NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkomitmen untuk mensejahterakan dan melakukan pembenahan kampung nelayan yang ada di dalam negeri. Pasalnya apabila nelayan dalam negeri sudah sejahtera, dengan sendirinya daya saing produksi hasil laut akan meningkat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengungkapkan mensejahterakan para nelayan adalah suatu keharusan, karena nelayan juga menjadi ujung tombak peningkatan perekonomian ditingkat masyarakat sekitar pesisir pantai di dalam negeri.

"Pemerintah komitmen melakukan segala usaha untuk mensejahterakan nelayan, salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Perlindungan Usaha Nelayan. Langkah (penerbitan Inpres) ini merupakan sebuah terobosan dan dinilai tepat, mengingat permasalahan nelayan tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri," ujar Sharif saat menyerahkan hewan kurban Lingkup Kementrian Kelautan dan Perikanan 2013 kepada perwakilan masyarakat di Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (15/10).

Lebih lanjut lagi Sharif memaparkan penyerahan 15 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan dikurbankan akan distribusikan ke wilayah beberapa wilayah, seperti Muara Baru, Cilincing, Kamal Muara, Muara Angke, Slipi, Balitbang KP Ancol, Institut Ilmu Alquran Jakarta dan Pegawai lingkup KKP. Penyerahan hewan Qurban ini untuk menunaikan perintah Allah SWT, juga menjadi wadah yang penting untuk bertatap muka, bersilaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.

"Ada.600 desa nelayan miskin. Sementara desa nelayan jumlahnya 73.000 desa. Sementara hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan Tim Wapres, ditemukan jumlah kemiskinan masyarakat pesisir sebesar 7,8 juta jiwa. Artinya, kalau jumlah orang miskin di Indonesia ada 31,2 juta jiwa, maka nelayan kita yang miskin masih cukup banyak,” kata dia.

Program peningkatan kehidupan nelayan merupakan bagian dari klaster kempat yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam hal ini Meteri KKP ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan kementerian terkait guna merealisasikan program tersebut.

Sharif memaparkan, perlindungan usaha nelayan dilakukan antara lain melalui peningkatan peran usaha perikanan dan pendapatan nelayan.Perlindungan juga dilaksanakan melalui ketahanan pangan berbasis sumber daya perikanan dan pengembangan kegiatan ekonomi rakyat berbasis usaha perikanan. Hal ini didukung lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah. Banyaknya nelayan miskin disebabkan belum adanya sasaran pemerintah yang tepat sasaran.

"Program tersebut keinginan bapak Presiden. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu untuk kita mengatasi kemiskinan. Kalau kita tidak punya program yang menjadi target, saya kira kita akan lama terus bergelut dengan kemiskinan," tuturnya.

Menurut Sharif, KKP akan berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengetahuan nelayan sehingga pendapatan meningkat.“Industrialisasi perikanan menjadi sebuah keharusan agar produk perikanan memberikan nilai tambah, devisa negara meningkat dan nelayan semakin sejahtera”, ujarnya.

Harus Dipindahkan

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, meminta penutupan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, direncanakan secara matang. Jika pelabuhan benar-benar ditutup untuk membangun Giant Sea Wall, aktivitas perikanan di sana harus dipindahkan ke lokasi lain. "Kami inginnya dapat dipindahkan," kata Gellwyn.

Selama ini, aktivitas perikanan di pelabuhan tersebut cukup tinggi dengan produk terbesar untuk pasar ekspor. Menurut Gellwynn, di Pelabuhan Muara Baru ada 40 ribu pekerja yang mencari nafkah. Di samping itu, 500 ton hasil perikanan dapat dihasilkan setiap hari. "Kalau ditutup, mereka mau ke mana?" ujar dia.

Oleh karena itu, kata Gellwynn, masalah ini telah dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dapat ditindaklanjuti. "Paling tidak, bisa dibangun di Tanjung Priok yang punya akses dan tidak akan ditutup," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan Giant Sea Wall di kawasan Muara Baru. Pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai penahan wilayah pesisir Jakarta dari air pasang. Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Kelautan sudah sempat mendiskusikan pembangunan tanggul raksasa ini agar tidak bertentangan.

Beberapa waktu lalu Sharifdan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berkunjung ke Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang ini. Pertemuan ini untuk membahas proyek DKI yang bersentuhan dengan aturan atau UU yang ada di kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang harus melakukan reklamasi pantai.

"Karena ada beberapa peraturan termasuk UU nomor 27 tahun 2007 di mana Peraturan Presiden-nya itu baru saja keluar tahun 2012 lalu, mengatakan bahwa reklamasi atau semua yang ada aktivitas di laut itu harus melalui KKP," ujar Sharif.

Dalam pertemuan tadi, lanjut Sharif, kedua belah pihak juga menyinggung proyek giant sea wall, pelabuhan muara baru dan sebagainya. Sharif menegaskan, pemprov harus benar-benar jeli agar proyek yang digagas tak tumpang tindih dengan aturan di KKP.

"Justru yang sudah ada dulu kita bereskan dulu. Baru Giant Sea wall ini yang tadi kita bicarakan bisa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di KKP," ucapnya.