NERACA

Jakarta- Aliansi Rakyat Indonesia atau Indonesia Peoples Alliance/IPA menyebut lahirnya berbagai kesepakatan pada hari keenam pertemuan KTT APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik) di Bali. Sebanyak 20 butir proposal yang diajukan Indonesia dalam Pertemuan Pejabat Senior APEC (Senior Official Meeting/SOM APEC), 1-2 Oktober lalu menjadi tema utama dalam pertemuan KTT kali ini.

“Mulai dari upaya peningkatan promosi produk yang selaras dengan lingkungan, pembangunan di pedesaan dan pengentasan kemiskinan, pencapaian Bogor Goals, serta memperluas konektivitas tidak lepas dari upaya dan skema libaralisasi semua sektor di kawasan Asia Pasific,” terang Aliansi dalam siaran pers yang dikutip Neraca, Senin (7/10).

Dijelaskan Aliansi, pada pembukaan KTT para CEO APEC 2013 (APEC CEO Summit ) Presiden SBY menyampaikan perlunya untuk meneruskan liberalisasi perdagangan di anggota APEC guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Ahmad, Juru Bicara IPA menerangkan, seluruh asumsi pertumbuhan bertumpu pada sektor yang semuanya dimiliki oleh negara berkembang, jadi sesungguhnya liberalisasi sekarang ini semakin memperkuat dominasi investor asing untuk memonopoli perdagangan dan sumber daya alam di Indonesia. “Apakah menguntungkan rakyat Indonesia dan rakyat di negara berkembang lainnya? Saya rasa tidak,” imbuh Ahmad.

Fakta tersebut sangat berdasar, sejak kelahirannya pada tahun 1989 liberalisasi seluruh sektor telah memiskin rakyat dan terusir dari tanahnya. Dalam dua decade terakhir rakyat hanya menanggung dampak bencana ekologis dan ancaman konflik dan perampasan tanah yang dilakukan oleh korporasi skala besar. Degradasi lingkungan, ketiadaan jaminan keselamatan, kehidupan yang sejahtera, serta ketidak pastian keberlanjutan jasa layanan alam terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, menurut Irhash Ahmady dari Eksekutif Walhi Nasional menyatakan rezim SBY-Boediono yang telah menjadi boneka dari negara maju khusunya Amerika Serikat (AS). Kebijakan investasi skala besar telah memfasilitasi capital untuk semakin menancapkan modal dan memonopoli sektor kehidupan rakyat, khususnya SDA. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pelepasan kawasan hutan. Pencabutan izin HPH tahun 2004  dan berganti dengan IUPHHK HA pada tahun 2006 seluas 4,1 juta hektar. Pada tahun 2012 melonjak lebih dari 5 kali lipat menjadi 20,2 juta hektar melalui 313 izin.

Selain itu dalam waktu 6 tahun terakhir juga terjadi peningkatan pemberian izin terhadap HTI lebih dari 2 kali lipat dari 108 izin seluas 3,5 juta hektar menjadi 221 izin dengan total luas  8,8 juta hektar. Dimana terjadi peningkatan pengeluaran izin penebangan hutan alam seluas 16 juta hektar dalam waktu 6 tahun atau rata rata diatas 3,7 juta hektar setiap tahun.

Intervensi Asing

Menurut Rudhi HB Daman dari Gabungan Serikat Buruh Independen yang juga IPA menyatakan SBY tidak melihat bahwa liberalisasi dan intervensi negara maju dalam berbagai pertemuan APEC hanya untuk memecahkan krisis yang sedang mereka alami. “Kita hanya menjadi solusi dari stagnannya capital mereka dan membayar murah buruh-buruh negara-negara berkembang,” tegasnya.

Oleh karena itu IPA yang terdiri dari gabungan organisasi berbagai sektor terus berupaya mengkampanyekan kepada seluruh rakyat tidak saja bahwa tidak ada keuntungan yang didapat rakyat/ Indonesia dalam perundingan APEC. “Keberadaan Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah KTT APEC jelas tidak koheren dengan kebutuhan untuk memperkokoh struktur ekonomi domestik yang sebenarnya telah menjadi “trend” yang praktis bersifat universal di era krisis global ini,” jelas IPA.

Rakyat Indonesia harus memiliki agenda alternatif sebagai counter atas skema monopoli yang coba dipaksakan melalui pertemuan APEC. Agenda alternatif tersebut harus berbasiskan pada kerangka reform ekonomi dan sosial yang komprehensif. Agenda alternatif ini harus mempunyai tujuan untuk merebut kembali kedaulatan dan kontrol rakyat Indonesia dari kapitalisme monopoli, serta menegakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya. Kebijakan investasi dan perdagangan yang dikembangkan haruslah mengabdi kepada rakyat dengan memegang prinsip-prinsip; kedaulatan, integritas teritorial, non-intervensi, saling menguntungkan, self determination dan bersandarkan pada kekuatan atau kapasitas nasional.

Dalam siaran pers bersama lainnya, CSF CJI (Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim) dan KRuHA (Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air) mengingatkan Pemerintah supaya menyadari, “energi baru” yang dipandang sebagai solusi oleh Pemerintah—ternyata melanjutkan berbagai bentuk pengrusakan lingkungan dan sumber daya alam.

“Pembangunan yang mengandalkan energi batubara menambah bobot persoalan dan juga bukan pilihan tepat guna memenuhi kebutuhan energi masa mendatang. Secara global, 60 persen pemicu pemanasan global berasal dari emisi karbon yang dihasilkan oleh batubara. Penggunaan energi kotor batubara juga tidak bisa tidak melibatkan proses alih fungsi lahan, eksploitasi, kerusakan dan pencemaran pada berbagai tingkatan. Siklus produksi-konsumsi batubara telah melepas karbon ke udara dalam jumlah besar,” terang siaran tersebut.