KKP: Laut, Masa Depan Indonesia

Industrialisasi Tingkatkan Produktivitas

Senin, 07/10/2013

NERACA

Nusa Dua- Masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Apalagi, seperti diproyeksikan Mckinsey Global Institute, sektor kelautan dan perikanan termasuk 4 pilar utama selain sumber daya alam, pertanian dan jasa, akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 7 dunia di tahun 2030.

Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Soetardjo, pada peluncuran buku "Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity" pada forum APEC 2013 di Nusa Dua Bali, Sabtu (5/10).

Sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan maritim nilainya mencapai lebih US$ 1,2 triliun per tahun.

Pertumbuhan ekonomi kelautan juga sangat positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II 2013 sektor kelautan dan perikanan tumbuh 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Tingkat pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,81%.

“Saat ini dan di masa depan sektor kelautan dan perikanan semakin memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perekonomian Indonesia. Buktinya, sejak strategi industrialisasi perikanan mulai dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011, produktivitasnya terus meningkat,” katanya.

Menurut Sharif, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Bahkan sejak berabad-abad lalu, lautan Indonesia dan selat-selatnya merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara Benua Asia, pantai Barat Amerika dan Benua Eropa. Lautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, memiliki 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang.

Tiga lempeng tektonik bertemu di wilayah Nusantara, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia dan lempeng Pasifik secara bersamaan, keadaan ini merupakan prasyarat pembentukan sumberdaya mineral, minyak bumi dan gas bumi di darat maupun laut Indonesia. “Potensi ini menunjukkan laut Indonesia pada dasarnya menyimpan berbagai sumberdaya alam yang dapat dijadikan modal dasar dalam rangka pembangunan nasional,” jelasnya.

Blue Economy

Sharif mengatakan, penerapan konsep Blue Economy akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

Konsep Blue Economy juga mengajarkan bagaimana menciptakan produk nir-limbah (zero waste), sekaligus menjawab ancaman kerentanan pangan serta krisis energi (fossil fuel). “Melalui konsep Blue Economy kita akan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan serta mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan,” tukasnya.

Ekonomi biru merupakan model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Paradigma Ekonomi Biru mengajak belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem didalam menjalankan pembangunan. Konsep ini akan menjamin pembangunan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan.

“KKP tetap konsisten menata kembali pola pembangunan kelautan dan perikanan dengan mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang lebih menekankan pada konsep Ekonomi Biru. Konsep Blue Economy akan bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan,” jelasnya.

Agar penerapan konsep Blue Economy berjalan baik, dibutuhkan sinergi diantara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan kemitraan dari masyarakat, sektor swasta, akademisi, peneliti, pakar pembangunan, lembaga nasional dan internasional mutlak harus dilakukan. Para stakeholders tersebut secara bersama-sama dapat mendorong dan mengawal transformasi menuju pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ekonomi Biru hanya akan menjadi sebuah konsep semata tanpa ada peran entrepreneurs atau investor. Dunia riset dan teknologi harus dekat dengan dunia usaha, hasil-hasil riset harus benar-benar terbukti memadai. “Kolaborasi dan integrasi antara dunia pendidikan atau riset, pemerintah dan swasta adalah kunci dalam implementasi Ekonomi Biru,” tandasnya.

Konsep Ekonomi Biru juga dapat dikembangkan dengan memanfaatkan komoditas hasil laut. Seperti, ikan segar dapat menghasilkan berbagai produk dari ikan kaleng, beku, tepung ikan, minyak ikan, makanan ternak, kulit samak, gelatin, dan kerajinan. Dari produk tersebut dapat dihasilkan produk turunan paling tidak 6 jenis. Demikian juga, udang dapat menghasilkan beberapa produk, seperti daging udang dan limbah udang sebagai bahan baku.

Limbah udang diproses menjadi Khitin dan Khitosan, sedangkan Khitin menghasilkan berbagai produk seperti: bahan untuk fotografi, kertas, farmasi, kosmetik, pengolahan dan pengawetan kayu. “Saya berharap buku "Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity" ini dapat menjadi referensi bagi upaya pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan Indonesia,” tutupnya.