Pemerintah Komitmen Bikin Kebijakan Pro Bisnis

Kamis, 17/10/2013

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono menyatakan pemerintah telah berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap sektor bisnis. Hal itu sangat diperlukan ditengah kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Boediono menjabarkan ada beberapa regulasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah diantaranya menurunkan biaya logistik, penyederhanaan birokrasi dan marketing. "Ada kebijakan-kebijakan yang telah kita buat. Tujuannya adalah bisa menunjang bisnis di Indonesia," katanya dalam Pembukaan Trade Expo Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut dia, pemerintah sangat menginginkan agar biaya logistik bisa turun serendah mungkin. Terlebih dalam menghadapi perdagangan bebas. "Jika biaya logistik telah turun, maka itu bisa menentukan daya saing. Dengan biaya logistik yang murah maka ini bisa menjadi benteng pertahanan," ucapnya. Saat ini, pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya agar penurunan biaya logistik diantaranya membangun pelabuhan, membangun double track jalur kereta api dan juga perluasan bandara.

Sejauh ini, kata Boediono, pembangunan pelabuhan Tanjung Priok akan segera selesai dalam 2 tahun kedepan. Dan penambahan track jalur kereta Pantai Utara Jawa juga ditargetkan selesai pada 2014. Sementara untuk bandara, pemerintah juga melakukan upaya perluasan bandara seperti di Bali, Kualanamu di Medan, Soekarno Hatta di Jakarta, bandara juanda dan juga di Balikpapan. "Dengan upaya-upaya tersebut, Insya Allah akan menurunkan biaya logistik," jelasnya.

Terkait dengan birokrasi, Wapres mengakui bahwa birokrasi di Indonesia masih sangat panjang dan susah. Namun, pemerintah terus akan melakukan penyederhanaan birokrasi. "Hal ini yang sedang kita kerjakan. Indeksnya juga akan kita tingkatkan. Hal ini perlu dilakukan karena ada beberapa regulasi yang belim mendukung sehingga agak menghambat," ucapnya.

Komitmen selanjutnya, masalah marketing. Boediono menhimbau agar pemerintah dan juga pelaku usaha untuk mencari pasar-pasar baru. Karena nantinya akan ada perubahan dinamika ekonomi dunia. "Diperlukan kegesitan antara pengusaha, eksportir dan tentunya pemerintah. Kita juga perlu memonitor negara-negara potensial untuk bisa dijadikan pasar bagi produk Indonesia. Karena akan ada perubahan dinamika ekonomi dunia. Dan pemerintah akan mengamankan kepentingan nasional," imbuhnya.

Ia juga mengatakan perjanjian kerjasama yang telah Indonesia lakukan dengan beberapa negara perlu dilaksanakan agar menjaga confidance antar kedua negara. "Artinya, semua ini perlu bersinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Namun kuncinya adalah komunikasi yang jujur antara pemerintah dan pelaku bisnis," tuturnya.

Kemudahan Berbisnis

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi akan tercapai bila pemerintah membuat kebijakan yang mendukung kemudahan berbisnis. “Jika didukung kebijakan yang pro dunia bisnis, kami yakin pertumbuhan ekonomi akan makin baik,” ujar Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang.

Selama ini, menurut Sarman, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang mendukung pelaku usaha. Mulai dari kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15%, pengenaan pajak kepada UKM yang beromzet miliaran rupiah, dan kenaikan upah minimum provinsi yang sangat tinggi. “Kenaikan UMP 44% kan sudah kebablasan,” kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah diharapkan membangun kerja sama dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pengusaha sebelum membuat kebijakan. Menurutnya, hal ini penting demi menghindari kebijakan yang dihasilkan pemerintah malah berujung menyusahkan pengusaha.

Meski begitu, Sarman tetap mengapresiasi pemerintah atas capaian pertumbuhan ekonomi yang baik pada 2012. Meski meleset dari target 6,5%, namun capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,23% itu termasuk prestasi yang dapat dibanggakan. Sebab, Indonesia masuk kategori negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di dunia. “Itu prestasi Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi dunia, di mana Eropa dan Amerika sedang guncang, Indonesia masih berada pada koridor perekonomian terbaik dunia,” kata dia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga mengutarakan harapannya agar pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang probisnis seperti membuat aturan yang memudahkan pengusaha untuk berinvestasi di daerah-daerah. “Kami harapkan pemerintah daerah juga bisa semakin menyadari dan mempraktekkan akan pentingnya kebijakan daerah yang 'business friendly,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani.

Menurut dia, dengan kebijakan yang lebih probisnis maka akan membuat berbagai daerah bisa memberdayakan potensi yang dimilikinya secara lebih optimal. Apalagi di tingkat daerah, lanjutnya, potensi yang ada demikian beragam mulai dari perkembangan pariwisata, pertambangan, pertanian hingga industri kecil-menengah. Ia juga mengemukakan, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di daerah, sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) kerap menemui kendala seperti minimnya dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagian besar pelaku UKM di daerah dinilai juga menemui kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan. “Sebagian besar pelaku UKM dinilai masih belum 'bankable' sehingga terkendala dalam akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha,” kata Rosan.