Jangan Sampai Indonesia "Diakali"

ASEAN Economic Community (AEC) 2015

Jumat, 11/10/2013

Jakarta – Meski euforia terhadap ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berlaku 2015 mendatang terus berkumandang, namun tak sedikit juga kalangan yang tetap konsisten mengkritisi terkait apa manfaatnya terhadap rakyat di negeri ini.

Pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa tak menampik fenomena itu. Dia mengakui bahwa sebenarnya Indonesia belum sangat siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di 2015, dan memiliki dampak negatif jika pemerintah tidak serius mempersiapkan diri untuk menghadapi momen tersebut. “Terkait servis atau pelayanan dan SDM (Sumber Daya Manusia ) itu harus dengan hati-hati. Kelas menengah atas Malaysia misalnya, bisa dengan mudah masuk”, kata dia kepada Neraca, Kamis.

Sementara, kata Purbaya, negara mereka terproteksi dan belum membuka pintu. Oleh karena itu, jangan sampai dalam penyelenggaraan AEC, Indonesia diakali terus. “Selama semua dijalankan dengan konsisten secara bersama-sama itu tidak masalah, jangan sampai kita dibodohi lagi”, kata dia.

Selain itu, dari sisi kesiapan infrastruktur pun, sambung dia, Indonesia masih harus banyak melakukan pembenahan. Hal ini berpotensi pasar domestik Indonesia bisa dikuasai oleh luar. Sebut saja, setiap arus barang yang masuk hingga kini harus melalui Singapura. “Kalau dilihat untuk saat ini kita belum siap sama sekali. Baru penandatanganan di atas kertas. Belum sosialisasi ke bawah, businessman dan di bawahnya. Takutnya seperti APEC, AFTA, dan lainnya kita selalu panik. Kalau tidak disiapkan, di akhir 2014 kita juga bisa panik”, papar Purbaya.

“Oleh karenanya, tidak berlebihan kalau AEC yang akan berjalan pada 2015 akan menjadi satu alat penjajahan baru,” tukas peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng, kepada Neraca, Kamis (10/10).

Negara-negara maju, kata Daeng, memberikan utang yang banyak agar AEC ini berlangsung dengan mulus. Tentu ada maksud di balik banyaknya bantuan tersebut. ”Negara-negara maju dan lembaga keuangan global mau menyatukan kawasan ini dalam satu sistem ekonomi yang sama. Konsep ini ditujukan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi tunggal dengan menerapkan aturan bersama yang mengikat,” papar Daeng.

Dengan bersatunya ASEAN, lanjut Daeng, maka negara-negara maju itu akan semakin mudah untuk menanamkan investasinya di Asia Tenggara sekaligus menjadikannya pasar. Nilai tambah terbesar tetap dipegang negara-negara maju.

“Arah kebijakan ekonomi ASEAN dicurigai sebagai agenda negara-negara maju untuk menjadikan ASEAN sebagai lahan untuk mengeruk sumber daya alam dan ekspansi pasar produk industri dan jasa keuangan. Negara-negara maju hendak mempertahankan dan meningkatkan dominasi ekonomi dan politiknya di ASEAN. Kawasan ASEAN memang merupakan lokasi favorit untuk perusahaan-perusahaan multinasional Uni Eropa, AS dan Jepang,” jelas Daeng lagi.

ASEAN adalah pasar yang menjanjikan, memiliki populasi hampir 600 juta jiwa, dengan sumber daya alam tambang, migas, batubara, sumber perikanan dan hasil hutan yang melimpah. Sebagian anggota ASEAN merupakan negara yang sedang membangun, haus investasi asing dan utang luar negeri dalam rangka mengembangkan infrastrukturnya. Potensi dan masalah yang dihadapi anggota ASEAN dipandang oleh negara maju sebagai pasar bagi ekspansi perdagangan, investasi dan utang luar negeri.

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada Sri Adiningsih. Menurut Sri, dalam AEC akan ada pembukaan ekonomi yang luar biasa. Dari barang, jasa, tenaga kerja skill, investasi, dan modal. “Itu akan bermanfaat kalau kita punya daya saing tinggi, SDM bagus, produk-produknya bisa bersaing, dan iklim investasi bisnis kita bagus. Tapi, kita belum ke situ,” kata Sri kepada Neraca, Kamis.

