NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tidak mau ambil pusing dan menyerahkan segala keputusan kepada pemeritah terkait akuisisi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), termasuk jika Inalum diserahkan pengelolaannya ke BUMN.

"Nanti terserah mau dibuat perusahaan baru atau tidak, yang penting kembali ke Indonesia. Siapapun yang tangani ya terserah. Semua BUMN siap, orang diserahkan perusahaan masa tidak mau," ujarnya di  Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Sementara itu, Dahlan juga mengatakan agar para karyawan Inalum tidak khawatir akan proses akuisisi ini karena pemerintah akan berupaya untuk mengakomodir semua karyawan yang ada. "Ini disampaikan kepada karyawannya supaya tidak perlu gelisah, semuanya akan berjalan dengan baik," katanya.

Dahlan menuturkan, saat ini proses akusisi perusahaan tersebut masih terganjal karena perbedaan nilai aset dari pihak Indonesia dan pihak Nippon Asahan Alumunium (NAA) asal Jepang. "Ini angkanya tinggal beda sedikit, ini kalau misalnya tidak ada kesamaan, kan ada dibawa ke arbitrase, kalau ditentukan di sana," tandasnya.

Sementara itu, kepastian PT Inalum bakal berubah status menjadi BUMN baru disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat. "Kemungkinan besar Inalum akan jadi BUMN baru. Saat ini sedang dalam tahap akhir negosiasi," kata Hidayat.

berbagai opsi bentuk badan usaha Inalum pasca pengambil alihan seluruh saham milik investor Jepang oleh Pemerintah, pada Oktober nanti. Selama ini pemerintah menyiapkan tiga opsi. Pertama, PT Inalum diakuisisi oleh BUMN yang sudah ada. Kedua, menyiapkan BUMN baru. Dan ketiga, Inaluni menjadi BUMN.

Hidayat yang juga Ketua Negosiasi Inalum menjelaskan, pemerintah menginginkan Inalum menjadi BUMN baru dengan harapan perusahaan pertambangan aluminium itu bisa lebih efisien dan fokus di dalam menjalani bisnisnya daripada menjadi anak perusahaan BUMN lain.

Dia juga menerangkan perkembangan terkini proses negosiasi dengan Jepang. Menurutnya, proses pengambialihan sudah masuk tahap terakhir. Pihak Jepang dan Pemerintah sedang merundingkan nilai buku PT Inalum. Proses penghitungan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal," ujarnya.

Seperti diketahui, PT Inalum merupakan perusahaan patungan pemerintah Indonesia dengan investor Jepang. Pemerintah Indonesia memiliki 41,13 persen saham, sedangkan Jepang memiliki 58,87 persen saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 12 perusahaan swasta Jepang. Berdasarkan perjanjian pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan Inaluni berakhir Oktober 2013. Untuk mengambil alih perusahaan itu, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 7 triliun.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai tepat pilihan pemerintah mengambil alih Inalum. Sebab dengan menjadi BUMN baru, lapangan kerja yang tercipta lebih banyak. Namun, dia meminta pemerintah tidak serakah, menguasai saham 100 persen. Dia ingin, pemerintah pusat berbagi dengan pemerintah daerah.

Menurumya, selama ini pemerintah banyak memiliki BUMN beroperasidi daerah, tetapi tidak memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. "Kita mau kue juga dibagi ke daerah. Paling tidak 65 persen untuk pusat dan 35 persen untuk daerah," usul Nasril.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto tidak terlalu memikirkan bentuk usaha PT Inalum pilihan pemerintah. Bagi politisi Golkar ini, yang penting produksi bisa meningkat. Jika saat ini kapasitas produksinya baru mencapai 250.000 ton per tahun, kata Airlangga, nanti diharapkan bisa meningkat hingga 500.000 ton per tahun.

"Itu salah satu cara agar Inalum dapat bersaing dengan swasta. Apalagi kebutuhan domestik akan alumunium dalam empat tahun ke depan mencapai 400.000 ton per tahun," terangnya.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga tidak mempersoalkan pilihan bentuk badan usaha Inalum: "Yang terpenting, perusahaan tersebut dijalankan secara profesional," kata Marwan.