Restrukturisasi BUMNIP-BUMNIS Sebaiknya Dipercepat

NERACA

Jakarta – Peluang Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan BUMN Industri Strategis (BUMNIS) untuk diprivatisasi sangatlah kecil. Bukan saja karena merugi terus, namun yang paling mendesak adalah melakukan restrukturisasi dan penyehatan.

"Seperti diketahui, PT DI, Pindad, dan PAL selama ini beroperasi selalu merugi. Logikanya tidak mungkin ada orang yang mau membeli perusahaan dengan kondisi kurang baik,” kata ekonom FEUI Nina Sapti kepada Neraca, Selasa (12/7).

Menurut dia, perlu perjalanan panjang agar BUMNIS tersebut menjadi sehat dan menguntungkan. “Intinya, jadi tidak mungkin di jual ataupun masuk IPO, kalau masih merugi" tegasnya.

Dia berpendapat, yang paling mungkin dilakukan adalah mempercepat resktrukturisasi perusahaan tersebut. Setelah pemulihan dan dinyatakan sehat, kemudian dilakukan “profitisasi”, artinya dilihat pemasukan yang diperoleh perusahaan tersebut. "BUMN dibanyak negara pada umumnya untung, sedangkan BUMN kita selalu rugi,”paparnya.

Lebih jauh Nina menduga ada kesalahan manajemen dalam pengelolan BUMNIS dan BUMNIP. Karena pasarnya terbuka lebar dan sangat jelas. “Padahal pasarnya sudah jelas. Jadi lebih baik dikoreksi salahnya dimana kemudian diperbaiki,” tandasnya.

Belum Serius

Sementara itu, Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, mengritik pemerintah yang belum serius memberikan dukungan nyata melalui kebijakan dan insentif kepada industri baja nasional. Padahal industri baja salah satu BUMNIS yang memperkokoh ketahanan nasional. "Dukungan pemerintah bisa membantu pertumbuhan sektor industri baja sebesar 7% untuk 2012. Sehingga memberi peluang bagi meningkatnya permintaan baja di dalam negeri,” ujarnya pada sebuah seminar di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pada 2011 Indonesia masih harus mengimpor baja 3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Bahkan berdasarkan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), antara produksi baja nasional dengan konsumsi kebutuhan dalam negeri selama ini tidak pernah seimbang sehingga harus dilakukan impor dari negara lain.

Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang yang mengatakan sistem pertahanan negara sangat bergantung pada industri baja. Sayangnya, kemandirian Indonesia, khususnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) tergolong rendah. “Karena itu, apabila ingin revitalisasi industri ini. Maka pemerintah harus berpihak pada industri baja nasional".

Fazwar juga berpendapat perlu di buat UU yang mengatur masuknya produk bahan baku alutsista tanpa standar yang jelas ke Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar produk dalam negeri dapat lebih berkembang.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Syamsuddin, revitalisasi industri strategis akan banyak memberi keuntungan bagi industri baja. Akan tetapi kesiapan industri baja harus didukung pula oleh pemerintah. "Industri baja akan banyak diuntungkan dari revitalisasi industri, akan tetapi hal ini baru akan berjalan baik jika pemerintah ikut andil didalamnya," ungkapnya.

Yang jelas bahan baku alutsista tidak sepenuhnya di produksi Indonesia. Seperti mesin panser yang harus di import. Karena itu Kementrian Pertahanan meminta pemerintah memberi keringanan insentif fiskal dan bea masuk khusus alutsista, maka pengeluaran anggaran pertahanan akan banyak terpangkas."Kemenkeu perlu mengkaji keringanan insentif fiskal dan bea masuk. Maka anggaran pertahanan bisa di hemat. Apa lagi panser buatan Indonesia pernah di uji coba di Malaysia dan Brunei Darussalam dan kualitasnya lebih unggul di banding panser buatan Perancis. Artinya Indonesia akan bisa menghasilkan panser yang lebih murah tapi dengan kualitas unggulan," tegas Sjafrie

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengungkapkan kebutuhan anggaran pertahanan yang tersedia saat ini memang sangat jauh dari kebutuhan yang ada. "Anggaran pertahanan yang disetujui saat ini hanya Rp 2,485 triliun, padahal kebutuhan pertahanan kita sebesar Rp 11 triliun. Keberpihakan pemerintah jelas sangat dibutuhkan dalam revitalisasi industri ini, apa lagi bagi industri baja sebagai produsen alutsista. Saya ingin kedepannya seluruh persenjataan kita diproduksi dari dalam negeri."

Sementara itu, pengamat militer Connie R. Bakrie mengatakan revitalisasi industri sebaiknya dimulai dengan penyamaan visi antara industri pertahanan dengan industri baja. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pertentangan antara kedua belah pihak. Ketidakstabilan kebijakan politik saat ini merupakan penghambat jalannya revitalisasi industri. Dia juga menganjurkan pemerintah untuk membangun kekuatan laut sebagai pertahanan menjaga sumber daya alam, khususnya baja.

"Mungkin pemikiran ini agak berbeda, tapi bisa kita lihat lemahnya sistem pertahanan di perbatasan laut yang menjaga sumber daya khususnya baja, menjadikan banyak kapal asing dari negara lain dengan mudah mengambil baja kita. Karena itu, akan lebih baik jika sistem pertahanan diperketat untuk menjaga aset bangsa. Mungkin kita tidak akan perang gencatan senjata dengan negara lain, tapi kita akan berperang melalui teknologi dan pertahanan," terang Connie. vanya/cahyo

BERITA TERKAIT

Mitra Keluarga Kalideres Wajib Restrukturisasi - Dijatuhkan Sanksi Oleh Dinkes

NERACA Jakarta – Buah dari kasus bayi Debora yang terjadi awal September lalu, pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres diberikan…

Revisi UU SDA Minta Dipercepat

    NERACA   Jakarta - Proses revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan…

Pembentukan 65 Kluster Pangan Dipercepat

Pembentukan 65 Kluster Pangan Dipercepat NERACA Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan rencana pendirian 65 cluster pangan berbasis…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK - Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Ekonom: Larangan Transportasi Online Berdampak Negatif

Jakarta-Ekonom UI Berly Martawardaya menilai, penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan…

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…