NERACA

Jakarta – Dosen FE Universitas Gajah Mada Sri Adiningsih menilai jika Pemerintah kurang mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maksimal. Kontribusi Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi kurang signifikan. “Pemerintah telah berusaha, tapi kurang,” kata Sri kepada Neraca, Kamis (10/10).

Jika Pemerintah betul-betul ingin mendorong pertumbuhan, kata Sri, maka langkah yang paling berarti adalah dengan secara serius membangun infrastruktur. Lalu memastikan bahwa pasokan listrik cukup. “Itu akan membantu pengusaha. Tapi kenyataannya mereka sekarang mengeluh. Ditambah lagi dengan korupsi, dan ekonomi biaya tinggi,” kata Sri.

Bukti lain bahwa Pemerintah masih kurang berusaha mendorong eprtumbuhan ekonomi, lanjut Sri, adalah produk pangan yang banyak diimpor. Padahal Indonesia bisa untuk memproduksinya, tidak perlu impor. Hanya saja, tidak ada kemauan yang kuat untuk mendorong swasembada pangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berupaya mengurangi defisit anggaran dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut perlu dilakukan, karena pada tahun-tahun mendatang perkembangan ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Saat ini, perekonomian Indonesia tengah mencari equilibrium baru di tengah berlanjutnya ketidakpastian global.

Bambang menyampaikan bahwa dengan perkembangan ekonomi global, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dan zona Eropa, maka semua pihak harus mempersiapkan diri dengan keseimbangan ekonomi baru. Dengan upaya maksimal, pihaknya optimistis pemerintah masih berpeluang mencapai laju pertumbuhan seperti yang telah ditargetkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Mengenai niatan Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran, Sri berkomentar bahwa defisit anggaran menjadi tidak berarti kalau digunakan untuk subsidi BBM. Kecuali defisit yang diambil dari utang itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi dalam kenyataannya, anggaran untuk infrastruktur dalam proporsi anggaran Indonesia masih terbilang kecil.

“Subsidi BBM berapa, buat bangun infrastruktur berapa. Itu terlihat dari profil anggaran kita. Jadi jangan berdalih melakukan utang untuk bangun infrastruktur kalau anggaran infrastruktur masih kecil,” kata Sri. [iqbal]