Indonesia Semakin Terjerumus Dalam Pusaran Perdagangan Bebas - Penilaian IGJ: KTT APEC Rugikan Perekonomian Nasional

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai KTT APEC yang telah berlangsung sejak 1-8 Oktober 2013 di Bali berpotensi memperparah perekonomian Indonesia melalui berbagai kesepakatan perdagangan bebas regional yang dipayungi oleh Bogor Goals.

Hal ini karena kesepakatan yang telah dicapai dalam 2 pertemuan Para Menteri APEC, yaitu APEC Finance Ministers dan APEC Ministerial Meeting, akan diadopsi dan diimplementasikan ke dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang saat ini dalam proses negosiasi baik di dalam Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi AS maupun ASEAN Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) yang diinisiasi China.

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik mengungkapkan bahwa berdasarkan pengamatan IGJ sejak putaran diskusi APEC Senior Official Meeting (SOM) I di Jakarta pada Januari dan SOM II di Medan pada April hingga saat ini, terbukti bahwa agenda konektivitas dan liberalisasi perdagangan dalam Bogor goals merupakan point utama dalam pembahasan dalam KTT APEC.

Riza menegaskan KTT APEC telah digunakan oleh negara-negara industri, khususnya Amerika Serikat dan China, untuk semakin memperkuat pengaruhnya dalam kerjasama ekonomi kawasan baik di TPP maupun di ASEAN RCEP.

Kawasan Asia Pacific merupakan potensi pasar yang besar karena populasinya mencapai hingga 40% dari populasi dunia, yang menguasai sebesar 55% GDP di dunia, dan 44% aktivitas perdagangan dunia berasal dari Negara-negara APEC. Oleh karena itu, Bogor Goals akan menjadi bermakna bagi pengaruh ekonomi AS dan China.

“Bogor Goals hendak mengawinkan TPP dengan ASEAN RCEP, yang tidak semua Negara di kawasan Asia Pacific tergabung ke dalamnya, melalui agenda FTAAP (Free Trade Area of the Asia Pacific). Inilah agenda terbesar di balik seluruh agenda pembahasan dalam KTT APEC di Bali tahun ini,” tambah Riza.

Dalam pengamatannya tersebut, IGJ juga menyebutkan bahwa agenda tersebut tidak akan memberikan keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal ini terbukti dengan neraca perdagangan Indonesia dengan Negara-negara APEC cenderung defisit di sepanjang tahun 2012 hingga Januari-Juli 2013 yang di dominasi dengan defisit di sektor non-migas.

Bahkan, dalam situasi ekonomi nasional hari ini perlambatan ekonomi Indonesia semakin terasa. Hal ini terlihat dari perlambatan kinerja ekspor yang semakin menunjukan penurunannya. Data BPS Agustus 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni dari US$ 15,08 Miliar per Juli menjadi hanya sekitar US$ 13,16 Miliar per Agustus. Bahkan, Asian Development Bank (ADB) telah mengkoreksi pertumbuhan GDP Indonesia di tahun 2013 yang sebelumnya sebesar 6,4% terkoreksi menjadi 5,7%, turun sebesar 0,7%. Hal ini akan semakin menurunkan daya saing Indonesia ditengah-tengah desakan pembukaan pasar bebas di kawasan Asia Pasifik.

“Pada akhirnya, Presiden SBY harus mempertanggungjawabkan seluruh skema liberalisasi yang telah memperparah situasi kehidupan rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, masyarakat sipil harus mulai membangun sistem ekonomi alternatif, yang semangatnya: solidaritas dan saling-melengkapi, bukan kompetisi,” tegas Riza.

KTT APEC yang berlangsung sejak 1-8 Oktober 2013 di Nusa Dua Bali saat ini akan ditutup dengan Leaders Summit yang dihadiri oleh Pimpinan Negara-negara APEC untuk mensahkan dua kesepakatan Para Menteri APEC yang telah disepakati sebelumnya.

Berkontribusi Terhadap Ekonomi

Di lain sisi, Direktur KIK Aspasaf Kementerian Luar Negeri Arto Suryodipuro menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di APEC bukan hanya sekedar ingin tampil gaya, namun setelah lebih dari dua dasawarsa, data menunjukkan bahwa APEC berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Nilai total perdagangan Indonesia dengan negara-negara APEC menunjukkan peningkatan yang tinggi, dari US$29,9 miliar pada tahun 1989 menjadi US$289,3 miliar pada tahun 2011. Diperkirakan, sebesar 75% dari total perdagangan Indonesia pada 2011 merupakan perdagangan yang diraup melalui jalur APEC.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengindikasikan nilai total investasi di Indonesia dari ekonomi anggota APEC tumbuh dari US$2,5 miliar di tahun 1994 menjadi US$10,6 miliar di tahun 2011. Sebanyak 54% dari total investasi penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2011 berasal dari ekonomi APEC. “Ini semua tidak lepas dari berbagai gagasan besar Indonesia. Setelah diadopsinya prinsip-prinsip Bogor Goals tahun 1994, APEC mengkukuhkan kerangka kerjasama ekonomi internasional yang lebih terbuka” ujar Arto.

Ia menyebutkan, perkembangan kerjasama APEC sampai saat ini terus memastikan adanya sistem perdagangan internasional yang terbuka, sehingga dapat mendorong ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik, serta menarik laju investasi ke dalam negeri.

Menurut Arto, pada KTT APEC ini Indonesia gencarkan diplomasi investasi, sejalan dengan kepentingan nasional untuk menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, mengurangi pengangguran dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Arto menjelaskan, dengan jumlah keanggotaan APEC saat ini, telah terjadi sarana dialog antar anggota APEC, yang sekaligus wadah untuk membangun rasa saling percaya dalam bidang ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabil dan dinamis.

Related posts