Dari Trias Politika Menjadi Trias Corruptia

Oleh: Chandra Irvan Diky Simarmata, Pemerhati Masalah Sosial

Selasa, 08/10/2013

Korupsi kini semakin merajarela di era reformasi. Koruptor bukannya semakin berkurang, malah semakin hari semakin bertambah. Korupsi di Indonesia telah terjadi dari hal terkecil dalam birokrasi Negara ini seperti pengurusan KTP hingga pengurusan sengketa pilkada sekalipun.

Sepertinya walaupun Indonesia telah menjalani era reformasi selama lebih dari 10 tahun, namun seluruh pemikirannya tetap masih memegang teguh pemikiran seperti era orde baru yang penuh dengan aroma dan keinginan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Melihat kenyataan begitu banyaknya anggota DPR (Legislatif), institusi penegak hukum (Yudikatif) dan pemerintah (Eksekutif) yang telah ditangkap oleh KPK, mungkin itu merupakan salah satu bukti bahwa dibangsa ini sulit untuk menemukan orang yang dapat dipercaya dalam menjaga amanat Rakyat.

Jika kita mengingat dulu pernah belajar sejarah tentang ‘Trias Politika’ yang cirinya adalah pemisahan kekuasaan dengan tujuan agar tetap adanya pengawasan satu sama lain (Check and Balance). Namun sepertinya kini “Trias Politika” telah berubah menjadi “Trias Corruptia”. Hal itu nyata dipertontonkan oleh petinggi-petinggi negeri ini yang duduk dilembaga Negara sperti DPR, Kejaksaan, Polri dan kehakiman.

Jika sudah seperti ini apa gunanya lagi kita bernegara, sebab tidak ada lagi yang dapat dipercaya di negeri ini. Sama sperti yang pernah dikatakan oleh Cicero, jika eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi negeri ini, sebab yang mengawasi dan diawasi sudah bersepakat untuk sama-sama korupsi. Jelas rakyat akan semakin menderita dan mungkin saja Negara ini akan bubar dengan sendirinya atau malah jadi mangsa bagi Negara-negara lain disekitar kita yang berkeinginan terus mengeruk kekayaan Indonesia.

Kini Siapa yang Dapat Dipercaya?

Ketua MK Akil Mochtar telah diberhentikan sementara. Pemimpin yang seharusnya menjadi penjaga dibenteng terakhir konstitusi bangsa ini rupanya juga tidak mampu menjaga kepercayaan rakyat bangsa ini dan memilih masuk ke dalam jerat korupsi demi untuk memperkaya diri sendiri. Kembali kepercayaan rakyat telah dijual kepada oknum yang semata-mata hanya ingin membeli kemenangan dalam sengketa sebuah pilkada. Jadi wajar saja jika KPK turun tangan membekuk Akil bersama tersangka lainnya. Dan tak tanggung-tanggung “Total ada 13 orang yang diperiksa,” kata juru bicara KPK Johan Budi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/10/2013).

Tapi itulah seorang Akil, hanya manusia biasa, tidak mampu lepas dari godaan harta dan kelimpahan, meskipun harus meraihnya dengan cara yang menyakiti hati rakyat. Rakyat kecil kini semakin pesimis dengan bangsa ini. Tak ada lagi tempat mengadu ditengah carut-marutnya moral pemimpin bangsa ini yang doyan dengan korupsi.

Hanya tinggal sedikit lembaga Negara yang bisa dipercaya, dan mungkin hanya tinggal KPK saja. Rakyat hari ini kembali melihat para pemimpin yang tidak menjalankan amanat dan terlebih lagi melupakan begitu saja cita-cita pendiri bangsa ini. Pemimpin yang harusnya jadi penerus pergerakan cita-cita pendiri bangsa malah mengerogoti negaranya sendri.

Pada akhirnya kini bukan lagi orang jahat atau politisi jahat yang harus menyusup ke dalam suatu lembaga untuk menjalankan kepentingannya dan kepentingan kelompoknya, namun yang sekarang terjadi sepertinya orang baik dan politisi baik yang harus menyusup ke dalam suatu lembaga untuk memperbaikinya, sebab semua lembaga tersebut telah terisi oleh orang jahat dan politisi jahat.

Lembaga kini hanya bagi-bagi kekuasaan semata dan melupakan esensi dari ‘Trias Politika’. Mudah-mudahan segera muncul pemimpin baru yang dapat mengayomi seluruh Rakyat Indonesia sehingga rakyat tidak lagi berlama-lama dalam penderitaanya, atau mungkin saja sebenarnya pemimpin tersebut sudah ada di depan mata dan rakyat telah melihatnya. (analisadaily.com)