Indonesia Masih Belum Menjadi Negara Maritim

Sektor Kelautan

Jumat, 11/10/2013

NERACA

Denpasar - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan kalau Indonesia memang negara kepulauan akan tetapi bukan negara maritim. Karena negara maritim itu, sebut dia, kalau sudah mampu di dalam industri perikanan dan kelautan serta berhubungan dengan perniagaan melalui laut.

"Indonesia yang terdiri atas negara kepulauan dengan dua per tiga adalah perairan laut hingga kini belum menjadi negara maritim," kata dia saat membuka pameran foto yang dikemas dalam Vision International Image Festival (VIIF) 2013 di Denpasar, kemarin.

Lebih lanjut lagi Sarwono memaparkan, predikat itu pernah disandang pada zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, namun sekarang sirna. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pertama di Indonesia itu mengingatkan, sering kali Indonesia salah paham karena memiliki laut yang luas otomatis menjadi negara maritim.

Padahal, menurut dia, predikat negara maritim belum bisa disandang Indonesia terkait dengan kegiatan industrial dan niaga serta hasil kelautan Indonesia belum terarah, termasuk kekuatan angkatan lautnya.

Sarwono mengemukakan, kondisi itu berbeda dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang memang sebagai negara maritim didukung kemampuan angkatan laut yang mantap. Dia mengharapkan, agar potensi lautan Indonesia yang besar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P Hutagalung, menyayangkan Indonesia, masih bergantung pada impor produk ikan. Pihaknya memastikan kebijakan impor harus memperhatikan produksi dalam negeri dan kebutuhannya.

Kondisi dilematis, menurutnya, terjadi ketika industri pengolahan membutuhkan pasokan setiap hari, sementara bahan baku tak bisa tersedia setiap hari. Terlebih saat gelombang besar dan cuaca tak menentu.

Akibatnya, Indonesia masih mengimpor hasil olahan ikan dari negara tetangga. Contohnya, sepanjang 2012 lalu impor fillet patin mencapai 700 ton per bulan dari Thailand. Padahal, di dalam negeri sudah ada industri fillet patin dengan kapasitas 350 ton per bulan. "Di dalam negeri fillet patin harganya Rp 36.000 per kg, sedangkan kalau produk impor hanya Rp 28.000 per kg. Memang saat ini baru ada 6 pabrik pengolahan fillet patin," ujarnya.

Meski impor diperlukan untuk menjamin industri pengolahan dalam negeri, lanjutnya, namun itu tetap harus dikendalikan. Pasalnya, sesuai UU 19 tahun 2013, impor harus dikendalikan sehingga memberikan perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan. "Impor akan sangat deras masuk. Kalau banjir impor, harga jatuh. Kita harap walaupun ada impor harga terjamin," jelasnya.

Lanjut dia, impor bukanlah solusi permanen untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kecuali untuk jenis-jenis tertentu yang tidak bisa diproduksi dari dalam negeri. "Contohnya ya ikan itu tidak semua di dapatkan dalam negeri contoh lain salmon. Maka ikan jenis ini tentu kita impor," ungkap dia.

Sebelumnya, Saut P.Hutagalung mengungkapkan Bali selain menjadi salah satu provinsi yang unggul di sektor wisata, Bali juga merupakan sentral industri pengalengan ikan sarden.

"Kebanyakan ikan sarden dari ikan lemuru dan ikan makarel, bahkan ikan sarden tersebut sudah diekspor keberbagai negara tetangga. Kalau dihitung secara konservatif ekspor ikan dalam kemasan kaleng produksi Bali mencapai US$10,3 juta," kata Saut.

Lebih lanjut lagi Saut mengungkapkan produksi ikan dalam kemasan kaleng daerah ini tampaknya mampu memenuhi selera konsumen luar negeri sehingga mengalami kenaikan baik dalam volume maupun perolehan devisanya.

"Volume pengapalan mata dagangan hasil laut yang sudah diolah dalam pabrik tersebut tercatat 3.744 ton selama empat bulan awal bernilai US$10,3 juta dalam volume naik 52% jika dibandingkan periode sama hanya 2.447 ton,"kata dia.

Sedangkan, nilai mengalami peningkatan hingga 59% jika dibandingkan yang hanya US$6,5 juta, ini menandakan produksi industri pengalengan yang ada di Pulau Dewata laku keras ke mancanegara, kata dia.

Namun, imbuh Saut mengakui ikan dan udang sebagian besar memasuki pasar Jepang, sedangkan daging dan ikan olahan ke Amerika Serikat, jadi kedua negara konsumen tersebut paling besar membeli hasil perikanan dan daging olahan daerah ini.

Pemerintah Provinasi Bali pernah tidak mencatat realisasi ekspor ikan dalam kemasan kaleng sehingga hilang dari daftar perolehan devisa nonmigas Bali, ini bukan berarti usaha industrinya tidak berproduksi atau macet.