Ketahanan Pangan vs Impor

Ketahanan Pangan vs Impor

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Umum Neraca)

Ada yang menarik dari diskusi publik tentang ketahanan pangan yang diadakan di kampus PPM Manajemen pada 5 Oktober lalu. Banyak pakar, birokrat, dan praktisi di sektor pangan dihadirkan. Para pakar adalah para ahli dari berbagai perguruan tinggi, seperti Prof Hadi Susilo Arifin dan Prof Anas M Fauzi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), mantan rektor IPB yang kini menjadi rektor Universitas Kusuma bangsa Prof Aman Wirakartakusumah, dan Prof Robiyanto H Susanto dri Universitas Sriwijaya.

Dari unsur birokrat antara lain pejabat dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di jajaran pemerintah daerah, tampak pejabat dari kabupaten Barito Kuala, Kalsel, Tulang Bawang, Lampung, dan Kabupaten Kubu Raya (Kalbar). Sedangkan para praktisinya adalah direktur PT Sang Hyang Seri, pembudidaya buah lokal Sabila Farm Jogjakarta, pemilik Sumber Rejeki Depok eksportir hasil olahan kelapa, kelompok tani Jateng, serta pengurus Gabungan Pengusaha makanan dan minuman Indonesia. Di antara bentuk masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri adalah, kalangan pemerintah daerah menyatakan kesiapannya mewujudkan swasembada pangan.

Namun, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat? Diakui pejabat dari Kementerian Kehutanan, politik sejak reformasi tidak menyentuh pertanian. Indonesia cenderung menyelesaikan ketahanan pangan melalui kebijakan impor. Jika tanaman sawit, cokelat, dan karet saja bisa dimiliki industri, Kementerian Kehutanan pun berharap perlunya peran swasta bergabung membangun sektor pertanian melalui reformasi agraria.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bagian dari reformasi agraria transmigrasi dan merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya. Karena itu mereka membutuhkan insentif berupa subsidi pupuk, bibit, serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor.

Sedangkan, Kementan menyatakan, infrastruktur pertanian harus dibangun. Agenda riset nasional adalah pemanfaatan lahan rawa, dan pasang surut untuk mencapai posisi swasembada pangan dan pertanian. Penyelesaian harus secara sistematis melalui pendekatan kebijakan yang melibatkan multi disiplin.

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Untuk menjaga agar transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya, berikan insentif berupa subsidi pupuk, bibit, dll serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor. (saksono)

BERITA TERKAIT

Perlunya Pembenahan Tata Niaga Impor Pangan

Oleh: Muhammad Razi Rahman Tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, sebenarnya Ombudsman pada 4 Februari lalu telah mengeluarkan peringatan dini…

Polri Berkontribusi Stabilkan Harga Pangan

Polri Berkontribusi Stabilkan Harga Pangan NERACA Jakarta - Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk Polri dinilai berkontribusi menstabilkan harga…

Kebijakan Harus Fokus Pada Capaian Ketahanan Pangan

  NERACA Jakarta – Berbagai program terkait kebijakan pangan sudah disampaikan oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media dan Tantangan Teknologi Milenial

Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki banyak media dengan perkiraan berjumlah 47 ribu media yang terbagi dari berbagai model,…

Pers dan Usaha Mendorong Ekonomi Digital

Pers memiliki peran vital mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pemberitaan, pers dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi pelaku…

Pers di Era Digital: Idealisme Versus Industri

Pers di Indonesia lahir dari idealisme para pendiri bangsa guna menyuarakan semangat memperjuangkan kemerdekaan kepada masyarakat luas, sejak zaman penjajahan…