Provinsi Istimewa Batam atau Kepri?

Oleh: Umar Natuna, Pemerhati Sosial

Selasa, 08/10/2013

Bukan suatu kebetulan tentunya. Bila gagasan atau wacana untuk menjadi \"provinsi istimewa\" bagi kawasan Indo-Melayu ini mengemukan akhir-akhir ini. Dalam seminar Sejarah dan Kebesaran Tamadun Alam Melayu pada 28-29 September 2013 di Hotel Aston, Tanjungpinang, gagasan untuk mewujudkan Kepri sebagai Provinsi Istimewa demikian mengemuka. Seiring dengan itu, mantan Presiden RI, BJ Habibie mengemukakan gagasan yang sama, yakni menjadi Batam provinsi istimewa.

Penulis sendiri dalam beberapa waktu juga melontarkan gagasan sebagaimana dalam artikel yang dimuat di Harian ini (baca: Pemekaran Provinsi Pulau Tujuh; solusi konflik Migas Natuna-Anambas) yakni menjadikan Provinsi Pulau Tujuh sebagai pengembangan kawasan Natuna, Anambas dan Tambelan. Gagasan ini sendiri (baca: penulis) didasari pertimbangan sejarah, kultur dan pertimbanga aktual, berupa adanya gesekan antara Natuna dan Anambas soal sumur Migas.

Kemudian jika mencermati gagasan untuk menjadikan kawasan Indo–Melayu atau Kepri kepulauan saat ini untuk dijadikan provinsi istimewa-memang cukup beralasan. Karena daerah ini kaya akan potensi, baik SDA, sejarah, budaya dan tradisi, namun masih miskin dalam produksi dan daya saing. Lemahnya produksi dan daya daerah ini dikarenakan daerah ini dikendalikan pusat. Hal ini menyebabkan, pemerintah daerah yang ada tidak mampu memainkan peran yang lebih besar, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri. Sementara daerah ini adalah pusat perdagangan internasional-yang imbasnya daerah ini hanya dijadikan tempat pembuangan limbah industri dari Singapura dan Malaysia. Artinya, potensi SDA dan SDM yang kita miliki hanya dijadikan lahan bagi orang lain untuk mengeruk dan mengelolanya, kita hanya mendapatkan sisa-sisanya.

Karenanya, sangat beralasan jika BJ Habibie menggagaskan Batam sebagai provinsi istimewa. Hal ini agar Batam bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia. Dengan status provinsi istimewa, Batam akan dapat mengenjot pertumbuhan ekonominya. (Haluan Kepri, 3/10/2013). Demikian juga sangat beralasan, jika beberapa kaum muda dan cendekiawan/ akademisi Kepri seperti Mucid Al-Bintani, Suhardi Mukhlis, Zamzami A Karim, Rumzi Samin dan lainnya menginginkan Kepri yang memiliki akar sejarah masa lalu yang kuat, serta kontribusi bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dijadikan provinsi istimewa.

Keunggulan, karakter, potensi geografis, SDA dan konstribusi Kepri dalam konteks pemersatu bangsa, yakni dengan dijadikan bahasa Melayu sebagai induk bahasa Indonesia , adalah argumentasi awal yang dapat dijadikan kerangka dasar pemikiran untuk menggagaskan Provinsi Kepri sebagai provinsi istimewa. Jika kita memperhatikan Aceh sebagai provinsi otonom khusus, Yogyakarta sebagai Provinsi Istimewa, Papua Provinsi Otonom dan DKI Jakarta , maka gagasan tersebut tidaklah berlebihan. Dalam artian, Provinsi Kepri memiliki karakteristik yang unggul, khas dan berada di daerah perbatasan dengan negara luar seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Keungulan geografis, kekhasan kemaritiman, budaya Melayu yang kuat dan berada di perbatasan-memang merupakan bagian yang signifikan untuk dijadikan dasar pemikiran untuk mengukuhkan Provinsi Kepri, provinsi istimewa.

Kepri atau Batam ?

Nah, kini persoalannya agak menjadi rumit. Sebab selain ada gagasan untuk menjadi provinsi Kepri yang ada sekarang ini menjadi provinsi istimewa sebagaimana digagas oleh sejumlah kaum muda dan cendekiawan/ akademikisi Kepri dalam seminar Tamadun Melayu- tersebut. Kini juga muncul wacana yang dilontarkan oleh BJ Habibie agar Batam menjadi provinsi istimewa. Gagasan ini kemudian diamini oleh anggota DPR-RI Harry Azhar Azis. Sedangkan Gubernur Kepri M. Sani sendiri tampaknya agak sulit mengelak gagasan tersebut- dimana ia hanya mengatakan perlu dikaji lebih dahulu. Itu artinya, gagasan untuk menjadi Batam sebagai provinsi istimewa telah menggaung jika dibandingkan dengan gagasan menjadikan Provinsi Kepri yang ada sekarang ini sebagai provinsi istimewa. Selain persoalan politis juga karena persoalan tarikan ekonomi. Gagasan menjadikan Batam menjadi Provinsi Istimewa-memang lebih seksi baik ditinjau dari politik maupun dari segi pertimbangan ekonomi.

