NERACA

Nusa Dua - Pemerintah Indonesia akan mendorong pengarusutamaan isu kelautan dan perikanan dalam forum kerja sama ekonomi Asia Pasific (APEC). Hal ini seiring momentum terpilihnya Indonesia sebagai Ketua forum APEC tahun ini. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo di  Nusa Dua Bali, Selasa (8/10).

Sharif menjelaskan, beberapa isu kelautan dan perikanan di antaranya penyediaan ikan sebagai bahan pangan dan sumber protein hewani (ketahanan pangan), konektivitas, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peran laut mendukung pertumbuhan ekonomi.  Pengarusutamaan isu-isu kelautan di APEC di berbagai lingkup kerja sama, yaitu ketahanan pangan, konektivitas, perdagangan hasil-hasil laut yang berkelanjutan, transportasi yang ramah lingkungan dan pariwisata bahari.

"Pengarusutamaan isu kelautan dan perikanan sangat penting di kawasan Asia Pasifik, terutama terkait sektor pariwisata, pengembangan energi alternatif, transportasi, ketahanan pangan, perdagangan hasil-hasil laut yang berkelanjutan dan sebagainya. Pengarusutamaan isu terkait kelautan perlu diupayakan dapat terakomodasi dalam pernyataan para pemimpin APEC (APEC Leaders), sehingga menjadi  fondasi yang lebih kuat bagi kerja sama kelautan dan perikanan APEC," ujarnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Indonesia telah mengusulkan satu rencana kerja konkrit untuk pengarusutamaan isu terkait kelautan untuk masing-masing anggota ekonomi APEC. Rencana kerja tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi masing-masing anggota ekonomi APEC untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.

"Ada tiga bidang kerja sama yang diuraikan dalam rencana kerja tersebut. Pertama, penguatan ketahanan pangan dan keamanan pangan, dan kedua, kesehatan laut (Ocean Healthy) dan perlindungan lingkungan laut. Dan yang terakhir, terkait laut sebagai penghubung ekonomi APEC," katanya.

Pemantauan Laut

Sharif memaparkan, posisi geografis Indonesia merupakan competitive advantage dibandingkan dengan negara-negara lain, baik dalam segi geoekonomis, geopolitis dan geostrategis. Meskipun Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang sangat potensial dari letak geografisnya tersebut, namun Indonesia juga dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan laut dan sumberdaya kelautan dan perikanannya.

Terkait dengan hal tersebut, sudah sepantasnya bila Indonesia mengajak negara-negara lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kerjasama di bidang keamanan dan pemantauan laut. "Forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC) dapat menjadi media bagi promosi pengelolaaan sumberdaya kelautan dan perikanan lainnya di kawasan Asia Pasifik," jelasnya.

 Inisiasi kerja sama bilateral untuk pemantauan laut dan sumberdaya di kawasan Asia Pasifik telah dilakukan oleh Indonesia dan RRT pada Rabu 2 Oktober 2013. Penandatangan MOU tersebut disaksikan  Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RRT, Xi Jinping di Istana Negara Jakarta.

Kerja Sama Perikanan RI-RRT terebut memuat kesepakatan kerjasama terkait  promosi investasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kerja sama tersebut juga memuat kesepakatan kerjasama pemberantasan praktek IUU Fishing, implementasi Port State Measures serta pertukaran data dan informasi perikanan. Terutama, terkait data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal  atau Deletion Certificate.

Selain itu kesepakatan kerja sama tersebut  juga membahas pengembangan kerjasama teknis perikanan tangkap yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan dan berbagai kerjasama peningkatan kapasitas (capacity building) bidang perikanan. Diantaranya, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan perikanan yang akan dikembangkan oleh kedua pihak.

Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena selain memberikan manfaat bagi kedua belah pihak khususnya Indonesia, kemampuan Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan laut dan sumberdaya di wilayahnya akan memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi di kawasan.

Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun kerja sama untuk pemantauan laut di APEC, dengan mengusulkan pendirian Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan APEC.

"Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak, Bali, sebagai rumah Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan APEC, yang diharapkan dapat memantau perkembangan ekonomi negara anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil forum APEC," tutupnya.