Dari hasil pertemuan tingkat presiden, menteri dan pemimpin bisnis dalam forum  Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali (1-7 Okt), diharapkan Indonesia memetik hasil konkret, mengingat penyelenggaraan di negeri ini sudah yang kedua kalinya setelah di Bogor (1994) yang menghasilkan Deklarasi Bogor (Bogor Goals).

Konferensi tahun ini yang mengusung tema ‘’Toward Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth’’, pada intinya untuk menjawab tantangan situasi ekonomi dunia yang tengah berada dalam pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global. Indonesia selaku tuan rumah membawa sejumlah isu penting untuk dibahas guna mencapai kesepakatan serta dituangkan dalam Bali Declaration.

Isu strategis itu antara lain Attaining the Bogor Goals (Mewujudkan Tujuan-Tujuan Bogor), Sustainable Growth with Equity (Pertumbuhan Berkelanjutan dan Merata), dan Promoting Connectivity (Memperkuat Konektivitas). Sebab, keberadaan forum regional Asia-Pasifik itu dalam 24 tahun terakhir memberi kontribusi cukup signifikan bagi peningkatan arus barang ataupun investasi, baik dalam lingkup keanggotaan maupun kawasan Asia Pasifik pada umumnya.

Data Sekretariat APEC di Singapura memperlihatkan kegiatan ekspor 21 anggota APEC tumbuh 113 % dengan nilai US$2,5 triliun dalam waktu satu dasa warsa terakhir. Investasi langsung (foreign direct investment-FDI) tumbuh 210% di seluruh anggota APEC dan 475% pada kelompok negara anggota berperekonomian berkembang. Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 33% secara keseluruhan dan 74% pada kalangan anggota ekonomi berkembang. Jumlah total penduduk APEC saat ini mencapai 2,6 miliar jiwa dengan total PDB US$19,254 miliar, atau sekitar 53% dari PDB dunia. Adapun total perdagangan mencapai 47% dari total perdagangan global.

Terlepas dari sejumlah pihak penentang rezim pasar bebas, semua indikator tersebut tentu menunjukkan betapa besar peran forum regional Asia-Pasifik tersebut bagi pertumbuhan perdagangan ataupun GDP global dalam 10 tahun belakangan ini. APEC telah sukses mendorong kemitraan di antara segenap anggota, yang berlangsung dengan dinamis, positif, dan konstruktif selama hampir seperempat abad belakangan.

Ini semua mengindikasikan konsistensi APEC untuk memulai pemberlakuan liberalisasi perdagangan dan investasi seluruh anggota, sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni tahun 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi anggota negara berkembang termasuk Indonesia, yang dipastikan tak akan mengalami penundaan untuk memulai liberalisasi pasar pada 2020 dengan antaranggota APEC. Namun pertanyaannya, Apakah Indonesia  sudah betul-betul siap menyambut era baru tersebut ?

Seperti dalam implementasi Bogor Goals,  jelas menitikberatkan pada kebebasan usaha yang berputar di Asia-Pasifik. Hal ini belum dilaksanakan oleh setiap negara anggota APEC karena berbagai pertimbangan sistemik yang akan muncul, dan berpengaruh pada ekonomi negara sendiri. Obsesi ini sama seperti liberalisasi ekonomi gaya barat yang mengkapitalisasikan sistem ekonomi dan mempercepat keluar modal serta produksi yang pasarnya kian besar.

Sudah dipastikan keuntungan liberalisasi ekonomi ini hanya akan semakin menguntungkan negara yang memiliki modal besar saja, artinya Indonesia ingin memunculkan raksasa ekonomi di Asia-Pasifik yang paling berpengaruh pada KTT APEC berikutnya. Ironis, keinginan global itu tidak diimbangi dengan semangat nasionalisme yang akan memajukan ekonomi negara kita sendiri, misalnya memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bagaimanapun juga, ekonomi negara kita sendiri atau bahkan kenapa negara lain dalam APEC belum merealisasikan Bogor Goals karena laju ekonomi domestiknya belum stabil. Apakah ekonomi negara kita sudah stabil?, lalu tiba-tiba pemerintah Indonesia menginginkan liberalisasi ekonomi Asia-Pasifik?