Langkah Konkret Mengoptimalkan KTT APEC

Oleh: Dahlan Frinaldo, SE, MSi, Dosen PTS di Kota Medan

Kamis, 17/10/2013

Pertemuan puncak para pemimpin Ekonomi forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, yang berakhir baru-baru ini, terasa kurang greget. Butir-butir kesepakatan yang dihasilkan tidak ada yang baru, karena lebih merupakan penegasan komitmen peserta pertemuan menyangkut pencapaian Bogor Goals yang ditorehkan dalam pertemuan puncak di Bogor pada 1994 silam. Meski begitu, secara substansial hasil pertemuan di Bali ini tetap penting. Yaitu memacu semangat bersama forum APEC meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, sehingga kawasan tersebut kian berperan menentukan sebagai mesin ekonomi global.

Untuk itu, liberalisasi perdagangan di kalangan anggota APEC, entah bersifat bilateral maupun multilateral melalui wadah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan terus digulirkan, khususnya di kalangan ekonomi berkembang sebagai rintisan menuju tenggat liberalisasi pada tahun 2020.

Dalam konteks itu, berbagai bentuk proteksi yang menghambat perdagangan disepakati akan terus dieliminasi atau dihindari. Komitmen ini menjadi bekal berharga untuk memastikan konferensi WTO di Bali, Desember 2013, bisa sukses di tengah kebuntuan perundingan perdagangan global dalam konteks Putaran Doha sejak beberapa tahun terakhir.

Berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin negara-negara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Nusa Dua, Bali, perlu dikawal dengan langkah-langkah konkret-agar kita tidak kehilangan momentum strategis mengoptimalkan hasil pertemuan di Nusa Dua. Sebagai tuan rumah, tentu kita berharap APEC 2013 memberi manfaat maksimal kepada peningkatan kinerja perekonomian Indonesia. Forum ini memang bukan negosiasi dagang dan tanpa prinsip mengikat (non binding principle). Tapi justru lewat kondisi ini, kesempatan kepada pemerintah untuk mengeksplorasi aneka opsi kerja sama di regional Asia Pasifik maupun di level global. Pernyataan bersama menteri-menteri APEC 2013 bisa menjadi batu pijakan.

Meningkatkan Investasi

Salah satu inti kesepakatan mereka adalah menyetujui rencana tahun jamak pembangunan infrastruktur dan investasi dengan tujuan membantu perekonomian guna meningkatkan investasi. Indonesia kini berada di posisi 16 besar ekonomi dunia. Target yang digeber dan dicita-citakan dalam APEC yang baru usai adalah mengantar negeri kita dari posisi 16 besar ekonomi sekarang ke posisi tujuh besar ekonomi dunia pada 2030. Di atas kertas, hitung-hitungannya demikian: besaran ekonomi kita harus bisa dikembangkan dari US$ 0,5 triliun per hari ini ke US$ 1,8 triliun untuk mencapai target di atas. Survei McKinsey juga mencatat angka ini sebagai peluang bisnis yang bisa dicapai Indonesia pada 2030.

Pertanyaannya, bagaimana agar hitung-hitungan di atas tak menjadi hasil riset belaka? Pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth bisa menjadi pilihan strategi. Tentu saja, harus ditopang oleh sejumlah fondasi yang kuat. Di antaranya, kesiapan infrastruktur serta kepastian hukum dan regulasi. Dan ini harus direncanakan dengan matang dan bukan sekadar kejar tayang karena ada momentum. Ambil contoh dalam konteks ekonomi lokal jalan tol di Bali. Kalau tidak ada APEC, jalan tol dari bandara masuk ke Nusa Dua yang hanya mengambil waktu enam menit mungkin belum akan ada. Padahal jalan tol ini, selain bermanfaat buat rakyat, bisa menjadi elemen yang mengundang lebih banyak investor melihat peluang di Bali.

