Sukabumi - Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  Eeng Iwan Ruswandi mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi segera untuk mengatur dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, banyaknya perusahaan yang berdiri di Kota Sukabumi tidak jelas dana CSR-nya. “Dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sukabumi untuk segera diusulkan dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda)”, kata Eeng kepada NERACA, Rabu (9/10).

Dikatakan Eeng, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 50 tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha, bahwa yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang atu jasa, termasuk BUMN dan BUMD serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Kepedulian usaha ini lebih popular dengan sebutan CSR.

“Jadi, CSR bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau memecahkan masalah sosial atas dasar inisiatifnya sendiri, mensejahterakan masyarakat melalui peran dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan yaitu dengan menyisihkan sebagian dananya  untuk diarahkan bagi usaha-usaha sosial“, kata Eeng.

Dia menegaskan, pihaknya bersama anggota DPRD lainnya akan mengusulkan ke Pemkot untuk membuat Perda CSR. Sehingga nantinya program CSR dari perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kota Sukabumi dana CSR bisa diarahkan.