Biaya Logistik Murah, “Mimpi” Wapres di Siang Bolong

NERACA

Jakarta - Pidato Wakil Presiden Boediono saat membuka "Trade Expo Indonesia" (TEI) ke-28 di Jakarta, Rabu, yang menyebutkan bahwa pemerintah telah berupaya menurunkan biaya logistik dengan cara membangun infrastruktur dan memangkas birokrasi, menuai cibiran beberapa kalangan.

Ketua Asosiasi Pelayaran Niaga Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto, misalnya, menilai bahwa hal itu omong kosong jika dikatakan biaya logistik sudah murah. Pasalnya hingga saat ini berbagai macam ongkos untuk mendistribusikan barang masih mahal. Baik di sisi darat, laut, maupun udara. “Tidak benar jika Wapres bilang pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mempermurah ongkos logistik. Wapres tidak bisa bilang ada pemurahan apalagi di sisi pelabuhan dan logistik darat. Itu harga pelayanannya masih sangat tinggi,” kata Carmelita kepada Neraca, kemarin.

Apalagi jika Wapres Boediono mengatakan bahwa upaya pemurahan itu juga telah dilakukan melalui reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi yang mana yang sudah membuat biaya logistik jadi lebih murah? Bahkan, birokrasi yang membuat ongkos semakin mahal”, ujarnya.

Lebih jauh Carmelita menerangkan bahkan kenyataan di lapangan khususnya pelayaran masih sangat minim. Pasalnya pemerintah tidak pernah memperluas dok untuk melayani kapal-kapal. Sehingga, hingga saat ini banyak kapal yang membawa logistik kerap tertahan lama di pelabuhan karena harus menunggu kapal-kapal yang lainnya terlebih dahulu.

“Harusnya pemerintah pro produktivitas dengan menambah dok-dok di pelabuhan. Itu kan tujuannya agar lebih banyak kapal yang bisa dilayani. Sehingga, para investor bisa lebih cepat bayar investasi. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang akhirnya para investor nantinya justru memahalkan harga barangnya untuk mempercepat bayar investasi. Nanti dampaknya terhadap harga-harga barang di pasaran juga berdampak lebih mahal,” papar Carmelita.

Untuk itu dia mengharapkan agar pemerintah jujur dengan pernyataan-pernyataannya. Karena, hingga saat ini tidak terbukti ada pemurahan biaya logistik. Bahkan, yang terjadi di lapangan tarif-tarif tersebut justru semakin mahal. “Saya ragu kita siap menghadap MEA 2015 kalau kondisi pelayanan logistik seperti sekarang”, ungkap Carmelita lagi.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, saat ini masalah pengusaha di Indonesia banyak sekali, seperti buruknya infrastruktur yang membuat biaya logistik tinggi, masih banyaknya pungli dan birokrasi yang berbelit dan tidak adanya kepastian hukum, membuat pengusaha semakin tertekan.

"Selama ini hanya janji-janji saja dari pemerintah tapi tidak ada pelaksanaannya. Bahkan, pemerintah boleh dikatakan cuma mimpi kalau selama ini sudah banyak kebijakan pemerintah yang pro terhadap bisnis dan siap menghadapi pertarungan pasar bebas," tegas Sofjan saat dihubungi Rabu.

Sofjan pun memaparkan buruknya infrastruktur yang ada di catatannya sudah 10 tahun lebih pihaknya meminta pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Namun, pihaknya harus bersabar lantaran hingga kini perbaikan jalan masih sebatas wacana.

"Kondisi akses jalan dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok yang selalu macet serta tidak pernah terselesaikan membuat pergerakan angkutan barang menjadi tidak maksimal. Rendahnya fasilitas bongkar muat di pelabuhan menyebabkan waktu tunggu bisa mencapai lima hari. Padahal, di Singapura hanya satu hari”, papar Sofjan.

Sofjan menambahkan, dengan kondisi buruknya infrastruktur pelabuhan, semisal di Pelabuhan Merak yang selalu macet, berdampak pada meningkatnya biaya logistik per barang sebesar 14%. Padahal, di luar negeri hanya 5%.

Di acara itu, Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan perhatian pada pergerakan inflasi, selain terus berkomitmen menjaga haga kebutuhan pokok pada tingkat rendah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. "Kita tidak mengutak-atik moneternya. Tapi suplai bahan pokok penting kita benahi. Inflasi yang tetap rendah penting untuk menjaga biaya produksi, ongkos buruh dan sebagainya bagi pelaku usaha di sektor riil. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi pelaku di sektor keuangan," kata Wapres.

Hadir antara lain Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi serta ratusan pebisnis nasional tingkat usaha kecil menengah hingga eksportir besar.

Related posts