Namun persoalannya, bukan soal seksi politis dan ekonomisnya. Melainkan bagaimana kedepan kita menjadikan kawasan Indo –Melayu yang memiliki akar sejarah yang besar dan kuat dimasa lalu itu dapat dijadikan kekuatan nalar untuk memilih. Bahwa suatu provinsi dikatakan istimewa tentu pertimbangannya, bukan sekedar karena letak geografis dan pertimbangan dari sisi ekonomi. Coba kita lihat Yogyakarta, pertimbangannya bukan geografis dan ekonomi, melainkan pertimbangan budaya dan kejayaan masa lalu. Demikian juga Aceh sebagai daerah otonom, karena ia memiliki akar sejarah, budaya dan kontribusi bagi kelangsungan republik ini dari cengkraman kaumpenjajah. Dimana Aceh lah daerah Republik ini yang tak bisa ditundukkan oleh kaum penjajahan Belanda. Demikian juga Papua, ia lebih karena ia memiliki kekhasan dan potensi alam dan budayanya yang memang agar berbeda dengan karakter daerah lain. DKI Jakarta juga karena pertimbangan sejarah, budaya dan politis, yakni sebagai ibu kota negara.

Jika kita merujuk berbagai pertimbangan tersebut, maka Kepri akan lebih layak kita jadikan Provinsi Istimewa, ketimbang Batam. Karena Kepri memiliki sejarah besar, punya kekhasan budaya, karakter dan konstribusi terhadap integrasi bangsa, yakni melalui bahasa Melayunya. Batam merupakan bagian dari Kepri itu sendiri. Kalau kita lacak, pusat-pusat Kerajaan, ornamen, peninggalan budaya dan lainnya, Kepri, terutama Pulau Penyengat, Daik Lingga dan Ulu Sungai Riau- adalah sentra-sentra kebesaran sejarah masa lalu dan kini dapat dijadikan modal sosial menuju Provinsi istimewa. Batam sendiri memang ada memiliki jejak sejarah masa lalu seperti di Nongse, Belakang Padang dan Kampung Lama. Namun, kini, kawasan tersebut telah kehilangan ruhnya, akibat kemajuan ekonomi liberal.

Karena itu, gagasan menjadi Kepri menjadi provinsi istimewa adalah gagasan yang mestinya disambut dengan baik. Dalam artian, gagasan ini lebih harus menjadi pertimbangan utama, ketimbang menjadikan Batam sebagai provinsi istimewa. Sebab, sebuah provinsi istimewa ia mestinya berpijak pada kekuatan sejarah, budaya dan kekhasan tersendiri. Tanpa itu, ia bukanlah dianggap istimewa. Pertimbangan ekonomi sebagaimana digagas oleh Bj Habibie adalah pertimbangan nomor dua (sekunder). Pertimbangan utamanya tetaplah akar sejarah, budaya dan kontribusinya buat NKRI ini. Dalam konteks ini. Kepri dalam artian, termasuk Batam adalah lebih memiliki pertimbangan yang konprehensif, ketimbang Batam dan barelang.

Kedepan daerah ini tampaknya akan ramai dengan berbagai wacana dan gagasan pemekaran. Pemekaran Kabupaten Kundur, Kabupaten Uban, Kabupaten Natuna Barat, Natuna Selatan dan terakhir gagasan pemekaran Provinsi Pulau Tujuh dan provinsi Istimewa Batam dan Kepri sekarang ini akan terus meramaikan bursa ide. Hal ini tentu, menjadikan kawasan ini akan lebih kaya akan gagasan dan pemikiran baru dan harapan baru tentunya. Ini semua terjadi karena ketidakpuasan terhadap perlakukan pusat terhadap daerah yang berpotensi. Makanya, pemerintah pusat hendaknya membuka keran yang luas dan proporsional terhadap berbagai wacana dan gagasan tersebut. Sebab dengan cara itulah, NKRI ini akan kokoh di kawasan Indo-melayu ini . Jika tidak jangan salahkan jika daerah ini menggagaskan diri menjadi negara pederal atau negara sendiri yang terpisah dengan NKRI. Wallahualam bisyawab. (haluankepri.com)