Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat tengah mengalami dua masalah besar. Terhentinya kegiatan pemerintahan (government shutdown) dan bayangan ancaman gagal bayar (default) utang jatuh tempo. Imbasnya tentu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dapat dikatakan, apabila AS default diperkirakan ekonomi Indonesia bakal limbung.

NERACA

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, bahwa jika Amerika Serikat (AS) gagal membayar utangnya, maka ekonomi Indonesia akan ikut limbung. “Ekspor pasti terganggu, karena Amerika adalah salah satu target utama ekspor Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (16/10).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari bulan ke bulan selalu menunjukkan bahwa AS selalu masuk tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, selain China dan Jepang. Pada Agustus 2013 ini, nilai ekspor non-migas Indonesia ke AS adalah US$970 juta. Jika ditotal sepanjang Januari-Agustus 2013, maka nilai ekspor non-migas Indonesia ke AS menjadi US$9,995 miliar atau setara dengan 10,21% dari total ekspor non-migas Indonesia.

“Dengan AS berhenti operasi, pelayanan bea cukai dan yang lainnya terganggu. Pasti berdampak keterlambatan ekspor kita ke sana. Kalau ini berlanjut terus, otomatis ada pembatalan (cancel) impor dari Indonesia. Hentikan sementara. Secara kuantitas ekspor pasti berkurang,” jelas Enny.

Kerentanan gejolak, lanjut Enny, juga terjadi di pasar keuangan Indonesia yang sangat rentan persoalan eksternal. Terutama hot money yang bisa dengan sangat cepat keluar dari Indonesia. “Dalam pasar modal, IHSG juga pasti langsung turun. Default AS akan memberikan sentimen negatif. Begitu besok tidak bisa bayar, rating langsung diturunkan oleh S&P. Semua indeks global akan turun,” kata dia.

Namun begitu, menurut Enny, Indonesia jangan terlalu dipusingkan dengan kondisi eksternal yang serba tidak pasti, karena Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk memulihkan kondisi ekonomi luar Indonesia. “Lebih baik, Pemerintah fokus untuk memastikan potensi domestik tergarap dengan baik. Lebih baik fokus pada pekerjaan yang ada di bawah kontrol kita,” kata Enny.

Banyak sekali pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan, kata Enny. Rumitnya birokrasi sehingga investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, infrastruktur yang buruk, dan korupsi yang merajalela menjadi pekerjaan besar dan klasik yang perlu diselesaikan Pemerintah.

Di tempat terpisah, Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menuturkan, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pasar saham yang mengalami sentimen negatif di mana efek negatifnya sudah terasa pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan kemarin.

Sektor pasar saham ini akan sangat terpukul dikarenakan terdapat peringatan yang negatif dari lembaga pemeringkat Fitch Rating. “Permasalahan kebuntuan mengenai pinjaman AS yang bisa mengakibatkan gagal bayar telah membuat AS kehilangan peringkat kredit di kelas AAA atau teratas. Sentimen negatif dari lembaga pemeringkat ini akan sangat berdampak negatif terhadap pasar saham, apabila terjadi gagal bayar maka pasar saham akan sangat terpukul,” terangnya.

Kemudian Lana menjelaskan dampak atas default-nya AS ini akan sangat berdampak pada pasar keuangan Indonesia dalam waktu 1-2 hari, sedangkan pasar obligasi tidak akan mengalami dampak jangka pendek namun akan berdampak dalam jangka menengah dan penjang. Hal yang mengkuatirkan apabila dampak default ini dalam jangka panjang dimana perekonomian AS akan melambat dan akan diikuti oleh pelambatan perekonomian Indonesia.

“Dampak jangka pendek atas default ini adalah akan memukul pasar keuangan khususnya pasar saham yang sensitif atas perubahan perekonomian global,” tambahnya. Dia juga menjelaskan bahwa pasar SUN juga bisa mengalami tekanan dalam jangka pendek ini, namun setelah itu terjadi maka investor akan memikirkan bagaimana mereka menempatkan dananya.

Dengan terguncangnya perekonomian AS maka para investor akan bisa mengalihkan investasi kepada negara-negara emerging market seperti Indonesia.

Jika hingga Kamis (17/10/2013) pemerintah AS tetap shutdown, seluruh obligasi yang diterbitkan negara Adidaya itu terancam default atau gagal bayar.

