasi hari-hari di Jakarta. Nyaris tiap hari, koran, teve juga media online acap menghadirkan berita tentang kasus dugaan korupsi yang dilakukan para pejabat, baik yang duduk di lembaga penegak hukum, penyelenggara negara, maupun pengusaha.

“Korupsi adalah satu dari lima masalah yang dihadapi oleh Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Musni Umar.

Menurut Musni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 46 triliun sangat potensial menjadi sasaran empuk kaum pemburu rente atau makelar anggaran. Jika tak ada upaya pencegahan yang terus-menerus, APBD tersebut berpotensi menjadi sasaran korupsi. 

Ada sejumlah penyebab merajalelanya korupsi di Jakarta. Di antaranya, kurang transparan pengambilan konsumsi, biaya kampanye politik yang mahal, kurang transparannya pengambilan keputusan tingkat daerah. Lalu, adanya proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, gaji pegawai pemerintahan yang sangat kecil. “Lemahnya ketertiban hukum dan lemahnya profesi hukum akan menjadi celah orang melakukan tidak korupsi,” kata Musni Umar, mantan anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR.

Yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi adalah menyalahgunakan jabatan, memperkaya diri dan orang lainnya yang masuk kategori merugikan orang lain. Sedangkan yang termasuk  tindak pidana korupsi adalah memberi atau menerima hadiah atau janji, menggelapkan jabatannya pemerasan dalam jabatan.

Untung saja, Gubernur Joko Widodo sudah menerapkan pola pencegahan terhadap aksi pencegahan, termasuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan KPK serta melakukan audit anggaran di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di lingkungan Balai Kota Jakarta.  

Sedangkan penyakit berikutnya adalah ketidakadilan bidang ekonomi. Musni mengungkapkan, telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan itu hanya dinikmati segelintir orang.  Hal itu merupakan dampak diberlakukannya Undang-undangPenanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Musni mengatakan untuk mengtasi ketimpangan ekonomi itu, tak bisa dilakukan langkah biasa, yaitu langkah besar (big bang) seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Masalah berikutnya adalah kemiskinan. Di DKI Jakarta, angka kemiskinan cenderung menurun dari 7,35% pada 2005, dan turun lagi menjadi 4,61% (2007) dan pada 2011 menjadi 3,75%. Turun drastisnya jumlah angka kemiskinan, tak lain akibat berubahnya ukuran kemiskinan mutlak. Seseorang dinyatakan miskin, jika pengeluaran kurang dari Rp 355.480/bulan/kapita pada tahun 2011 atau Rp 11.849/hari. Menurut dia, batasan miskin itu berbeda dengan standar Bank Dunia sebesar US$ 2 atau sekitar Rp 19.400/hari.  

Cetak Wirausaha Baru

Masalah keempatnya adalah pengangguran. Jika tak ada program pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya, pengangguran akan berpotensi menimbukan aksi kriminalitas, bahkan bunuh diri. Ada sejumlah cara mengatasinya, yaitu memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, atau mencetak mereka menjadi wirausahawan.  

“Dengan menjadi pengusaha, berarti telah menentukan masa depan sendiri bukan orang lain dan memberi kontribusi bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu menciptakan lapangan kerja baru,” tutur pria kelahiran Kendari, 12 Juni 1953.

Satu lagi problem yang dihadapi warga Jakarta, yaitu bahaya banjir dan kemacetan. Dia berharap kepemimpinan Jokowi-Ahok di level Jakarta maupun Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di tingkat nasional mampu mengurai persoalan tersebut. Kepada Jokowi-Ahok, Musni secara khusus membuat buku berjudul ‘Bang Jokowi dan Bang Ahok Bangun Jakarta Baru’ yang diluncurkan menyambut 100 hari masa bakti keduanya. "Bintangnya Jokowi ini terus berkilap. Anginnya seperti yang pernah dialami oleh SBY waktu periode pertama lalu,” katanya.

Cukup banyak aktivitas Musni sejak masih mahasiswa Universitas Indonesia. Dia sempat aktif di Dewan Mahasiswa angkatan 1977/1978. Di masa pergerakan mahasiswa, Musni banyak berhubungan dengan aparat keamanan. Seringnya melakukan demonstrasi, diapun sempat menjadi penghuni ‘Kampus Kuning’ yang tak lain adalah markas Batalyon Infantri 202 Tajimalela di Bekasi. Penyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta ini meraih gelar S2 atau master di UI. Sedangkan gelar doktornya (PhD) dirih di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Pernah bekerja di  PT Indobuildco yang mengelola Hotel Sultan, maupun di PT Intalan Works. Sempat mendirikan sebuah perusahaan, hingga mengantarnya pada kedudukan sebagai wakil sekjen Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi (DPP Hippi) di era ketua umumnya Iman Taufik dan Suryo B Sulisto, Smpai sekarang masih menjadi direktur pada Institute for Social Empowerment and Democracy (ISED).

Saat masih menjadi anggota DPR/MPR, Musni mendirikan Pondok Pesantren Hubbul Wathan, dan menjadi  Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Hubbul Wathan sampai saat ini. Dia juga mendirikan Yayasan Pengembangan Pedesaan Indonesia.  Pada 2010, bersama kelompok pengajian yang digagas Prof Dr Rokhmin Dahuri, yang diketuai Dr. Salim Albahri mendirikan Yayasan Albahri Nusantara,. Dia dipilih menjadi  Wakil Ketua.

Cukup banyak buku yang dia terbitkan. Di antaranya ‘Demokrasi dan Islam di Kalangan Orang-orang Miskin’ (2011),  Korupsi di Alam Demokrasi  (2011),  Soft Power Approach Indonesia-Malaysia (2011), Mencari Akar Permasalahan Kemiskinan di Kendari dan Strategi Pemberdayaannya (2009),  ‘Al-Qur’an Demokrasi Politik dan Ekonomi’ (2004). Dia juga menerbitkan buku berjudul ‘Demokrasi: Perubahan dan Pembangunan di DKI Jakarta (2012). Saat ini sedang mengurus gelar guru besar di Jurusan Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah. (saksono)