Dibutuhkan Di dalam Negeri, Pemerintah Justru Ekspor LNG

Kamis, 17/10/2013

NERACA

Jakarta – Ditengah masih adanya perusahaan yang mencari pasokan gas alam cair atau LNG, akan tetapi pemerintah akan mengekspor LNG. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan ekspor LNG sebanyak 3-4 kargo. Hal itu dilakukan karena produksi LNG kelebihan sehingga tidak terserap di dalam negeri.

Edy mengatakan sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan tambahan lima kargo LNG untuk di dalam negeri sampai dengan akhir 2013. “Namun, hanya dua kargo yang kemungkinan terserap, sehingga kelebihannya dialokasikan ke pasar ekspor,” katanya di Jakarta, Rabu (16/10).

Ia menambahkan, ekspor LNG tersebut akan dilakukan melalui pasar spot atau tidak terkontrak dalam jangka waktu tertentu. Menurut Edy, salah satu pembeli yang sudah mengajukan minat membeli kelebihan kargo LNG adalah Korea Gas Corporation (Kogas).

Menurut dia pasar domestik tidak menyerap tambahan lima kargo LNG yang telah dialokasikan pada 2013. “Saat ini, pasar domestik belum bisa terserap. Di sisi lain, kalau tidak dijual, maka akan terjadi tank top (kapasitas tangki penuh), maka harus dijual,” katanya. Namun demikian, pihaknya masih menunggu rekomendasi ekspor dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Harga LNG juga belum ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah berusaha memenuhi kebutuhan pembangkit listrik sampai 2019. Saat ini PLN berusaha setidaknya mencari 10 kargo gas alam cair (liquified natural gas/LNG) agar bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Kepala Divisi BBM dan Gas PLN suryadi Mardjoeki mengatakan, sampai 2019, pihaknya membutuhkan 50 kargo LNG. Sebanyak 40 kargo diantaranya sudah terpenuhi. Sehingga, sisanya 10 kargo sedang dicari. “Pihaknya akan mencari kekurangan 10 kargo tersebut dari dalam negeri maupun impor,” ucapnya.

Lanjutnya, pasokan 50 kargo LNG itu akan diperuntukan FSRU Jabar sebesar 30 kargo LNG itu akan diperuntukan FSRU Jabar sebesar 30 kargo. Terminal Arum, Aceh 12 kargo, dan sisanya Bali 8 kargo. Ungkapnya lagi, PLN sudah memiliki kepastian psokan sebanyak 24 kargo dari Kilang Tangguh, Papua. Sedangkan, 16 kargo lainnya kemungkinan besar didapat dari Kilang Bontang, Kaltim

Pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kebijakan ekspor tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang memprioritaskan pasokan gas ke pasar domestik hanya wacana saja. “Sudah sering dikatakan akan memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, tapi kenyataannya berbeda,” katanya.

Ia menambahkan, meski ekspor ke hanya sesaat atau sampai beroperasinya sejumlah terminal penerima LNG di dalam negeri, namun semestinya pemerintah memberi kepastian pasokan gas terminal domestik terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengekspornya. Pri Agung menambahkan, sejauh ini pemerintah juga tidak berkeinginan memfasilitasi keinginan pembeli domestik dengan produsen gas.

Saat ini, sejumlah fasilitas terminal LNG belum memperoleh kepastian gas, antara lain terminal LNG terapung di Lampung (FSRU) yang akan dibangun PT PGN Tbk, FSRU Jateng yang dibangun PT Pertamina (Persero), tambahan pasokan FSRU Jakarta yang dikelola PT Nusantara Regas, dan sejumlah FSRU berskala kecil di Indonesia bagian timur yang dibangun PT PLN. “Kebijakan ekspor ini menunjukkan pemerintah tidak sensitif dengan kebutuhan gas domestik,” ujar Pri Agung.

Produksi Menurun

Berdasarkan data PT Pertamina Gas, neraca gas di Jawa Tengah dan Jawa Barat diprediksi bakal terus negatif dari 2013 hingga 2020 sementara neraca gas di Jawa Timur terus positif dalam kurun waktu ini. Pada 2013 total kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.491 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) namun pasokan baru bisa dipenuhi 1.913 mmscfd. Hanya Jawa Timur yang mampu dicukupi pasokannya sendiri, di mana pasokan mencapai 854 mmscfd sedangkan kebutuhan hanya sebesar 717 mmscfd.

Jawa Barat dan Jawa Tengah masih akan kekurangan pasokan gas hingga 578 mmscfd. Pasokan gas untuk Jawa Barat baru terpenuhi 1.026 mmscfd, dari total kebutuhan 1.704 mmscfd dan Jawa Tengah baru terpenuhi 33 mmscfd, dari total kebutuhan 71 mmscfd. Kebutuhan gas di Jawa pada 2020 akan melonjak jadi 3.388 mmscfd sementara dari kontrak yang ada sekarang baru dapat dipasok sebesar 1.680 mmscfd. Posisi pasokan gas untuk Jawa Timur tetap berlebih hingga tahun 2020 sementara Jawa Barat dan Jawa Tengah masih defisit.