NERACA

Kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan, terutama di bidang pendidikan. Untuk mencapai program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah saja, yaitu 12 tahun, masih banyak masyarakat yang sangat kesulitan untuk merealisasikan hal tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal menuturkan, pendidikan di Indonesia saat ini telah lebih baik, salah satunya dengan pencanangan pendidikan 12 tahun. Namun demikian setelah lulus SMP dan SMA, tingkat partisipasinya menurun. Sedangkan angka putus sekolah setelah SMA ke perguruan tinggi tingkat partisipasinya turun lebih dalam lagi.

Faktor internal seperti kendala ekonomi merupakan salah satu kendalanya. Inilah masalah utama pendidikan di negeri ini, yaitu mahalnya biaya pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Opsi bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pun masih belum bisa mengatasi masalah mahalnya biaya pendidikan ini.

Ya, kondisi ini diperparah dengan perekonomian Indonesia yang sedang lunglai lantaran melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar beberapa bulan belakangan ini. Ditambah lagi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya sebagian masyarakat menyatakan pesimis bisa memberikan bekal pendidikan kepada anak-anak mereka, minimal hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

Di sisi lain mahalnya biaya pendidikan di Indonesia kini berimbas menjadi sebuah tren tersendiri bagi kalangan tertentu yang kini banyak mendirikan sekolah-sekolah swasta berbasis sekolah alam yang terkenal dengan biaya yang selangit dari mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas denngan alasan mengejar mutu pendidikan.

Akibat dari semakin mahalnya biaya pendidikan tersebut dan tekanan ekonomi menyebabkan banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan bekerja untuk membantu orang tuanya dijalanan. Masalah barupun muncul yakni makin banyaknya jumlah anak-anak jalanan yang mencari uang di jalanan.

Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mempunyai konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka tentu saja negara dalam hal ini pemerintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Terkait hal tersebut, Dino Patti Djalal menyatakan perlunya skema dana pinjaman untuk para siswa untuk kebutuhan pendidikannya (student loan) sehingga menjadi salah satu alternatif selain beasiswa.

"Untuk mempertahankan partisipasi pendidikan pasca SMP dan SMA, perlu dilakukan terobosan, pemerintah memberikan student loan atau dana pinjaman untuk para siswa menempuh pendidikannya," kata Dino pada Kuliah Umum di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Menurut Dino, skema pembiayaan itu sama pentingnya dengan dana pinjaman bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Ini seperti investasi jangka panjang, rugi sedikit tidak masalah tapi rakyat Indonesia bisa meraih pendidikannya di dalam maupun di luar negeri," kata dia