NERACA

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam penutupan Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. “Penutupan ini jelas merugikan hak-hak publik dan masyarakat secara luas,” kata Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi lewat pesan singkatnya kepada Neraca, Sabtu (5/10) pekan lalu.

Seperti diketahui, Bandara Ngurah Rai ditutup untuk umum saat pelaksanaan KTT APEC karena digunakan delegasi perwakilan negara-negara anggota konfrensi. Sebanyak 21 kepala negara anggota APEC dijadwalkan hadir beserta ribuan anggota delegasi lainnya. Rencananya bandara akan ditutup untuk pesawat komersil tanggal 6 Oktober karena kepala negara akan datang. Lalu pada 8 Oktober ketika kepulangan, bandara internasional itu ditutup lagi.
Tulus menjelaskan, penutupan bandara tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan harus dilawan. “Penutupan bandara sepanjang hari, sekalipun untuk kepentingan VVIP, adalah dilarang menurut UU Nomor 1 tahun 2010 tentang Penerbangan. Jadi penutupan bandara Ngurah Rai adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Tulus.

Bandingkan pula, lanjut Tulus, jika Presiden SBY menghadiri KTT serupa atau G20, setelah Presiden SBY turun dari pesawat, maka pesawat Garuda yang mengangkut rombongan Presiden langsung disuruh pindah bandara. “YLKI mendesak Pemerintah agar membuka kembali bandara Ngurah Rai, dan memindahkan parkir pesawat VVIP ke bandara terdekat, seperti Lombok, Surabaya, El tari Kupang, dan lain-lain,” pungkas Tulus. [lulus]