Kondisi ekonomi Indonesia kini lagi menghadapi tantangan berat. Melihat kecenderungan kinerja ekspor yang mulai mengungguli impor seperti tercermin dalam surplus neraca perdagangan Indonesia (NPI) per September US$132 juta, kita tetap mewaspadai risiko arus modal asing keluar dari pasar modal yang cenderung meningkat. Dampaknya tentu rupiah melemah dan stabilitas perekonomian pun terkena imbasnya.  

Guncangan ini akibat terlalu bergantungnya ekspor terhadap komoditas tambang dan pertanian. Sehingga ketika harga batubara anjlok 40% sejak 2011, ekspor sangat terganggu dan berakibat impor harus direm. Untuk mengerem impor, mau tidak mau pertumbuhan ekonomi harus diperlambat. Hal ini karena hampir 75% impor merupakan bahan setengah jadi, yakni BBM dan bahan-bahan industri terutama logam, kimia, dan plastik, yang memang diimpor karena tak terpenuhi dari dalam negeri.

Selama ini melemahnya kinerja ekspor tidak bisa terlepas dari melemahnya kondisi ekonomi internasional yang berdampak pada penurunan harga sejumlah komoditas ekspor, dan melemahnya daya beli di negara yang selama ini menjadi pasar ekspor potensial.Jadi, yang perlu dikoreksi adalah kebijakan impor yang membuka segala barang yang semestinya dapat dipenuhi dari industri dalam negeri.

Sementara sejumlah langkah stabilisasi yang ditempuh otoritas moneter sejauh ini cukup responsif. Selain suku bunga dinaikkan, sejumlah aturan pemberian kredit untuk industri-industri berkandungan impor tinggi, seperti sektor properti, juga diperketat.

Namun, dalam jangka panjang, perlu sejumlah perubahan struktural agar momentum pertumbuhan ekonomi bisa lebih terjaga dan tak rentan terhadap fluktuasi harga-harga komoditas. Ini butuh kebijakan jangka menengah di luar ranah kebijakan moneter.

Karena itu, kita melihat ada beberapa “bom waktu” yang jika tidak cepat ditangani bisa kembali mengguncang perekonomian Indonesia. Masalah struktural yang sudah lama tidak selesai akan menjadi beban yang makin besar. Bayangkan, dalam waktu 50 tahun terakhir ini untuk pertama kalinya, NPI mencatat defisit US$1,63 miliar (Juni 2013), di mana yang memprihatinkan impor BBM salah satu penyumbang terbesar defisit tersebut.

Tidak mengherankan jika “bom waktu” pertama terkait dengan reformasi energi dan subsidi BBM, yang selama ini berjalan lambat. Pada 2009, defisit perdagangan minyak hanya 0,5 miliar dollar AS per bulan. Namun, defisit ini terus meningkat dan kini mencapai US$2,5 miliar.  Apalagi sistem transportasi yang terbangun di negeri ini telah menghasilkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kendaraan pribadi. Sehingga jangan heran jika lima tahun lagi defisit ekspor minyak bisa mencapai US$5 miliar per bulan atau lebih.

Selama ini, kenaikan harga BBM berujung pada membengkaknya biaya transportasi dan logistik. Seharusnya kenaikan harga BBM justru mengurangi biaya logistik apabila publik dapat beralih menggunakan transportasi massal dan jalanan menjadi makin lancar.

Sedangkan “bom waktu” kedua adalah ketergantungan negeri ini yang sangat tinggi terhadap ekspor komoditas mentah. Diversifikasi ekspor harus segera dimulai karena era harga batubara tinggi tampaknya akan berakhir. China, konsumen batubara terbesar dunia, sedang mentransformasi perekonomiannya dan memperkecil ketergantungannya terhadap batubara impor.

Selama ini terlihat usaha kerja keras mengurangi impor dan mencapai swasembada beragam kebutuhan di dalam negeri. Konsekuensinya, untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi domestik, ternyata tetap memerlukan impor bahan baku yang juga cenderung meningkat. Nah, solusinya bagaimana membuat industri yang kompetitif untuk ekspor ketimbang mencari cara untuk menekan impor.

Semakin lama, tantangan yang dihadapi akan semakin berat ke depannya. Masalah perbaikan struktur ekspor serta reformasi energi dan subsidi ini saling berkaitan dan harus diselesaikan secara menyeluruh. Agar bisa bersaing dengan negara ASEAN lain misalnya, biaya logistik di negeri ini harus turun. Ini tidak bisa tercapai apabila jalanan macet total atau antrean masuk pelabuhan berjam-jam. Ini tentu dibutuhkan pembangunan transportasi massal, pengurangan ketergantungan kendaraan pribadi, dan realokasi subsidi BBM. Semoga!