BI Keluarkan Aturan Hedging

Senin, 07/10/2013

NERACA

Jakarta - Masih tingginya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, membuat Bank Indonesia (BI) akan segera menyelesaikan aturan lindung nilai atau hedging. Menurut Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Perry mengatakan, piihak bank sentral akan mengeluarkan sebuah Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait instrumen lindung nilai. Dia menjelaskan, kebijakan lindung nilai ini merupakan transaksi bisnis yang wajar digunakan oleh bank sentral untuk melindungi nilai tukar. “Aksi hedging adalah hal yang biasa dan cukup sering dilakukan oleh bank sentral untuk melindungi rupiah dari volatilitas tinggi, biasanya itu dalamm bentuk swap dan forward di bank.” kata Perry di Jakarta, Jumat (4/10) pekan lalu.

Jadi yang diperlukan, tambah Perry, adalah PBI yang bisa memperjelas terkait ketentuan instrumen tersebut. “Soal bagaimana bentuknya, seperti swap atau forwardnya seperti apa, bisa dilakukan dengan underlying transaction, apakah utang luar negeri, ekspor atau impor dan juga beberapa ketentuan yang terkait,” jelas Perry.

Bank sentral juga memberi apresiasi terhadap langkah yang ditempuh oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut menjaga stabilitas pasar keuangan dalam negeri dengan menerapkan instrumen lindung nilai valuta asing (valas) atau hedging valas.

Dia juga menyambut baik langkah Menteri Dahlan Iskan yang telah mengeluarkan aturan hedging di perusahaan BUMN. "Memang selama ini sudah ada ketentuan underlying. Kalau yang peraturan menteri itu kan mengatur yang di BUMN. Yang PBI kita mengatur bahwa transaksi hedging atau lindung nilai ya memang biasa dilakukan di pasar keuangan," tutur Perry.

Gubernur BI, Agus Martowardojo menjelaskan, walaupun BUMN mengeluarkan hedging valas, namun yang mereka keluarkan antara lain bond stabilization framework. “Untuk menyelaraskan antara BUMN yang memiliki valas dengan yang membeli valas, selain itu juga koordinasi dana pihak ketiga harus ditingkatkan supaya tidak terjadi kenaikkan bungga, lalu meningkatkan langkah dalam melakukan transaksi dalam rupiah itu sangat bagus,” jelas Agus.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menerbitkan aturan yang membebaskan perusahaan BUMN untuk melakukan transaksi hedging dalam fluktuasi nilai tukar dollar AS dalam jumlah besar. Menurutnya peraturan tersebut berisikan standar dan prosedur terkait penerapan heding yang dilakukan perusahaan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengatakan semua BUMN diijinkan melakukan hedging namun harus memiliki SOP yang jelas.

Namun, walaupun begitu, walaupun diperbolehkan melakukan hedging, perusahaan tersebut juga harus melihat kondisi perusahaan masing-masing. Meskipun memiliki landasan hukum, Dahlan tidak memerintahkan BUMN terkait untuk selalu melakukan heding. Menurut Dahlan, heding dilakukan setelah ada perhitungan yang matang dari perusahaan tersebut.

Sejumlah BUMN besar terutama yang membutuhkan dolar AS dalam transaksi dan operasionalnya mengaku sudah menerapkan transaksi hedging. Menurut catatan, PT Pertamina dalam operasionalnya membutuhkan valas sekitar AS$100 juta per hari, PT PLN sekitar US$16 juta per hari. [sylke]