Indonesia Harus Jadi Penentu Harga CPO Dunia

Perdagangan Komoditas

Kamis, 17/10/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa optimistis Indonesia bisa kembali pemain utama minyak kelapa sawit (crude palm oil-CPO) dunia. Bukan tak mungkina, Indonesia bakal bisa menggeser Malaysia yang selama ini menjadi penentu harga CPO dunia."Saat ini memang belum menjadi price leader, dengan kemampuan sekarang sudah mendapatkan CPO sebesar 27 juta ton per tahun, sedangkan Malaysia masih sebesar 16 juta ton per tahun. Maka kedepannya Indonesia bisa menjadi pemain utama di sektor CPO," ujar Hatta di Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut Hatta, Indonesia saat ini harus terus meningkatkan produktifitas CPO agar bisa lebih bersaing dengan negara lain.

Hatta mengakui, harga CPO saat ini memang tengah dalam tren menurun. Penurunan dipicu situasi perekonomian global yang sedang tidak sehat terutama melemahnya permintaan komoditas CPO dari China dan India.

Namun pemerintah yakin penurunan harga CPO saat ini hanya bersifat sementara. Sebagai kebutuhan pokok yang paling kuat, turunnya harga komoditas diyakini tidak berlangsung lama. Meskipun turun, pelemahan harga CPO diyakini takkan terlalu besar.

Guna mewujudkan mimpinya menggeser Malaysia, pemerintah berharap Indonesia ke depannya memiliki potensi memproduksi CPO sebanyak 50 juta ton per tahun.Pemerintah juga mendesak agar pelaku usaha CPO terus meningkatkan proses hilirisasi dari produk turunan kelapa sawit tersebut.

Sebelumnya,Pengamat ekonomi pertanian Indef, Bustanul Arifin mengungkapkan sudah semestinya, Indonesia selaku produsen minyak sawit mentah (crude palm oli/CPO) terbesar harus berani berubah menjadi penentu harga di dunia."Sementara ini, harga sawit kita kan masih mengacu ke Rotterdam. Seandainya kekuatan Indonesia dan Malaysia bisa 85 persen dari pasok dunia, bisa saja dua negara membuat acuan harga sawit sendiri, entah Belawan kek, Kuala Lumpur kek," kata dia.

Menurut dia, jika Indonesia dapat menjadi acuan perantara pelaku bursa komoditas berarti sudah mengarah menjadi pemain internasional yang sebenarnya. "Betul volume kita besar, tapi kalau tidak kuasa menjadi ’price leader’ itu belum cukup," tegas Bustanul.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) ini juga memberikan usulan agar Indonesia memanfaatkan posisi "feed trading enterprise" yang dimiliki Perum Bulog. Walau pun posisi Bulog sebagai "feed trading" untuk impor tetapi dapat dijadikan rekan eksportir untuk menembus pasar internasional."Tinggal kapasitas diplomasi yang diperkuat. Karena ini persoalan bangsa juga maka harus ada kebijakan negara ke arah situ, jangan sepenuhnya diserahkan pada pelaku pasar," ujar dia.

Bustanul menjelaskan, yang terjadi saat ini khusus untuk komoditas pangan adalah "buyer treatment domination", dimana buyer memiliki kekuatan menentukan harga. "Itu sudah menjadi karakter, sekarang tinggal kita mampu tidak membalik karakter tersebut". "Jika dilakukan secara berjamaah, saya rasa bisa. Logikanya itu bisa dilakukan, tapi masalahnya kita tidak pernah mau memulainya," ujar dia.

Menurut dia, isu yang saat ini perlu menjadi perhatian bagaimana mensejahterakan petani sawit, dan dapat menjadi pemimpin pasar dengan mampu menjadi acuan harga dunia.

Sementara itu, Lektor Kepala di Bagian Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB, Dodik Ridho Nurrochmat, mengatakan, Indonesia telah menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia sejah tahun 2006, menggeser Malaysia. Total produksi sawit telah menyumbang sekitar 45 persen total produksi sawit dunia.Sedangkan penambahan luas areal kebun sawit baru sejak tahun 2001 hingga 2009 rata-rata sekitar 372.000 hektare per tahun atau meningkat rata-rata tujuh persen. Sehingga total luas kebun sawit di Indonesia mencapai 7,5 juta hektare (2009), dengan komposisi 2.120.338 hektare merupakan kebun sawit rakyat, 696.669 hektare milik BUMN, dan swasta 3.141.699 hektare.