Pendapatan MRT Jangan Dari Tarif

Sabtu, 12/10/2013

Pendapatan MRT Jangan dari Tarif

Diyakini, jika hanya mengandalkan pada pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) saja, dipastikan tarif naik MRT akan sangat mahal. Sebab, tarif tinggi itu diperlukan untuk mengembalikan dana investasi yang sudah dikeluarkan.

Padahal, jika diterapkan tarif yang terjangkau, akan banyak pemilik memarkir kendaraan pribadinya di taman parkir yang tak jauh dari stasiun MRT. Itulah yang disarankan Ketuas Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muslich Zainal Asikin dan pakar perencanaan dan tata kota Djoko Suwandono dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Muslich mengatakan. tarif dapat ditekan jika ada pola pengembangan kawasan terpadu. menjadi bisa ditekan harganya dengan pengembangan terpadu. Besarnya tarif tentu tidak tergantungj pada model pengembangan MRT, apakah layang atau bawah tanah. “Jadi, tekanan pembiayaan MRT untuk operasional bisa dikurangi dengan subsidi pendapatan lainnya,” kata Muslich yang juga peneliti pada Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada.

Menurut dia, keberhasilan MRT tidak hanya mengenai pilihan bentukan fisik pembangunan, harga tiket maupun kualitas pelayanan, namun juga tergantung dari perubahan pola pikir masyarakat sebagai pengguna dan pengelolaan MRT itu sendiri secara profesional sebagai entitas bisnis.

Karena itu, kata Muslich, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengintegrasikan pembngunan MRT dengn kawasan sekitarnya. Lalu, aplikasikan konsep Transit Oriented Development (TOD). Dengan konsep ini, akan mempermudah masyarakat di kawasan permukiman, termasuk permukiman vertikal, untuk mengakses jaringan transportasi menuju ke pusat-pusat kegiatan masyarakat. Termasuk pusat perbelanjaan, perkantoran, dan layanan umum lainnnya.

“Jika demikian, dimungkinkan pula pihak MRT Jakarta mengelola sendiri sektor-sektor komersial dan properti di lingkungan stasiun. Tujuannya, untuk memberikan subsidi silang terhadap harga tiket yang sesungguhnya,” kata Muslich dalam acara dialog bertajuk ‘MRT sebagai Solusi Mengatasi Kemacetan di DKI Jakarta yang diadakan Kadin DKI.

Mengurangi Kendaraan Bermotor

Sementara itu, Djoko Suwandono dari Universitas Diponegoro (Undip), Semarang meyakini, kehadiran MRT mampu mengatasi kemacetan dan sebagai bagian dari upaya merestorasi tata ruang kota. Agar efektif mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, kata Djoko, perlu diadakan integrasi dengan jaringan angkutan umum dari dan ke rumah menuju stasiun MRT.

Menurut Djoko, dengan pengembangan TOD, pengusaha lokal bisa ikut masuk dalam pengembangan MRT sebagai suatu sistem angkutan umum yang terpadu dengan berbagai sektor. Tarif menjadi bisa ditekan harganya dengan pengembangan terpadu. Tinggi rendah tarif tidak terlalu tergantung tipe pengembangan MRT apakah layang atau bawah tanah. “Jadi, tekanan pembiayaan MRT untuk operasional bisa dikurangi dengan subsidi pendapatan,” ujarnya.

Djoko menambahkan, konsep TOD memungkinkan untuk mendekatkan pusat permukiman dengan pusat aktivitas, seperti perkantoran, tempat belanja, arena bermain anak. Semuanya mengakses ke jalur angkutan umum publik. Kawasan itu juga harus ditunjang jalur pejalan kaki yang kondusif masyarakat di kawasan permukiman menuju jaringan moda tranportasi umum massal. “Hal demikian mampu mengurangi kendaraan proibadi di jalan raya,” tuturnya.

Dampak Kemacetan

Pada kesempatan itu, pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ofyar Z Tamin mengingatkan kembali sejumlah dampak dari kemacetan. Makin hari, bertambahnya jumlah penduduk akan memicu penyebaran titik-titik kemacetan. Padahal, kata Ofyar, biaya atau kerugian yang harus ditanggung jika kita mengalami kemacetan, cukuplah besar. “Kerugian itu mencakup pemborosan waktu, biaya, maupun recovery kesehatan dan pencemaran udara,” ujarnya.

Untuk kota Bandung, Ofyar menghitung, kerugian akibat kemacetan pada 2002 mencapai Rp 1,2 triliun per tahun atau Rp 1,8 miliar/hari. Sedangkan kemacetan pada 2003 di Jakarta berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp 17,2 triliun/tahun atau Rp 47 miliar/hari. Mengutip[ penelitin SITRAMP pada 2003, kemacetan di kawasan Jabodetabek mencapai Rp 5,4 triliun/tahun atau Rp 14,8 miliar per tahun.

Ofyar pun mengungkapkan kembali ada sejumlah strategis untuk mengurai kemacetan di kota. Antara lain menerapkan jalan berbayar (ERP), pembatasn lahan parkir, terutama di jalur (on street). Cara lainnya, menggeser waktu atau jam masuk kantor, serta pengenaan pajak progresif.

“Yang paling utama adalah menyediaan sarana transportasi yang aman, nyaman, memadai, sehingga para pemilik kendaraan prtoibadi mau berpindah naik angkutan umum,” ujar Ofyar lagi. Lalu, mengoptimalkan angkutan penghubung (feeder). (saksono)