NERACA

Jakarta – Sejak lama Pemerintah ingin mendorong jumlah entrepreneur di Indonesia agar nantinya dapat menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha, cara yang paling tepat adalah dengan menanamkan jiwa entrepreneur sedari kecil.

“Masyarakat Indonesia itu cenderung konsumtif daripada produktif. Pemerintah cuma mendorong menjadi pengusaha, tapi tidak memberikan perubahan dalam sikap mental masyarakat. Tidak ditanamkan dari kecil untuk produktif. Akar masalahnya dalam edukasi ke masyarakat sejak kecil untuk membeli, tapi tidak pernah diajarkan untuk menjual,” kata Eugenia kepada Neraca, belum lama ini.

Perlu diketahui, bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia masih terbilang kecil dan belum sepadan dengan proporsi entrepreneur di negara maju. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2013, jumlah penduduk yang berusaha dan dibantu buruh tetap adalah 4,03 juta orang atau kurang dari 2% penduduk Indonesia. Jumlah tersebut terbilang cukup kecil dibanding negara-negara lain dan perlu ditingkatkan.

“Di beberapa universitas, fakultas ekonomi, ada kurikulumya untuk jadi entrepreneur, tapi itu belum cukup. Harusnya diajarkan dari level pendidikan yang lebih bawah,” kata Eugenia. Pelajaran awal, lanjut Eugenia, mungkin bisa dimulai dengan mengajarkan bagaimana caranya berhemat, bagaimana cara berinvestasi. Baru kemudian bisa dikembangkan ke cara-cara membuat sebuah usaha.

Menurut Eugenia, penyediaan permodalan seperti yang difasilitasi Pemerintah lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) belumlah menjawab permasalahan dasar. Di samping juga, ternyata di lapangan penyaluran KUR kurang baik. “Permodalan itu tidak menjawab. Kalau orang tidak punya mental, itu akan terus rugi. Itu tidak disadari Pemerintah,” kata dia.

Hilangkan hambatan

Selain pendidikan dari awal, hal yang penting juga dilakukan Pemerintah adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat orang enggan untuk menjadi pengusaha. “Seperti Pajak Penghasilan 1% untuk UMKM. Itu menjadi hambatan bagi masyarakat untuk beralih profesi dari pegawai jadi pengusaha UMKM. Banyak kebijakan yang tidak match. Pemerintah mau dorong, tapi dikenakan pajak,” kata Eugenia.

Menurut Eugenia, perlu juga bagi Pemerintah untuk berpihak mendorong usaha-usaha dalam negeri. Selama ini, Pemerintah terlihat lebih senang dengan investasi yang datang dari asing. Padahal pengusaha besar Indonesia juga mempunyai kapabilitas yang baik. “Pemerintah tidak berpihak pada pengusaha dalam negeri. Lebih bangga kalau Loreal masuk ke Indonesia. Asing masuk,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang menggagas dan menyelesaikan Perpres dalam upaya untuk melindungi pengusaha pemula dan pengusaha daerah yang masih lemah.

“Pemerintah terus melakukan pembibitan dan peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung terciptanya technopreneur, marketingpreneur, dan logisticpreneur,” kata Hatta. Dia juga mengatakan akan semakin gencar mendorong lahirnya wirausahawan muda supaya dapat lebih siap dalam memanfaatkan ASEAN Economic Community pada 2015 mendatang. [iqbal]