Akhir Oktober, RI Siap Bawa Jepang ke Arbitrase Internasional

Pengambilalihan Inalum Berlangsung Alot

Kamis, 17/10/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam hal ini PT Nippon Asahan Alumunium sebagai pemegang mayoritas saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) tak kunjung mencapai kesepakatan mengenai harga pengambil alihan produsen alumunium tersebut. Padahal kontrak Inalum akan berakhir pada 31 Oktober 2013.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, apabila hingga akhir bulan nanti tak ada kesepakatan, maka dirinya akan membawa proses Inalum ke Badan Arbitrase. "Ya, karena di master agreement sudah dikatakan, jika tidak terjadi kesepakatan maka tetap pengambil alihan dilakukan, tapi harga yang sebenarnya berapa, nanti arbitrase yang menentukan," ujar dia di Jakarta, Rabu (16/10).

Hidayat menambahkan meski belum sepakat sampai akhir bulan Oktober ini nanti Inalum tetap akan menjadi BUMN. Hanya saja pembayarannya masih bersifat tertunda."Jadi tetap per 1 November dimiliki oleh Indonesia, hanya secara hukum apakah sudah lunas atau belum itu arbitrase yang menentukan," tegas dia.

Pemerintah hingga saat ini masih terus berpatokan terhadap harga yang sudah ditentukan oleh Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) senilai US$ 390 juta untuk bisa mengambilalih Inalum. Angka ini berbeda dengan yang dipatok Jepang sebesar US$ 650 juta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengungkapkan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) harus jadi milik Indonesia sepenuhnya."Jangan ada lagi lobi masalah Inalum dan yang lebih penting, Inalum harus bebas dari kepentingan Jepang, karena selama ini Jepang telah lama menikmati sumber daya alam Indonesia. Jangan lagi ada intervensi Jepang di Inalum," tegas Marwan saat dihubungi Neraca.

Lebih jauh lagi Marwan memaparkan, Inalum harus dikuasai oleh BUMN atau konsorsium dari dalam negeri, yang melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Aneka Tambang (Antam), kedua BUMN ini terkait dengan pasokan listrik dan Smelter untuk pengolahan tambang mineral tersebut.

Untuk pengambilalihan Inalum, ujar Marwan, seharusnya pemerintah menyerahkan kepada tim independent untuk membuat hitungan yang pasti dan bebas dari kepentingan antara Indonesia dan Jepang karena penggantian tersebut terkait pembangkit listrik dan smelter yang ada di Inalum.

Sebelumnya Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait mengungkapkan, pasca berakhirnya kerja sama antara Inalum dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013, pihak Jepang masih berambisi membeli 30% saham perusahaan asal Sumatera Utara.

"Pihak Jepang masih berambisi bisa menjadi bagian dari pemegang saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Saat ini, Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) menguasai sekitar 60% saham Inalum," kata Effendi.

Sebagai pemegang saham mayoritas, menurut Effendi, otomatis yang menjadi keinginan Jepang harus diikuti. Pihak Jepang meminta agar kerjasama yang dimulai sejak tahun 1975 tetap dilanjutkan.

"Mereka awalnya meminta agar kerjasama tetap dilanjutkan. Tapi, pemerintah sudah menegaskan bakal mengakhiri kerjasama dan pihak Jepang menyampaikan minat agar bisa memiliki 30% saham atas Inalum pasca pengakhiran kerjasama pada 2013," paparnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan, pemerintah Indonesia tetap pada keputusan untuk mengkahiri kerjasama."Pemerintah, akan mengambil alih penuh Inalum. Namun, pihak Jepang pernah meminta kepemilikan atas 30% saham Inalum dan menawarkan investasi sebesar US$ 300-400 juta untuk menaikkan kapasitas Inalum menjadi 425 ribu ton per tahun," katanya.

Pasokan Domestik

Anshari menambahkan, pemerintah menginginkan kapasitas Inalum menjadi 600 ribu ton per tahun. "Kebutuhan aluminium domestik saat ini sekitar 600 ribu ton per tahun. Pengembangan Inalum membutuhkan dana hingga US$1,3 miliar dan fokus pemerintah mengambilalih Inalum secara penuh," tandasnya.

Setelah masa kontrak kerjasama dengan Jepang berakhir pada Oktober tahun depan, pemerintah menegaskan kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) harus kembali ke tangan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan "ya buat kita yang paling penting kembali dulu. 100% dulu titlenya ke Indonesia, setelah itu kalau mau apapun dibicarakan bisa saja, untuk dibicarakan. Sepanjang itu menguntungkan, kepentingan nasional kita terjaga, pasar domestik kita juga meningkat kebutuhan domestik kita, jadi yang penting itu, kembali dulu deh," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Dia menjelaskan setelah kepemilikan Inalum kembali ke pemerintah, maka pemerintah akan segera mengembangkan daerah-daerah menjadi basis almunium. "Solusinya kita tingkatkan, nah perkara nanti mengajak partner atau apa itu urusan nanti, kita belum putuskan, apakah nanti partnernya itu Indonesia atau 100 tetap kita, apakah ada Jepang sedikit sahamnya itu nanti," ungkapnya.

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo juga menegaskan agar PT Inalum kembali ke tangan pemerintah."Jepang (Nippon Asahan Aluminium) sudah tidak dapat memperpanjang kontrak kerjasama lagi, lagipula Indonesia merugi selama 22 tahun karena. kerjasama tersebut," ungkapnya.

Menurut Menkeu, saat ini pemerintah sedang mengkaji laporan tim ne-gosiator perwakilan Indonesia yang berbicara dengan Jepang. Menkeu tidak mau berspekulasi mengenai kemungkinan apakah Inalum setelah kembali ke pemerintah akan dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta baik asing ataupun lokal."Jadi kita akan mengusulkan untuk diselesaikan dulu, bahwa nanti kemudian kita akan tawarkan kepada investor dalam bentuk ditender secara terbuka dan ditjerikan opsi kepada BUMN ataupun non BUMN itu adalah soal kedua," kata dia.