UN Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia

Sabtu, 19/10/2013

Jika negara ini ingin maju harus ada ujian yang mengukur standar nasional itu sendiri, mengukur kompetensi peserta didik di akhir masa belajar di satuan pendidikan. Dalam hal ini, UN sudah menjadi amanat konstitusi sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa.

NERACA

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ini merupakan penyelenggaraan UN terburuk. Pasalnya, banyak kasus yang terjadi dalam kegiatan tahunan yang menelan dana hingga miliaran rupiah tersebut. Seperti molornya kegiatan UN yang mengganggu psikologis siswa, hingga kasus kebocoran soal dan mencontek para siswa. Alhasil, kasus-kasus tersebut sempat menjadi alasan untuk meniadakan UN.

Terkait hal tersebut, pemerintah akan tetap menyelenggarakan UN sesuai manat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan UN diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran belajar anak, karena dengan begitu proses belajar mengajar bisa dikatakan sukses.

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menuturkan kasus yang timbul jangan menjadi alasan untuk meniadakan UN. UN sudah menjadi amanat konstitusi sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa, dan kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang baik.

"Tahapan evaluasi akhir dari proses belajar mengajar harus tetap ada. Di negara maju sekalipun ada proses itu," ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini saat menjadi pembicara diskusi "Konvensi UN" di Jakarta belum lama ini.

Lantas, apa peran UN bagi pendidikan Indonesia? Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim menyatakan, jika negara ini ingin maju harus ada ujian yang mengukur standar nasional itu sendiri, mengukur kompetensi peserta didik di akhir masa belajar di satuan pendidikan.

“Kami sepakat untuk tetap melaksanakan Ujian Nasional tahun depan dengan komposisi 60:40 untuk nilai ujian sekolah dan ujian nasional," kata dia.

Musliar mengatakan komposisi untuk menentukan nilai akhir ini masih sama dengan penyelenggaraan UN tahun ini, namun tahun-tahun ke depan, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN menentukan kelulusan peserta didik dengan komposisi akhir 100%.

Seperti diketahui, UN bukan masalah baru untuk bangsa ini lantaran sejak 1950 sudah berlangsung, lalu diubah menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) dan berganti Ujian Akhir Nasional (UAN), kemudian kembali bernama ujian nasional. Pada dasarnya memang perlu ada tahap penilaian dan pengujian dari hasil atau proses yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan UN.

Untuk itu, soal teknis pelaksanaan UN, seperti pengadaan lembar soal, peserta Konvensi UN sudah memutuskan untuk diserahkan ke daerah sesuai dengan rekomendasi dari majelis rektor dan penyelenggara UN, namun masih akan dibahas apakah berbasis region atau provinsi.

Sementara, untuk butir-butir rumusan pengawasan dan pengamanan akan dimasukkan kePOS dan sebelum POS disahkan akan ada masukan terlebih dahulu kepada dinas pendidikan provinsi.

"Kalau itu dicetak di masing-masing daerah belum tentu juga ada percetakan yang mampu mencetak soal di daerah itu. Efektifitas pencetakan itu akan kita pikirkan bersama-sama," ujar dia.

Indeks Kompetensi sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan UN menjadi indeks kompetensi sekolah. Hal tersebut ditujukan agar pemerintah dapat dengan mudah melakukan perbaikan untuk sekolah tertentu, karena "penyakit" dari setiap sekolah sudah diketahui, sebab indeks kompetensi sudah diketahui dengan jelas.

"Adanya indeks kompetensi sekolah itu akan menjadi indikator yang lain, misalnya indikator pembinaan untuk sekolah tertentu itu dimana, indikator kelulusannya juga ada di mana. Jadi, UN akan dapat menjadi indikator pemetaan sekolah dengan indeks kompetensinya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh di sela-sela peluncuran buku karyanya yang berjudul "Menyemai Kreator Peradaban" di Perpustakaan Yayasan Pendidikan Al-Islah, Gunung Anyar, Surabaya beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, indeks kompetensi sekolah dengan serangkaian indikator pembinaan, kelulusan, pemetaan, dan sebagainya itu akan membuat UN menjadi semakin memiliki kredibilitas.

"Indikator UN yang memiliki kredibilitas itu terlihat dari apakah UN SMP itu dipakai SMA atau tidak, lalu UN SMA itu dipakai perguruan tinggi atau tidak. Kalau tidak dipakai berarti UN-nya belum memiliki kredibilitas dan sekolahnya juga belum kompeten," jelas Nuh.