Kalimantan dan Sumatera, dua wilayah yang kerap dilirik para investor, juga masih dibelit oleh begitu banyak kendala infrastruktur. Kita perlu menyediakan daftar kesiapan infrastruktur (infrastructure checklist readiness) dan berani menyatakan apa-apa yang masih menjadi kendala utama infrastruktur kita. Nah, daftar kesiapan itu yang perlu dikembangkan untuk disampaikan kepada para mitra ekonomi kita di level regional maupun global. Merawat momentum pasca APEC, apa boleh buat, membawa kita kepada masalah klasik yang boleh dikata, tidak banyak bergerak maju dalam 10 tahun terakhir: infrastruktur yang masih miskin.

Biaya US$ 35 juta, atau setara hampir Rp 365 miliar, akan terasa sepadan bila yang kita peroleh sebagai imbal balik bukan sekadar puja-puji atas keramahan "khas Indonesia". Mengubah posisi negeri kita dari "pasar utama" dunia menjadi tanah investasi yang ramah adalah sasaran yang perlu kita rebut setelah riuh-rendah perhelatan ekonomi raksasa di Bali.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan APEC di Bali bisa menjadi momentum positif untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Melalui kesepakatan-kesepakatan bilateral dengan beberapa anggota APEC, pertumbuhan ekonomi nasional bisa dipertahankan tetap relatif tinggi di tengah kondisi global yang kurang kondusif sekarang ini. Dalam konteks itu, kinerja ekspor terutama ekspor komoditas nonmigas produk manufaktur seharusnya meningkat. Di sisi lain, arus masuk investasi yang bersifat langsung (nonportofolio di pasar modal) juga bisa diharapkan mengalir deras. Prospek seperti itu tidak berlebihan karena hasil survei lembaga sekaliber PricewaterhouseCoopers (PwC) juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu tujuan utama investasi global dalam beberapa tahun ke depan.

Sebanyak 68 persen responden dalam survei itu (mereka pimpinan puncak eksekutif di negara-negara Asia Pasifik) menyatakan siap meningkatkan investasi ke tiga negara tujuan utama: berturut-turut China, Indonesia, dan AS. Dalam pertemuan forum APEC di Bali sendiri, sejumlah pimpinan puncak eksekutif di Asia Pasifik berkesempatan saling menjajaki kerja sama bisnis. Ini, sekali lagi membesarkan hati karena bisa berimbas positif terhadap kinerja ekonomi nasional. Tetapi, bagaimanapun, itu baru merupakan prospek. Baru sekadar peluang. Ini perlu digarisbawahi, karena kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa pemerintah acap gagal memanfaatkan momentum.

Pemerintah Abai

Kegagalan tersebut tak pelak lagi membuat peluang yang sudah nyata tergelar di depan mata lewat begitu saja. Prospek yang semula cemerlang pun pada akhirnya ibarat pepesan kosong. Kegagalan itu lebih banyak karena pemerintah abai atau lelet melakukan persiapan dan penyiapan-penyiapan yang diperlukan. Infrastruktur di lapangan, misalnya, sejak lama kedodoran. Upaya membenahi masalah tersebut sedikit sekali menunjukkan kesungguhan. Akibatnya, berbusa-busa mengundang investor pun menjadi kurang bermakna. Jadi, hasil positif pertemuan APEC di Bali bagi kepentingan ekonomi nasional amat bergantung terhadap pemerintah sendiri.

Tanpa perubahan mental kerja, terutama di jajaran pengambil keputusan, hasil pertemuan itu bisa-bisa menjadi debu yang segera sirna tertiup angin. Kita sering dipuji sebagai negara dengan potensi kemajuan yang sangat tinggi. Kini anggota G-20 bahkan ada yang menjuluki Indonesia sebagai “The Next 11 Countries”. Namun kita juga mengidap berbagai kelemahan dan sangat rentan. Perekonomian kita dihantui defisit neraca dagang yang terus meningkat sehingga menimbulkan tekanan pada cadangan devisa.

Kita gagal membangun struktur industri yang kuat karena pemerintah selama ini terlalu memanjakan asing yang hanya tergiur pasar yang sangat besar, buruh murah, dan birokrasi korup yang mudah disuap. Pemerintahan kita juga seharusnya berkaca bahwa kita ini negara berkembang yang masih harus berjuang memajukan kesejahteraan rakyat sehingga tak seharusnya mengedepankan pencitraan, apalagi kalau hanya senang dipuji. (analisadaily.com)