Implikasinya, lanjut Sri, Indonesia hanya akan menjadi korban. Tenaga kerja di Indonesia berkualitas rendah, maka akan kalah bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Produk-produk Indonesia juga masih kalah bersaing. Infrastruktur kalah jauh, bahkan dengan Vietnam saja kalah. “Kita hanya akan jadi korban, jadi pasar. Nanti pasar barang dan tenaga kerja kita akan dibanjiri dari luar,” kata Sri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) M Riza Damanik mengatakan, melihat AEC hanya akan menjadi persolaan baru yang akan menggerogoti ekonomi nasional. Karena memang sejauh ini pemerintah tidak mempersiapkan diri, malahan membuat skema bahwa Indonesia akan dijadikan negara konsumen saja. “Menuju AEC pemerintah tidak mempunyai strategi progresif mendukung ekonomi nasional,” katanya saat dihubungi Neraca, Kamis.

Harusnya, lanjut Riza, pemerintah bisa lebih mempersiapkan diri dengan penguatan di sektor perdagangan. Tapi, begitu melihat rencana APBN tahun 2014, tidak ada item yang memperkuat di sektor itu. “Otomatis adanya AEC membangun frame bahwa indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bukan menjadi negara konsumsi bukan negara produksi yang akan ikut bersaing dalam perdagangan Asean,” imbuhnya.

Karena memang seharusnya AEC harus mendapatkan respon serius oleh pemerintah, terutama melihat kinerja sektor perdagangan dibenahi, dan produk-produk yang punya nilai jual lebih bisa didorong lagi. “Melihat realita yang ada, saat ini saja ketergantungan impor kita sangat tinggi, jika tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah, tidak pelak lagi adanya AEC akan lebih memperparah neraca perdagangan nasional,” tegas Riza.

Bagi Riza, adanya AEC, bisa makin memperparah kondisi ekonomi nasional, dan hanya menguntungkan negara lain. “Adanya AEC hanya sebagai wadah, transisi negara-negara seperti Amerika atau Eropa masuk dalam perdagangan Asen. Disini negara-negara itulah yang diuntungkan,” ungkap dia.

Maka dari itu, kata Riza, harus ada upaya yang agresif dengan mempersiapkan diri, dengan mengevaluasi, dan koreksi atas kebijakan-kebijakan terhadap kebijakan-kebijakan bilateral maupun multilateral sebelum terlambat. “Pemerintah harus evaluasi diri untuk membangun pondasi ekonomi yang kuat untuk ikut bersaing dalam AEC nanti,” tandas dia.

Industri Tak Siap

Sedangkan Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menilai bahwa di tengah ketidaksiapan industri menghadapi AEC 2015 ditambah dengan adanya Pemilu di 2014 maka semua itu menjadi suatu bentuk penjajahan bagi industri di Indonesia. “Saat ini, tidak semua sektor industri siap menghadapi AEC. Akan tetapi pemerintah tetap mamaksakan. Belum lagi dengan adanya pemilu 2014 yang membuat perhatian terhadap industri semakin berkurang karena fokus pada pemilu. Bisa jadi ini bentuk jajahan,” ungkap Franky kepada Neraca, kemarin.

Franky mengungkapkan, pelaksanaan AEC 2015 lebih parah dibandingkan dengan kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Ia menyebutkan dalam ACFTA, Indonesia merasakan manfaat dengan terbukanya potensi akses pasar ke China yang berpenduduk 1,4 miliar orang, lebih besar dari populasi seluruh negara Eropa. Sementara dalam AEC, Indonesia berpotensi menjadi pasar besar bagi negara ASEAN lainnya.

Menurut dia, AEC bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar karena populasi penduduknya yang mencapai 40% dari populasi ASEAN lainnya. Ketidaksiapan Indonesia dalam AEC 2015, menurut dia, dilihat dari neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya yang mayoritas mengalami defisit.