NERACA

Jakarta - Pasca penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC), Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan perdagangan yang berpihak kepada kepentingan bangsa.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis dengan posisi Indonesia saat ini, seharusnya pemerintah berani untuk meninjau kembali dan jika perlu membatalkan kerja sama sejumlah perdagangan internasional dengan pertimbangan kepentingan nasional.

“Pemerintah jangan hanya membuka pintu perdagangan, tapi juga mempersiapkan diri melakukan perbaikan fundamental di bidang ekonomi. Terdapat fakta sejak perdagangan bebas dalam kerangka AFTA maupun APEC mulai bergulir sejak tahun 2010 neraca perdagangan Indonesia kedodoran,” ujarnya di Media Center BKPP DPP Partai Golkar, Kamis.

Sebelum itu, menurutnya pula, Indonesia tidak pernah mengalami defisit neraca perdagangan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN. Tapi, setelah tahun 2011, nyata terlihat neraca perdagangan Indonesia kedodoran.

Menurut Harry dengan kondisi tersebut seharusnya Indonesia berani mengajukan keberatan terhadap kesepakatan pada deklarasi APEC di Bali yang akan dibawa oleh Para Menteri Perdagangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi World Trade Organisation (KTT WTO) Desember mendatang.

"Potret perdagangan kita terus memburuk. Bahkan saat ini, hampir keseluruhan neraca perdagangan, baik migas maupun nonmigas, sudah mengalami defisit yang kecenderungannya terus membesar," ujarnya.

Harry mengakui, liberalisasi sebenarnya tidak buruk. Sejumlah negara anggota APEC seperti Korsel, China, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga Taiwan, bisa menjadi makmur seperti saat ini justru berkat liberalisasi yang mereka lakukan.

"Negara-negara itu berhasil memanfaatkan liberalisasi secara baik dan terstruktur rapi. Sebaliknya, Indonesia, karena tidak melakukan perbaikan di berbagai lini ekonomi, kesepakatan liberalisasi justru membuat negara-negara mitra leluasa mempermainkan ekonomi nasional," lanjutnya.

Harry mencontohkan perihal ketidaksiapan pemerintah menghadapi liberalisasi antara lain skema pajak bea masuk, kewajiban ekpor komoditas dalam bentuk olahan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk indonesia lebih tinggi, kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi di dalam negeri hingga kewajiban Devisa Hasil Ekspor menggunakan bank dalam negeri.

Sementara di dalam negeri sejumlah peraturan justru membuat industri terbebani, biaya transportasi yang tinggi akibat ketidaksiapan infrastruktur, tak terlindungi dari berbagai persoalan termasuk diantaranya demo-demo buruh.

Sebelumnya, terkait hal ini, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai KTT APEC yang telah berlangsung sejak 1-8 Oktober 2013 di Bali berpotensi memperparah perekonomian Indonesia melalui berbagai kesepakatan perdagangan bebas regional yang dipayungi oleh Bogor Goals.

Hal ini karena kesepakatan yang telah dicapai dalam 2 pertemuan Para Menteri APEC, yaitu APEC Finance Ministers dan APEC Ministerial Meeting, akan diadopsi dan diimplementasikan ke dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang saat ini dalam proses negosiasi baik di dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi AS maupun ASEAN Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) yang diinisiasi China.

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatan IGJ sejak putaran diskusi APEC Senior Official Meeting (SOM) I di Jakarta pada Januari dan SOM II di Medan pada April hingga saat ini, terbukti bahwa agenda konektivitas dan liberalisasi perdagangan dalam Bogor goals merupakan point utama dalam pembahasan dalam KTT APEC.

Riza menegaskan KTT APEC telah digunakan oleh negara-negara industri, khususnya Amerika Serikat dan China, untuk semakin memperkuat pengaruhnya dalam kerjasama ekonomi kawasan baik di TPP maupun di ASEAN RCEP.

Kawasan Asia Pacific merupakan potensi pasar yang besar karena populasinya mencapai hingga 40% dari populasi dunia, yang menguasai sebesar 55% GDP di dunia, dan 44% aktivitas perdagangan dunia berasal dari Negara-negara APEC. Oleh karena itu, Bogor Goals akan menjadi bermakna bagi pengaruh ekonomi AS dan China.

“Bogor Goals hendak mengawinkan TPP dengan ASEAN RCEP, yang tidak semua Negara di kawasan Asia Pacific tergabung ke dalamnya, melalui agenda FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pacific). Inilah agenda terbesar di balik seluruh agenda pembahasan dalam KTT APEC di Bali tahun ini,” tambah Riza.