Ditjen Pajak Harus Fokus Pada WP Besar

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Sri Adiningsih berpesan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar Wajib Pajak (WP) yang besar-besar dulu, jangan malah lebih dahulu mengejar yang mikro kecil. “Terutama yang kecil, mikro, itu lupakanlah. Tidak ada orang yang cita-citanya jadi pedagang mikro. Hanya saja Pemerintah tidak mampu kasih pekerjaan, jadi mereka terpaksa ke sana. Ditjen Pajak fokuslah pada yang besar, yang signifikan dampaknya,” jelas Sri kepada Neraca, Selasa (15/10).

Sri juga mengatakan bahwa dalam sektor pertambangan dan perkebunan banyak terdapat pemain besar, sehingga potensi untuk mendapatkan pajak dari dua sektor tersebut cukup luas. “Banyak yang raksasa, artinya akan banyak potensi pajak,” kata Sri.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Antonius Prijohandojo Kristanto. ““Selama ini Ditjen Pajak mencoba mengejar pengusaha kecil, padahal ada peluang mencari orang yang belum bayar pajak di luar 520 ribu wajib pajak perusahaan,” kata Prijo.

Lebih lanjut, ia mengatakan selama ini Ditjen Pajak hanya gencar menagih pajak pada perusahaan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang jumlahnya sekitar 520 ribu. Namun, para pedagang di sektor pertambangan dan perkebunan sekitar 30-40% belum pernah membayar pajak sama sekali.

Menurutnya, potensi penerimaan pajak dari para pedagang sangat besar. Namun, para pedagang yang membeli hasil di kedua sektor itu dan menjualnya kembali di dalam negeri atau di ekspor tidak pernah membayar pajak.

“Yang punya tambang dan punya pabrik pengolahan itu pada umumnya sudah bayar pajak dengan cukup bagus, yang belum bayar pajak itu pedagang-pedagang jadi orang yang membeli hasil batu bara tambang liar lalu di ekspor dan di jual ke luar negeri ini besar juga tapi mereka tidak pernah tertangkap dan tidak ada tindakan terhadap mereka,” kata dia.

Selama ini, sambung dia, Ditjen Pajak terkesan fokus pada peningkatan jumlah wajib pajak pribadi yang belum mempunyai NPWP. Padahal, wajib pajak pribadi jumlah pajaknya cukup kecil dan biasanya Pajak Penghasilan (PPh)-nya sudah dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Lebih baik kejar saja peningkatan wajib pajak perusahaan dari 520 ribu menjadi sejuta. Ini hasilnya lebih besar dibanding peningkatan wajib pajak pribadi yang jumlah NPWP-nya besar tapi penerimaannya kecil,” kata Sri. [iqbal]

BERITA TERKAIT

ERP Segera Diterapkan Pada 2019

      NERACA   Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) dapat diterapkan…

Nu Care Lazisnu Beri Pelatihan Marketing Pada Penyandang Difabel

Blora, Tim NU CARE-LAZISNU, Rabu (21/2) melakukan kunjungan ke Blora. Kunjungan ini untuk melaksanakan Program Pelatihan Marketing dan Penyaluran Bantuan…

Mulai Wajib Dilaporkan ke Pajak - REKENING NASABAH DI ATAS Rp 1 MILIAR

Jakarta-Kalangan perbankan, lembaga keuangan dan manajer investasi mulai hari ini (20/2) dapat mendaftarkan data rekening nasabah minimal Rp 1 miliar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…