Bandung - Berkaitan dengan penyampaian nota pengantar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi  Jabar tahun 2010 (P2 APBD Provinsi Jabar Tahun 2010) yang disampaikan Gubernur Jabar beberapa waktu lalu, Fraksi-Fraksi di DPRD Jabar menyampaikan kritisinya. Dari penjelasan beberapa Fraksi di DPRD Jabar, Fraksi-fraksi mempertanyakan penggunaan dana APBD Tahun 2010 tersebut.

NERACA

Semisal yang diungkapkan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Meilina Kadir. Dia  mengungkapkan,  sehubungan dengan adanya SILPA netto sebesar lebih dari Rp 1.98 triliun, dinilai tidak proporsional karena jumlah belanja dalam kurun waktu tersebut mencapai Rp 9,02 triliun lebih atau sebesar 21,95%. Adanya SILPA diartikan Pemprov. Jabar telah kehilangan kesempatan untuk membangun di tahun 2011.

Realisasi belanja daerah, yaitu realisasi belanja langsung sebesar Rp 2, 754 triliun lebih, masih lebih rendah dari realisasi belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 6,265 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja daerah seluruhnya hanya mencapai  30,5%.

Di bagian lain FPKS, yang disampaikan Hj Diah Nurwitasari mengungkapkan, FPKS mencermati laporan realisasi pendapatan daerah, atas hal tersebut FPKS mengapresiasi realisasi pendapatan daerah karena sepanjang tahun 2010 mencapai 115,80% atau sebesar Rp 9,74 triliun lebih dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar lebih dari Rp.8,41 trilun.

Dalam aspek belanja yang ditemukan adanya SILPA, FPKS menilai sebagai bentuk kehati-hatian dan kecermatan dalam mengimplementasikan anggaran yang berbasis kinerja, lebih dari 90% OPD mampu menyerap anggaran di atas 75%, bahkan sebagian besar OPD mampu melakukan penyerapan anggaran lebih dari 90%.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Yod Mintaraga, mempertanyakan beberapa pelaksanaan program yang daya serap anggarannya dibawah 50% yaitu peningkatan kualitas dan aksesibilitas SMA dan SMK SSN dan RSBI yang terealisasi 11,74%, peningkatan aparatur BPTKM dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pada BPLK di Dinkes yang terealisasi 48%, pengaturan sepadan air sebesar 32,01%, pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan sebesar 19,86%, pembebasan lahan untuk jalur kereta api Bandung-Cirebon dan Cibungur-Tanjungrasa sebesar 42,32

Sisakan Persoalan

Selanjutnya, Fraksi Gerindra melalui Shihabuddin mengungkapkan adanya SILPA dalam tahun 2010 yang mencapai Rp.2,449 triliun lebih, dinilai bukan hasil efisiensi karena efisiensi yang mencapai 25% pasti menyisakan setumpuk persoalan.

Fraksi Gerindra atas pencapaian urusan wajib yaitu anggaran di Dinas Pendidikan yang hanya terserap Rp 580 miliar lebih dari anggaran sebesar Rp  697 miliar lebih atau sebesar 83,15% serta anggaran di bidang kesehatan yang hanya terealisasi sebesar Rp 324 miliar lebih dari target sebesar Rp.349 miliar atau sebesar 92,68% pesimis target IPM dapat memadai.

Di bagian lain, FPPP yang dibacakan Doni A Munir menjelaskan, dengan adanya pendapatan yang melampaui target cukup tinggi, FPPP menyarankan ke depan dalam rangka akurasi perencanaan pendapatan daerah, Pemprov. Jabar bisa melakukan beberapa hal diantaranya melakukan audit khusus terhadap pendapatan daerah atau melakukan audit  khusus terhadap pendapatan potensi pendapatan daerah.

Atas adanya SILPA, FPPP menilai merupakan kenyataan ironi karena hingga saat ini masih banyak warga miskin dan masih tingginya angka pengangguran. Adanya kenyataan tersebut, seharusnya anggaran dapat direalisasikan secara optimal yakni bisa digunakan untuk mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan yang berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Fraksi Partai Demokrat, dalam pemandangan umumnya memaparkan berkaitan dengan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan desa diharapkan dapat dilakukan dengan didasarkan atas prinsip tata kelola pemerintahan, khususnya prinsip pemerataan dan keadilan serta memperhatikan kondisi IPM Kabupaten/Kota yang ada.

FPD, berkaitan dengan BUMD perlu dilakukan evaluasi kinerja dan keuangan baik dari aspek profil, prospek, output dan aturan yang melingkupinya, termasuk masalah CSR. Hasil evaluasi tersebut, diharapkan terjadi penguatan-penguatan pada BUMD agar menjadi lebih baik, sehat, dan dapat memberikan kontribusi atau PAD yang lebih besar lagi bagi Pemprov. Jabar.