KTT APEC Dinilai Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTO

Rabu, 09/10/2013

NERACA

Jakarta - Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi global dengan tidak mengikatkan komitmen yang merugikan dan memperparah ekonomi nasional dalam forum APEC.

Hal ini, menurut Perwakilan Koalisi Gerak Lawan, Salamudin Daeng karena KTT APEC yang berlangsung 1-8 September 2013 di Nusa Dua, Bali lebih banyak mendorong kepentingan ekonomi Negara-negara industri melalui 3 agenda yang diusung, yaitu agenda pertumbuhan ekonomi dunia, agenda konektivitas, dan agenda bogor goals yang mendorong liberalisasi perdagangan. “Agenda Bogor dianggap menjadi dasar bahwa investasi dan perdagangan merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi kawasan untuk seluruh Negara anggota APEC,” ungkapnya, Selasa (8/10).

Misalnya, lanjut dia, apa yang disepakati dalam pertemuan Para Menteri Keuangan Negara Anggota APEC pada 20 September 2013 merupakan resep-resep ekonomi yang didorong oleh Negara maju dalam forum G-20 di St.Petersberg, Rusia untuk menyelamatkan ekonominya yang saat ini semakin menunjukan pelemahan.

Menurut dia, ada beberapa point kesepakatan yang kemudian menjadi fondasi dalam seluruh pertemuan APEC, yaitu stabilisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, memfasilitasi investasi infrastruktur yang melibatkan sektor swasta melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP) guna mendukung agenda konektivitas, dan pembukaan pasar melalui pelarangan tindakan proteksi dan maksimalisasi kerjasama ekonomi regional (Free Trade Agreement) serta mekanisme perdagangan multilateral di WTO.

Indonesia, melalui Menteri Keuangan Chatib Basri yang menjadi Ketua dalam pertemuan tersebut, telah mengikatkan komitmennya dan segera melaksanakan kesepakatan tersebut. “Oleh karena itu, menjadi tidak aneh ketika Pemerintah Indonesia banyak mendorong agenda liberalisasi dalam forum APEC. Seperti, ambisi Pemerintah Indonesia yang akan memastikan Paket Bali WTO dapat disepakati terlebih dahulu dalam forum APEC sebelum dibawa ke KTM 9 WTO Desember nanti di Bali,” katanya.

Paket Bali WTO, tambah Daeng, berisi mengenai perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang hendak diambil keputusannya di KTM 9 WTO seperti: Trade Facilitation, Pertanian tentang Public Stock Holding, dan Paket Pembangunan untuk Negara Kurang Berkembang. “Pencapaian kesepakatan tentang Paket Bali dalam KTM 9 WTO nanti akan menjadi sangat penting bagi Negara-negara maju, karena akan segera melegitimasi mekanisme baru tentang Trade Facilitation di dalam WTO sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Trade Facilitation merupakan kunci dari seluruh agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang disusun dalam APEC,” ucapnya.

Namun demikian, pihaknya menyatakan melihat perkembangan situasi ekonomi hari ini di Indonesia, agenda Pemerintah Indonesia di dalam forum APEC hanya akan membawa Indonesia ke dalam jurang krisis yang semakin dalam. Terjadinya peristiwa depresiasi mata uang di beberapa Negara berkembang, seperti Indonesia, India, Thailand, dan Filipina akibat kebijakan ekonomi AS dalam menyikapi krisis telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Asia yang sebelumnya di 2013 diharapkan mencapai 6,6% turun menjadi hanya 6%. Hal ini berdampak pada pertumbuhan perekonomian nasional yang semakin melambat.

“Hingga hari ini belum terlihat tanda-tanda penguatan ekonomi nasional. Walaupun BPS mengumumkan terjadi surplus perdagangan sebesar US$ 132 juta per Agustus 2013, tetapi perlambatan kinerja ekspor masih terjadi, bahkan semakin menunjukan penurunannya. Data BPS Agustus 2013 menunjukan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 12,77% di bulan Agustus 2013 dari nilai Juli 2013, yakni dari US$ 15,08 miliar per Juli menjadi hanya sekitar US$ 13,16 miliar per Agustus,” tuturnya.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor non-migas. Bahkan, kata dia, klaim Pemerintah Indonesia semakin tidak benar terhadap surplus perdagangan dimana sebenarnya penurunan nilai impor bukan karena pemerintah berhasil menekan impor migas, tetapi karena penekanan nilai impor non-migas akibat pelemahan nilai rupiah sehingga industri membatasi kegiatan impornya.

Penurunan Nilai impor migas agustus 2013 hanya sebesar US$ 472,2 juta atau 11,41% dibandingkan non-migas yang mencapai US$ 3,91 Miliar atau 29,49%. Untuk itu, seharusnya Pemerintah Indonesia berpikir ulang kembali pembukaan pasar dengan liberalisasi investasi dan perdagangan yang hendak didorong melalui pembangunan kerja sama ekonomi regional dalam agenda Bogor Goals.

Dengan situasi ini, maka agenda APEC yang akan membuka dan meliberalisasi pasar keuangan, investasi, dan perdagangan akan semakin memperparah ekonomi Indonesia. Terlebih lagi diplomasi curang yang dilakukan Negara-negara maju dengan memastikan seluruh resepnya diadopsi dan disepakati dalam rangkaian pertemuan internasional, yaitu G-20, APEC, dan WTO, hanya akan memaksa Indonesia untuk tunduk pada komitmen yang telah ada.