Pajak Impor Komponen Ponsel Terlalu Tinggi - Industri Handphone Lokal Sulit Berkembang

NERACA

Jakarta - Minimnya produk ponsel lokal di pasar dalam negeri merupakan dampak dari kurangnya dukungan pemerintah Indonesia terhadap pabrikan ponsel lokal. Pasalnya pemerintah mengenakan pajak tinggi bagi impor komponen ponsel.

Pengamat telekomunikasi, Ferrij Lumoring mengungkapkan, harga produk ponsel dalam negeri sangat mahal karena ada beban pajak dari impor komponen ponsel. Sedangkan ponsel jadi atau utuh tidak dikenakan pajak impor.

"Kalau impor ponsel jadi gratis, tidak bayar pajak. Tapi kalau impor komponen malah mahal. Itu kan ngaco masa harganya jadi lebih mahal di dalam negeri ketimbang luar negeri," tegas dia di Jakarta, Kamis (10/10).

Padahal, lanjut Ferrij, potensi produksi ponsel di Indonesia sangat besar. Banyak pabrik ponsel di tanah air yang menyanggupi memproduksi ponsel yang kualitasnya sama dengan buatan luar negeri. Langkah tersebut tentu akan jauh lebih mura ketimbang impor ponsel jadi yang bakal menyedot dan menghabiskan devisa negara.

"Kenapa mahal? Karena tidak didukung pemerintah. Banyak pabrik yang sudah mulai coba (produksi) tapi gagal, termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) PT INTI. Kurang apa coba INTI, dia didukung pemerintah, mitra yang sudah jalan di luar negeri, tapi gara-gara impor komponen terlalu tinggi jadi tidak jalan," jelasnya.

Awalnya, kata Sekjen IMOCA ini, pabrik ponsel lokal tersebut berdiri sendiri dengan mulai merakit satu per satu komponen menjadi sebuah produk yang utuh. Namun selalu tersandung dengan pajak impor itu sehingga ikut mengerek harga jual ponsel dalam negeri.

"Ya karena mereka sudah mengkalkulasikan sana sini, merugi. Sudah coba diakalin, tapi tetap saja tidak bisa berkelanjutan. Lantaran pajak impor, mereka jadi tidak bisa berkembang," tandasnya.

Untuk itu, Ferrij mendesak supaya pemerintah membebaskan pajak komponen impor supaya kembali menggairahkan produksi ponsel lokal dan bisa bersaing dengan produk luar negeri.

"Selama ini impor komponen memang banyak dikeluhkan teman-teman industri. Jadi mending impor dihapus, dan mereka pasti akan siap lagi menjalankan produksi ponsel," tukas dia.

Sementara itu, Sejumlah investor elektronika khususnya produk telepon selular tahun 2013 akan membuka pabrik di Indonesia. "Adanya rencana investasi di sektor elektronika itu tidak terlepas dari dampak positif kebijakan pemerintah yang memperketat pengawasan barang impor dan masih menjanjikannya pasar Indonesia," kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Triarso.

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai Sosialisasi Ketentuan Impor Telepon Selular, Komputer Genggam dan Komputer Tablet yang dihadiri para pengusaha, asosiasi berbagai produk hingga instansi dan lembaga di Medan.

Peraturan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan diikuti keharusan importir mendapat Penetapan Importir Terdaftar dan Persetujuan Impor untuk telepon selular, komputer genggam dan komputer tablet dari Kementerian Perdagangan membuat barang itu tidak bisa dengan begitu mudah masuk, dijual bebas dengan mutu yang tidak standar.

Apalagi sebelum mendapatkan Persetujuan Impor, importir juga harus mendapatkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Tenologi Tinggi, Kementerian Perindustrian dan termasuk Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Disamping untuk melindungi konsumen dari barang yang tidak memenuhi standar, kebijakan pemerintah itu sendri memang untuk menarik investasi.Masa Indonesia terus-terusan jadi serbuan barang impor, mengapa tidak jadi tempat investasi produk itu," kata Triarso.

Dia menolak menyebutkan jumlah pasti dan termasuk nama perusahaan calon investor serta daerah yang djadikan lokasi pabrik, dengan alasan takut mengganngu rencana investasi pengusaha asing tersebut.

"Yang pasti akan ada segera beberapa pabrik elektronika yang akan beroperasi di Indonesia tahun ini.Bukan hanya rencana tetapi sudah pasti," katanya.

Dia mengakui, dewasa ini, pabrik elektronika banyak beroperasi di China menyusul infrastruktur khususnya jalan yang lebih baik di negara itu dibandingkan di Indonesia.

"Soal keterampilan tenaga kerja Indonesia ternyata lebih bagus dari di China. Indonesia harus mengakui masih kalah di infrastruktur dan karena itu pemerintah sedang fokus pada perbaikan dan peningkatannya," katanya.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengakui, impor HP, komputer genggam dan komputer tablet terus meningkat pesat setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa pasar dalam negeri cukup bagus.

BERITA TERKAIT

Impor Dosen Asing Harus Diperketat

      Pengamat bidang pendidikan tinggi dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumbar Dr Ade Djulardi menilai dosen asing yang…

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Disiapkan, Pelatihan Implementasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan mengenai implementasi Industri 4.0 kepada pegawai di lingkungan pemerintahan, Badan Usaha Milik…

Industri Kecil dan Menengah - Kemenperin Pacu IKM Agar Go Global dan Go Digital

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) karena telah lama berperan penting menopang perekonomian…

Teknologi Industri Berperan Penting Dongkrak Daya Saing

NERACA Jakarta – Balai penelitian dan pengembangan (litbang) industri di lingkungan Kementerian Perindustrian selama ini mengambil peran dalam upaya mendongkrak…