Pemerintah Diminta Tingkatkan Budidaya Ikan Laut

Hindari Overfishing

Jumat, 11/10/2013

NERACA

Jakarta - Dalam era open market, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan menilai bahwa pengendalian perikanan tangkap dan pengembangan perikanan budidaya harus terus didorong untuk menghindari overfishing, sehingga stakeholder diharapkan dapat menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan.

“Negara kita sudah bisa ekspor, itu cukup membanggakan. Sekarang tinggal bagaimana menjaga agar itu bisa berkelanjutan. Jika tidak ada pengendalian, stock ikan juga bisa terancam,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto di Jakarta, (10/10).

Berdasarkan data yang dihimpun Kadin, Dalam 3 tahun terakhir, realisasi ekspor hasil perikanan Indonesia terus meningkat. Pada 2010 nilainya mencapai US$2,86 miliar, naik menjadi US$3,52 miliar pada 2011 dan US$3,85 miliar pada 2012.

Lebih jauh, melihat trend ekspor perikanan yang membaik, pihaknya berharap agar hal tersebut bisa sejalan dengan tingkat kesejahteraan nelayan. “Saya kira percuma jika omzet kita bertambah, tapi kesejahteraan nelayan tidak ikut bertambah,” ungkap Yugi. Untuk itu, pihaknya meminta hal tersebut bisa menjadi perhatian bersama antara para pelaku perikanan dan pemerintah.

Terkait masalah overfishing, Yugi menghimbau agar program budi daya ikan laut bisa menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan karena dalam kondisi sekarang langkah tersebut masih terbilang minim. Kadin mencatat, potensi budidaya laut mencapai 8.363.501 ha, tetapi realisasi hanya sekitar 74.543 ha. “Peta jalan khusus untuk budi daya ikan laut harus jelas, agar gambarannya juga jelas sehingga lebih mudah untuk dilakukan,” pungkas dia.

Sebelumnya, dalam kunjungan lapangan ke kawasan pelabuhan perikanan Benoa di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyampaikan pentingnya praktik perikanan berkelanjutan. Pasalnya, kondisi perikanan tangkap dunia saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. “Di AS juga terjadi penurunan jumlah tangkapan ikan, misalnya di wilayah New England, AS bagian Timur Laut. Untuk itu, praktik perikanan tangkap yang berkelanjutan menjadi sangat penting,” ujar Kerry.

Kunjungan Menlu AS tersebut dilakukan guna memastikan kualitas dan kecukupan pasokan produk perikanan Indonesia yang diekspor ke AS. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor tuna, cakalang, dan skipjack dari Indonesia ke AS mencapai US$71,37 juta pada 2011 dan US$91,35 juta pada 2012 dan volumenya berkisar 14.000-20.000 ton per tahun.

Potensi Besar

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan cukup pesat, yaitu dari 47,3 juta ton menjadi 62,7 juta ton. Potensi perikanan budidaya ini akan semakin besar, apabila memasukan potensi budidaya air tawar seperti kolam (541.100 ha), budidaya diperairan umum (158.125 ha) dan mina-padi (1,54 juta ha).

Disamping itu, potensi perikanan budidaya payau (tambak) mencapai 2,96 juta hektar dan baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar (23,04%) serta potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar dengan tingkat pemanfaatan yang relatif masih rendah, yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94%. “Produksi perikanan memang tumbuh sangat positif. Tercatat, ekspor hasil perikanan telah mengarah pada produksi bernilai tambah, dengan pertumbuhan pada periode 2011 - 2012 sebesar 11,62%. Sedangkan nilai impor periode yang sama mengalami penurunan sebesar 15,43%. Dengan demikian, neraca perdagangan perikanan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar US$ 3,52 miliar,” jelasnya.

Menurut Sharif, pembangunan kelautan dan perikanan selama ini telah membawa hasil menggembirakan.Namun dengan perubahan tatanan global yang berkembang dinamis, menuntut adanya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Guna mendorong percepatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, dan menjamin pembangunan sektor kelautan dan perikanan berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan Blue Economy dalam pembangunan menjadi sangat penting dan strategis.

Blue Economy merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. “Paradigma Ekonomi Biru telah mengajak kita belajar dari alam, sehingga pada akhirnya akan menjamin bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan,” jelasnya.