BI Galakkan Program Ayo Menabung

NERACA

Bank Indonesia (BI) mendata, masyarakat Indonesia yang belum tersentuh bank (unbankable) mencapai 50 juta jiwa. Karenanya, BI berencana kembali mengintensifkan kembali program Tabunganku pada masyarakat kelas bawah.

"Kita akan galakkan lagi 'Sambut Hari Depan terencana Ayo Menabung', yang merupakan kesinambungan program Gerakan Indonesia menabung yang sudah pernah dilakukan sejak dua tahun lalu lewat Tabunganku," demikian diungkapkan Deputi Gubernur BI, Mirza Adityaswara.

Mirza melanjutkan, BI berencana menggandeng perbankan-perbankan nasional untuk membuat masyarakat merasa dekat dengan lembaga-lembaga keuangan. Karenanya, BI membuat sebuahworking groupyang tergabung dalam edukasi perbankan.

"Karena kalau dilihat rasio menabung terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (Gross Domestik Product/GDP) di kita masih rendah. Kalau kita bisa meningkatkan akses mereka ke lembaga keuangan, nanti diharapkan akses kredit juga akan meningkat," lanjutnya.

Selain mengintensifkan gerakan ayo menabung, BI sebagai regulator juga akan mengefisiensikan kebijakan keuangan lain yang sejalan dengan gerakan ayo menabung ini. "Jadi bank selama ini belum masuk ke sektor-sektor tertentu itu bisa dikarenakan pengetahuan bank masih sedikit tentang bisnis itu, makanya kita biasa menjembatani antara perbankan dengan pelaku usaha.

"Selain itu, Kita juga dukungbranchlessbanking bagi mereka yang kesulitan akses perbankan maupun secara regulasi," ujarnya.

Kurang Kesadaran

Yang melatarbelakangi kampanye tersebut, karena pada kenyataannya, masyarakat kita tergolong boros. Porsi belanja mereka nyaris sama dengan pendapatan. Kombinasi inilah yang membawa BI gencar mengkampanyekan program 'Ayo Menabung'.

Harus diakui bahwa bangsa kita tidak termasuk bangsa yang cukup familiar dengan perbankan dan lembaga keuangan. Mungkin 50 % yang pernah berurusan dengan lembaga keuangan formal. "Kalau diukur seberapa boros masyarakat di suatu negara, adalah total konsumsi dibagi pendapatan nasional. Diukur seperti apapun, kesimpulannya adalah bahwa masyarakat kita boros," katanya.

Untuk itulah budaya menabung harus ditingkatkan. Program ini, lebih besar dari financial inclusion.

"Bukan hanya nasional. Kita memasukkan program itu di kancah pertemuan dunia. Intinya untuk merangkul dan meyakinkan, memotivasi seluruh masyarakat agar mengetahui keuangan," ujarnya.

Jika diukur dari rasio kredit terhadap pendapatan per kapita, Indonesia jadi salah satu negara dengan skor terendah. Kita termasuk yang paling rendah. Jika dibagi itu kira-kira 30%. Di Malaysia 110%, Thailand 110%, China 140%. Padahal jika masyarakat ingin berinvestasi, perlu tabungan. Kalau tabungan tidak cukup, bagaimana mau investasi? Bagaimana ingin meningkatkan ekonomi?

"Kita ingin perkembangan ekonomi tinggi, maka investasi harus besar. Tapi tabungan tidak cukup. Yang dilakukan adalah pinjam ke masyarakat atau luar negeri. Menariknya adalah masyarakat kita tidak suka kalau pinjam ke luar negeri. Padahal pinjam itu terpaksa, karena tidak cukup tabungannya," imbuhnya.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan PT Rekind

Pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan PT Rekind NERACA Jakarta - PT Rekayasa Industri (Rekind) anak perusahaan PT Pupuk Indonesia…

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak

Program Sejuta Rumah Kerja Banyak Pihak NERACA Nusa Dua - Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…