Ketahanan Pangan vs Impor

Ketahanan Pangan vs Impor

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Umum Neraca)

Ada yang menarik dari diskusi publik tentang ketahanan pangan yang diadakan di kampus PPM Manajemen pada 5 Oktober lalu. Banyak pakar, birokrat, dan praktisi di sektor pangan dihadirkan. Para pakar adalah para ahli dari berbagai perguruan tinggi, seperti Prof Hadi Susilo Arifin dan Prof Anas M Fauzi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mantan rektor IPB yang kini menjadi rektor Universitas Kusuma bangsa Prof Aman Wirakartakusumah, dan Prof Robiyanto H Susanto dri Universitas Sriwijaya.

Dari unsur birokrat antara lain pejabat dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di jajaran pemerintah daerah, tampak pejabat dari kabupaten Barito Kuala, Kalsel, Tulang Bawang, Lampung, dan Kabupaten Kubu Raya (Kalbar). Sedangkan para praktisinya adalah direktur PT Sang Hyang Seri, pembudidaya buah lokal Sabila Farm Jogjakarta, pemilik Sumber Rejeki Depok eksportir hasil olahan kelapa, kelompok tani Jateng, serta pengurus Gabungan Pengusaha makanan dan minuman Indonesia. Di antara bentuk masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri adalah, kalangan pemerintah daerah menyatakan kesiapannya mewujudkan swasembada pangan.

Namun, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat? Diakui pejabat dari Kementerian Kehutanan, politik sejak reformasi tidak menyentuh pertanian. Indonesia cenderung menyelesaikan ketahanan pangan melalui kebijakan impor. Jika tanaman sawit, cokelat, dan karet saja bisa dimiliki industri, Kementerian Kehutanan pun berharap perlunya peran swasta bergabung membangun sektor pertanian melalui reformasi agraria.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari reformasi agraria transmigrasi dan merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya. Karena itu mereka membutuhkan insentif berupa subsidi pupuk, bibit, serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor.

Sedangkan, Kementan menyatakan, infrastruktur pertanian harus dibangun. Agenda riset nasional adalah pemanfaatan lahan rawa, dan pasang surut untuk mencapai posisi swasembada pangan dan pertanian. Penyelesaian harus secara sistematis melalui pendekatan kebijakan yang melibatkan multi disiplin.

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Untuk menjaga agar transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya, berikan insentif berupa subsidi pupuk, bibit, dll serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor. (saksono)

BERITA TERKAIT

Sektor Pangan - Produksi dan Suplai Terbatas Bakal Memicu Kenaikan Harga Cabai

NERACA Jakarta – Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan salah satu alasan kenaikan…

Solusi Ketahanan Pangan Ala Rumah Zakat

    NERACA   Jakarta – Ketahanan pangan masih menjadi tugas pemerintah untuk menjaga agar ketersediaan pangan bagi masyarakat tercukupi.…

Kekeringan di Lebak Belum Pengaruhi Pasokan Pangan

Kekeringan di Lebak Belum Pengaruhi Pasokan Pangan NERACA Lebak - Kepala Bidang Distribusi dan Pemanfaatan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kering, Meski Cianjur Memiliki Sumber Air

Kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau bukan hal baru bagi petani di negeri ini, termasuk di Cianjur, Jawa Barat, yang…

Ini Dia, Misi Konservasi Air di Yogyakarta

Posisi Kota Yogyakarta yang diuntungkan secara topografi karena memiliki wilayah yang tidak luas, berada di dataran rendah, dan diapit tiga…

Mengatasi Kekeringan: - Dengan Upaya Terukur dan Terstruktur

Indonesia merupakan kawasan dengan anomali cuaca yang sangat unik karena pada saat yang bersamaan ada wilayah yang kekeringan, di tempat…