Jakarta – Hingar-bingar dan gemerlap penyelenggaraan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Pulau Dewata, Bali, ternyata tak hanya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan pelaku ekonomi nasional. Rasa pesimis pun menyeruak, terutama menyangkut nasib usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Akankah “Si Kecil” bakal tergilas derasnya arus liberalisasi perdagangan di tanah air?

NERACA

Dalam pandangan Ketua Dewan Majelis Pengawas Dekopin, Teguh Budiana, sampai saat ini pemerintah belum mempersiapkan UMKM untuk menghadapi perdagangan bebas. Sampai saat ini, pemerintah tidak mempunyai konsep yang jelas untuk menghadapi perdagangan bebas nanti. \"Presiden sudah seharusnya mengambil tindakan cepat untuk menangani masalah UMKM ini. Kumpulkan semua kementerian yang mengurusi UMKM dan harus disamakan dalam satu konsep kesatuan,\" ujarnya saat di hubungi Neraca, Senin (7/10).

Lebih lanjut lagi Teguh memaparkan, kemajuan UMKM sangat ditentukan keberpihakan pemerintah. Tentunya, ajang APEC menjadi wahana penting untuk mempromosikan sektor ini. Tujuannya, agar UMKM bisa mendapat porsi pada perdagangan internasional.

Pada APEC, Teguh berharap, UMKM menjadi isu kepentingan nasional. Forum internasional tersebut menjadi pusat lobi dan menjurus kepada transaksi perdagangan yang menguntungkan. “Namun, pengangkatan UMKM di ajang APEC tergantung pada keseriusan pemerintah. Masih maukah pemerintah mengangkat UMKM yang merupakan bagian terbesar yang dilakoni masyarakat Indonesia. Pemerintah siap tidak mensupport dengan melakukan lobi pada forum APEC,\" tegas Teguh.

Sementara di mata peneliti Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) Ilham Nasai, pemerintah telah menelantarkan koperasi dan UMKM dengan terus membuka pasar Indonesia terhadap produk-produk dari luar Indonesia.

Belakangan, Indonesia membuka diri pada APEC. Di satu sisi Indonesia membuka pasar untuk produk-produk luar negeri, tetapi tidak mendorong koperasi dan UMKM untuk tumbuh. “Sejauh ini keberadaan APEC kurang membawa manfaatan nyata bagi Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi obyek sasaran pelaku perdagangan internasional. Sementara koperasi dan UMKM tidak dikembangkan. Jadi, pemerintah lebih ramah pada tamu-tamu asing untuk masuk ke Indonesia dibanding ramah pada pelaku usaha di sektor domestik,” kata Ilham, di Jakarta, Senin (7/10).

Ilham melanjutkan, gagasan yang dikembangkan pemerintah dalam APEC tidak sesuai dengan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Segala bentuk regulasi ekonomi, baik kebijakan maupun peraturan, tidak sungguh-sungguh dibuat untuk melindungi kepentingan nasional apalagi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hanya semata-mata memudahkan modal masuk ke dalam perekonomian nasional dan semakin memiskinkan rakyat Indonesia,” papar Ilham.

Hal senada dikatakan Nining Indroyono. Menurut Direktur Usaha Kecil Mikro (UKM) Centre Universitas Indonesia (UI) itu, dirinya sudah membaca kalau UMK memang tidak mendapat perhatian lebih di APEC karena memang sedari dulu UMK nasional kurang mendapatkan sentuhan dari pemerintah. “Memang secara pendidikan pelaku UKM memang sebagian besar bukan dari orang yang berpendidikan, di samping itu dianggap berpenghasilan rendah. Wajar saja pemerintah tidak menganggap dan tidak memperjuangkan,” kata dia saat dihubungi kemarin.