Obligasi pemerintah AS adalah salah satu yang diminati berbagai investor, baik institusi maupun ritel. Pertimbangannya, obligasi tersebut selama ini cukup stabil dan risiko sangat kecil.

Menurut kantor berita asing, hingga hari ke-15 dari penutupan (shutdown) kegiatan pemerintah federal, akibat kegagalan Kongres menyetujui anggaran untuk tahun fiskal 2014 yang dimulai pada 1 Oktober, Demokrat dan Republik tetap berseteru atas anggaran dan kenaikan batas pinjaman.

Departemen Keuangan AS telah memperingatkan bahwa jika Kongres gagal menaikkan pagu utang US$17,6 triliun pada Kamis (17/10), maka ia akan kehilangan kemampuannya untuk meminjam dan bisa kehabisan uang tunai untuk membayar semua kewajibannya.

Namun demikian, berlarut-larutnya pembahasan anggaran tersebut dan belum beroperasinya pemerintah AS menyebabkan para investor khawatir. Bahkan, para petinggi industri perbankan mulai menyerukan agar pemerintah AS tidak abai dengan seluruh kewajibannya membayar utang dan kupon obligasinya.

Diantaranya sejumlah investor asal WNI adalah pemegang obligasi pemerintah AS, bersama dengan investor dari negara lainnya. Berdasarkan penelusuran media online dari berbagai data Departemen Keuangan AS, nilai surat utang pemerintah AS yang dipegang investor berkewarganegaraan Indonesia per Juni 2013 mencapai US$21,58 miliar atau sekitar Rp 237,42 triliun.

Jumlah itu mencakup dua jenis surat utang, yaitu US treasury bond sebesar US$18,82 miliar dan US agency bond US$2,75 miliar. Jika jenis portofolio lain dimasukkan, yaitu US corporate and others bonds serta US corporate stock, total portofolio yang dipegang investor asal Indonesia mencapai US$22,13 miliar.

Antisipasi Dini

Dengan adanya ancaman default ini, lanjut Lana, nilai tukar rupiah akan merasakan tekanan di mana dana asing akan keluar dari Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus mengantisipasi apabila dana asing keluar dari dalam negeri yang sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Antisipasi sudah muali dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dimana belum lama ini BI menandatangani perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan tiga bank sentral yaitu Bank Sentral Korea Selatan senilai US$10 miliar, Bank of Japan (BoJ) senilai US$12 miliar, dan Bank Central China sebesar US$15 miliar.

“Dengan perjanjian kerjasama ini akan memungkinkan indonesia melalui bank sentral untuk meminjam dollar kepada negara lain dengan jaminan rupiah dengan jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan suatu antisipasi awal apabila investor asing membawa dollarnya keluar yang bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah,” tandas dia.

Pengamat pasar modal, Alfred Nainggolan mengatakan, jika masalahnya AS mengalami default maka menjadi kekhawatiran bagi negara-negara Asia, seperti Cina dan Jepang yang menjadi dua negara besar di Asia. Informasinya, kalangan kreditor Cina dan Jepang memiliki timbunan obligasi AS sekitar US$ 5 triliun.

“Kalau politik buntu, pasar keuangan tidak terlalu crowded dan pengaruhnya lebih kepada jangka pendek. Yang dikhawatirkan pelaku pasar adalah apabila benar terjadi penurunan rating AS oleh lembaga rating.” jelasnya. Jika penurunan rating benar terjadi, sambung dia, maka responsnya akan cukup sensitif. “Kepercayaan pasar yang kita lihat, yaitu pada aset-aset dolar dan pelaku pasar yang memiliki portofolio keuangannya dalam dolar. Tentunya pelaku pasar akan memilih untuk memiliki cash daripada surat berharga.” tuturnya.

Meski demikian, menurut dia, di satu sisi default utang AS juga memiliki dampak positif. Salah satunya, bagi emiten atau perusahaan yang memiliki utang dalam dolar. Apalagi jika default tersebut diikuti dengan penurunan rating yang dapat mengakibatkan dolar terdepresiasi. Selain itu, di pasar ekspor impor dengan penerimaan kita dalam dolar dan pembayaran dalam rupiah juga dapat diuntungkan. “Transaksi ekspor impor menjadi lebih ringan.” ujarnya. lia/mohar/iqbal/ardi