NERACA

Jakarta – Indonesia mendapatkan pinjaman dari Hungaria sebesar US$50 juta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut tertuang dalam Frame Agrement (FA) Ibukota Kecamatan (IKK) Water Supply Program and Small Water Treatment Plant For Water Scarcity Area yang telah ditandatangani Duta Besar Indonesia untuk Hungaria di Budapest Maruli Tua Sagala dan Menteri Ekonomi Nasional Hungaria Varga Mihaly.

Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan hingga 2015 dengan masa pinjaman selama 19,5 tahun dan Grace Period selama 2 tahun. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memanfaatkan pinjaman ini adalah pembangunan unit air baku, pembangunan unit pengolahan dengan kapasitas 10-50 liter per detik, serta pembangunan jaringan distribusi utama.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menekankan bahwa pinjaman ini turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapat Target Millennium Development Goals (MDGs), khususnya di bidang air minum. Tingkat pelayanan air minum di Indonesia saat ini baru mencapai 56% penduduk, dan tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 68%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Walaupun saat ini Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat kebocoran air yang tinggi, kualitas inftastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan, namun Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai target tersebut,” jelas Djoko.

Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan untuk melayani 30 IKK yang tersebar di Jawa dan Sumatera, dengan peruntukan bagi kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan kawasan rawan air yang air tanah dangkalnya tidak dapat dimanfaatkan, seperti asin/payau, air berwarna, gambut, keruh, dan tercemar). Dengan begitu, diharapkan permasalahan utama masyarakat tentang ketersediaan dan kebutuhan air minum dapat terselesaikan atau diminimalisir.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Imam Ernawi menambahkan bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembangunan SPAM IKK ini, pemerintah daerah harus memiliki beberapa kriteria kesiapan, antara lain ketersediaan sumber air baku sepanjang tahun, memiliki tingkat minat yang tinggi dari masyarakat, tersedianya DED (Detail Engineering Desain), serta adanya lahan dan alokasi dana DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) pada APBD untuk pengoperasi dan pemeliharaannya.

“Di samping itu, pemerintah daerah juga harus menyepakati perjanjian dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana APBD-nya bagi pembangunan unit distribusi dan retikulasi-nya,” kata Imam.

Dengan terealisasinya pinjaman ini, maka sebanyak 240.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa dan Sumatera akan menikmati pelayanan air minum pada tahin 2015, yang akhirnya akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat secara umum.

Perkuat kemampuan teknologi

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hungaria menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama bidang air minum dan sanitasi. MoU akan berlaku lima tahun dan bentuk  kerja samanya antara lain berupa studi banding, seminar, konferensi dan pertemuan tenaga ahli, serta pertukaran informasi. Penandatanganan dilakukan Djoko Kirmanto dan Menteri Pengembangan Perdesaan Hungaria Sandor Fazekas.

Tujuan dari penandatanganan MoU tersebut, kata Djoko, adalah untuk memperkuat kemampuan teknologi dan manajemen masing-masing pihak di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi, serta dalam upaya memperkuat, meningkatkan, dan mengembangkan kerja sama kedua negara atas dasar prinsip kesetaraan, resiprositas, dan saling menguntungkan.

“Kami mendorong peningkatan kerja sama di bidang efisiensi energi dan efisiensi penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air minum, inovasi teknologi serta pengurangan tingkat kebocoran,” tutur Djoko.

Sedangkan di bidang sanitasi, tambah Djoko, perlu dilakukan kerja sama di bidang pembangunan IPAL, saluran pembuangan air limbah, serta teknologi pemanfaatan kembali air imbah alias daur ulang.

Pengelolaan sumberdaya air yang terpadu sangat menentukan upaya meningkatkan kerjasama air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, kerjasama yang ditandatangani juga melingkupi penguatan kerjasama antar dua negara dalam bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan air, pertukaran informasi ilmiah, publikasi, tenaga pengajar professional dan mahasiswa serta tenaga ahli. [iqbal]