Padahal, lanjut Nining, seharusnya pemerintah bisa lebih bisa memperhatikan UMKM, apalagi menjelang Asian Economic Comunity (AEC) 2015 nanti, dan sekarang pembukaan perdagangan bebas APEC. Tapi, disini malah sebaliknya, pemerintah mengenyampingkan UKM. “Sejauh ini UMKM nasional memang tidak pernah mendapatkan sentuhan. Harusnya menuju AEC dan APEC sekarang pemerintah bisa lebih peka agar UMK bisa bersaing,” imbuh Nining.

Nining berharap, negeri ini bisa bisa belajar dari negara seperti China, karena 70% ekspor China kontribusi dari UKM negaranya. “Tapi di sini pemerintah hanya memandang sebelah mata. Sejauh ini Kementrian Koperasi dan UKM hanya memberikan pemberdayaan saja, tapi tidak diimbangi dengan permodalan. Maka dari itu daya saingnya menurun. Bagaimana bisa berkembang permodalannya tidak ada,” terang dia.

Pengamat ekonomi dan bisnis dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menilai bahwa keberpihakan pemerintah terhadap UMK masih kecil. “Dalam forum APEC lebih banyak membahas mengenai investasi dan perdagangan yang ruang lingkupnya lebih besar lagi seperti ekspor impor. Sementara di UKM sangat kecil sekali,” ujarnya, kemarin.

Tertinggal Jauh

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, sebelum membahas UKM ke dalam forum APEC, seharusnya pemerintah melakukan perbaikan internal terlebih dahulu sehingga bisa bersaing dengan UKM negara lain. Aria mengakui bahwa pemerintah janganlah gegabah untuk membahas UKM ini dikarenakan produk UKM Indonesia sangat tertinggal jauh atas produk impor luar negeri.

“Saya mencontohkan dengan melihat banyaknya produk batik impor dari China yang berada dalam Pasar Tanah Abang, sedangkan produk batik tradisional Indonesia kurang diperhatikan pemerintah. Bagaimana mungkin sektor UKM ini dapat dibahas dalam forum internasional seperti APEC tapi produk UKM kita masih saja kurang dapat perhatian dari pemerintah,” kata dia kepada Neraca, Senin.

Menurut Aria, pemerintah saja kurang memberikan perhatian khusus dari pemerintah, maka sektor ini tidak akan mendapatkan perhatian istimewa dalam forum APEC ini. Pemerintah terlalu banyak membicarakan tentang memajukan UKM namun dalam kenyataannya belum mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah. “Apalagi dengan melihat daya saing produk UKM Indonesia yang kalah bersaing dengan produk impor maka hal ini mencerminkan atas tidak kompetitifnya produk UKM atas produk impor,” ujar dia.

Untuk membawa pembahasan sektor UKM dalam APEC, lanjut dia, pemerintah perlu membenahi sektor UKM Indonesia dan pembenahannya harus dilakukan dengan sesuatu kebijakan yang nyata. Seperti contohnya, sektor UKM mendapatkan insentif dalam mendapatkan suku bunga pinjaman dari perbankan sehingga UKM mendapatkan keringan suku bunga kredit, paling tidak suku bunga kredit sebesar satu digit.

“Pemerintah harus mendukung terlebih dahulu pembenahan yang signifikan terhadap sektor UKM ini sehingga bisa dibahas dengan baik dalam forum APEC dan jangan terkesan menjadi forum korporasi multinasional yang memanfaatkan perluasan kepentingan mereka sendiri,” ungkap Aria.

Aria juga mengungkapkan pemerintah harus membangun kekuatan sektor industri dasar sehingga menjadi pondasi utama dalam bersaing dengan negara lain. Pemerintah harus mempromosikan sektor UKM ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan ekspor produk UKM tersebut, namun dia melihat pemerintah tidak mendukung atas program promosi sektor UKM ini.

“Produk UKM hanya digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan ekspornya hanya sebagian kecil saja. Oleh karenanya, pemerintah bangun kekuatan UKM Indonesia sebelum dibahas dalam forum APEC supaya dapat menunjukkan daya saing terhadap UKM luar negeri. Hal yang pasti sektor UKM ini harus dilindungi pemerintah,” tegas Aria. iqbal/iwan/agus/rin