Pemerintah Didesak Menaikkan Harga Rokok

Solusi Masalah Anggaran

Kamis, 10/10/2013

NERACA

Jakarta – Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) menyarankan Pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikkan harga rokok untuk memecahkan dua masalah sekaligus, yaitu masalah kesehatan dan masalah anggaran.

“Kita mempunyai 45 juta remaja yang akan menjadi kelompok penduduk yang membawa Indonesia pada tahun 2045 nanti. Mereka perlu dididik untuk tidak merokok. Banyak alternatif untuk mencapainya, tetapi yang paling efektif dan juga mempunyai manfaat penerimaan anggaran adalah dengan mendorong kenaikan harga rokok,” jelas Kepala LDUI Sonny Harry B Harmadi di Jakarta, Rabu (9/10).

Di sisi yang lain, Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Djaka Kusmartata mengatakan bahwa, dengan menaikkan tarif cukai rokok dalam rangka mendorong kenaikan harga rokok, maka pendapatan cukai akan semakin besar.

“Proyeksi pendapatan cukai 2014 itu sebesar Rp116 triliun. Dari angka itu, pendapatan cukai rokok dan hasil tembakau lain itu Rp110,7 T. Ini sudah disetujui panja DPR. Sementara pendapatan cukai rokok dan hasil tembakau pada tahun 2013 adalah sebesar Rp100,7 triliun. Jadi dengan tanpa kenaikan tarif cukai saja pendapatan dari cukai rokok dan hasil tembakau sudah naik Rp10 triliun, apalagi kalau cukai dinaikkan,” jelas Djaka.

Djaka juga menjelaskan, bahwa nantinya akan ada perubahan cara pandang dalam membuat kebijakan cukai. Saat ini, dorongan untuk memberikan cukai terutama adalah untuk mendorong penerimaan negara, lalu pertimbangan kedua dan ketiga adalah kesehatan dan tenaga kerja.

“Tahun 2015 nanti, pertimbangan utama penerapan cukai adalah kesehatan, baru kemudian diikuti pertimbangan tenaga kerja dan penerimaan negara,” kata Djaka.

Namun, Djaka mengingatkan, kenaikan harga rokok perlu dipertimbangkan dengan lebih matang. Di satu sisi jangan sampai terlalu murah sehingga para remaja mudah untuk membelinya. Tetapi di sisi yang lain jangan sampai terlalu mahal, karena akan mendorong terjadinya illicit trade alias pasar gelap. “Kita saat ini sedang mengawasi illicit trade ini. Butuh penelitian yang dalam agar kenaikan cukai tidak membuat illicit trade,” kata Djaka.

Di atas target

Penerimaan cukai rokok dan hasil tembakau (HT) lainnya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, setidaknya dalam delapan tahun terakhir. Pada tahun 2009, dalam APBN-P tercatat target cukai HT sebesar Rp53,25 triliun, sementara realisasinya Rp55,38 triliun atau 104% dari target.

Pada 2010 dan 2011 target dalam APBN-P adalah sebesar Rp55,86 triliun dan Rp65,38 triliun. Namun pada realisasinya penerimaan cukai HT pada dua tahun tersebut sebesar Rp63,29 triliun dan Rp73,25 triliun atau 113% dan 112% dari target yang telah ditetapkan.

Kemudian 2012, lagi-lagi realisasi penerimaan cukai HT lebih tinggi dari yang ditargetkan. Target yang ditetapkan dalam APBN-P adalah Rp79,86 triliun, tetapi realisasinya adalah Rp90,55 triliun atau 113% dari target. Kemungkinan besar pada 2013 ini cerita yang sama akan terulang, karena sampai September saja penerimaan cukai HT sudah Rp80,66 triliun alias 80% dari yang ditargetkan sepanjang 2013. Waktu yang dilewati baru 75%, tetapi realisasi penerimaannya sudah 80%.

“Data-data itu menyenangkan untuk penerimaan negara, apalagi terdapat beberapa studi yang menyimpulkan bahwa keniakan 10% tarif cukai akan meningkatkan penerimaan negara antara 6,7%-9%, padahal konsumsinya menurun sebesar 0,9%-3%. Jadi ini bagus buat penerimaan negara dan kesehatan sekaligus,” kata Djaka. [iqbal]