Korupsi Yang Tak Pernah Henti - Oleh: Heru Wicaksono

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah yang pelik yang sulit untuk diberantas. Hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan, dan penegakan hukum.

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari.

Kasus terakhir tentang penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan barang bukti senilai 2,7 miliar kian melengkapi bobroknya penegakan hukum di negri ini.

Jika selama ini publik sudah muak menyaksikan jual beli hukum yang dilakukan oleh jaksa, hakim,polisi, serta anggota parlemen, penangkapan Ketua MK sebagai gong rusaknya perilaku penegak keadilan, mencederai eksistensi lembaga negara di bidang hukum.

Pencederaan tidak hanya mendegradasi keluhuran lembaga negara tersebut tetapi juga memepersubur ketidakpercayaan masyarakat terhadap praktisi pemerintahan, dalam hal ini mandulnya pelaksanaan konsitusi sebagai hukum tertinggi.

Tentunya kita tidak bisa lagi hanya merintih ke Ibu Pertiwi. Kita perlu melakukan langkah tegas dan terstruktur memulihkan kerusakan yang terjadi. Kalau tidak, maka keadaannya tidak akan jauh berubah.

Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan.

Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-massif.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi serta dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika tidak ada komitmen yang kuat, tulus dan ikhlas dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

Praktik-praktik korupsi yang kian masif seperti yang terjadi belakangan ini, memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah yang tengah berkuasa beserta segenap pemangku kepentingan untuk terus memusihnya.

Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. (mimbar-opini.com)

BERITA TERKAIT

ICW: Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi

ICW: Pelayanan Publik Barometer Pemberantasan Korupsi NERACA Bekasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kantor pelayanan publik menjadi barometer konkret…

Kasus Korupsi Akibat Mahalnya Biaya Kampanye

Kasus Korupsi Akibat Mahalnya Biaya Kampanye NERACA Malang - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan bahwa tingginya…

Presiden Apresiasi Prestasi Difabel - Inspirasi Semangat Disabilitas Yang Pantang Menyerah

Keberadaan disabilitas masih belum sambut ramah oleh masyarakat dan bahkan institusi sekalipun, sehingga prilaku diskiriminatif masih saja ditemukan di lapangan.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Bencana Alam

Oleh : Riko Arianto,  Mahasiswa PTN di Semarang Secara geologis letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…