Daerah Siap, Menunggu Pusat

MENUJU KEMANDIRIAN DAN KEADAULATAN PANGAN NASIONAL

Sabtu, 19/10/2013

MENUJU KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL Daerah Siap, Menunggu Pemerintah Pusat

Hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara agraris. Hal itu ditandai betapa luasnya kawasan peruntukan sektor pertanian, perkebunan, juga perikanan. Yang terakhir, karena Indonesia juga merupakan negara maritim yang memiliki perairan dan lautan sangat luas.

Jika demikian, dari sisi pangan, tentunya Indonesia tak akan kekurangan bahan pangan. Bahkan, sejumlah komoditas yang berlebih, diekspor ke banyak negara. Beberapa daerah tingkat provinsi dan kabupaten bahkan mengklaim sebagai kawasan penghasil pangan andalan.

Misalnya, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Daerah itu tercatat sebagai penghasil gula nasional dan tambak udang terbesar di Asia Tenggara. Daerah itu juga berpotensi untuk mengembangkan ternak sapi dan unggas. Luasnya lahan pertanian, sebagian dialihfungsikan dari menanam padi menjadi menanam sawit dan karet. Akibatnya, Tulang Bawang defisit beras.

Bagaimana dengan daerah lainnya? Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan adalah daerah rawa, namun mampu menjadi pemasok padi terbesar di Kalimantan Selatan. Sawah yang ditanami sekitar 110.000 ha. Berikutnya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di sana program pembangunan pertanian sangat potensial.

Kabupaten yang luas wilayahnya 6.984 km2 dan berpenduduk 502 ribu jiwa itu berpotensi menghasilkan beras hingga menjadi food estate menuju terwujudnya kawasan agroindustri dengan pendekatan kluster. Di sana akan ada pembukaan lahan baru seluas 5.000 Ha dan pengembangan kawasan seluas sekitar 8.250 Ha di Padu Ampat. Pemerintah setempat tengah menata kawasan pangan seluas sekitar 6.610 Ha di Kakap Kompleks. Ada lagi pembukaan lahan baru sekitar 3.600 Ha di Teluk Pakedai, dan sekitar 2.500 Ha di Ambawang Komplek.

Berikutnya, Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi baru dengan potensi sungai-sungainya yang belum secara optimal dimanfaatkan. Padahal, di sana memiliki varietas padi dan udang yang baik untuk pasar lokal dan ekspor. Udang dari delta Kayan diekspor ke USA dan Jepang. Dengan ketersediaan lahan yang masih luas untuk transmigrasi dan penggunaan lain, diharapkan alokasi APBD untuk pencetakan sawah akan lebih besar, terasuk program pencetakan sawah. Program itu saat ini baru 1.000 ha per tahun. Pemerintah Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara mulai mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pangan.

Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 2012 dengan luas lahan sawah 250 ribu Ha mampu mewujudkan surplus beras sebanyak 350 ribu ton beras. Contoh berikutnya, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penduduknya mudah menerapkan konsep desa mandiri dengan pendampingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan baik karena adanya pendampingan dan percontohan tersebut.

Namun, dalam skala nasional, kondisi pertanian pangan Indonesia sedang dirundung masalah yang mengakibatkan terjadinya defisit pangan di berbagai daerah. Di saat paceklik bahan pangan itu, langkah paling mudah mengatasinya adalah dengan mengimpor sebanyak-banyaknya agar kebutuhan lokal selalu terjaga. Semangat nasionalisme di sektor pertanian memicu kebijakan membatasi impor buah, juga beras. Alhasil, harga buah melambung, namun buah lokal tak terbeli hingga membusuk.

Masalah sektor pertanian lainnya adalah banyaknya konversi lahan karet menjadi lahan sawit, namun tanpa rencana yang jelas. Di banyak tempat, konversi lahan makin menjadi-jadi, yaitu dari pertanian menjadi permukiman, kawasan industri, real estate, jalan tol dalam kota, juga penambahan ruas baru untuk jalan tol dalam kota.

Ironisnya lagi, anak muda di desa enggan meneruskan diri menjadi petani. Di samping itu, alokasi anggaran baik APBN maupun APBD untuk sektor pertanian cenderung tak berpihak pada pertanian. Sejumlah regulasi juga demikian. Misalnya, pembatasan impor daging sapi menjadi tak terelakkan. Pembatasan impor daging sapi nyatanya, masih menyimpan masalah, yaitu harga daging tetap saja membumbung.

Pakar arsitek lansekap dari IPB, Prof Hadi Susilo Arifin menyimpulkan, program pemerintah masih banyak yang tidak konsisten. “Padahal, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan membutuhkan political will dan goodwill dari pemerintah,” kata Susilo dalam acara dialog dan live music bertajuk ‘Strategi dan Rencana untuk Kemandirian Pangan Indonesia’ yang diselenggarakan PPM Manajemen, akhir pekan lalu. (saksono)