NERACA

Jakarta - Berdasarkan Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menunjukkan angka kemiskinan hanya turun 0,52% menjadi 28,07 juta orang atau 11,37% pada Maret 2013 dibading September 2012 yang mencapai 28,59 juta orang atau 11,66%. Padahal anggaran Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2013 sudah sangat besar yaitu Rp115,5 triliun atau dua kali lipat dari anggaran tahun 2007 yaitu Rp53,1 triliun.

“Kami melihat kemiskinan itu disebabkan permasalahan keterbatasan akses dan aset masyarakat. Jadi memang banos itu bukan jawaban,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, di Jakarta, Kamis (3/10). Untuk itu, Alvon menilai seberapa besarnya pemerintah mengganggarkan bansos tentu tidak akan berdampak apa pun.

Sebab, kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya keterbatasan aset dan akses untuk keluar dari kemiskinan. Jadi dirinya melihat jika pemerinyah mau menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan tentu masyarakat harus diberikan suatu program yang berdampak pada produkstivitas. “Tapi susah juga kalau definisi miskin versi pemerintah itu dengan ukuran masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp20 ribu per hari. Jadinya ya bansos yang dipilih sebagai jawaban pengentas kemiskinan. Padahal program itu tidak pernah terlihat hasilnya,” tutur Alvon.

Lebih jauh Alvon menilai melalui kacamata sosial bansos justru memiliki dampak orang jadi ketergantungan. Karena masyarakat miskin jadi dimanjakan. Sehingga dia melihat pemerintah jadi seolah ingin mengentas kemiskinan dengan cara yang instans. Padahal tidak ada cara instans yang berkualitas. “Kan orang juga banyak yang bilang untuk mengentas kemiskinan itu jangan kasih orang ikan karena tapi dikasih pancing,” tambahnya.

Alvon juga menekankan semestinya pemerintah bisa member aset kepada rakyat miskin agar produktif. Misalnya dengan melakukan distribusi lahan pertanian melaui transmigrasi. Kemudian masyarakat yang mendapat aset tersebut juga diberi kecerdasan dan ketrampilan untuk mengolah lahan. “Tapi juga dengan syarat bahwa lahan yang diberikan itu tidak boleh dijual,” ungkapnya.

Selain itu, Alvon menyarankan bahwa pemerintah juga harus memberi akses kepada masyarakat yang mendapat distribusi lahan itu. Agar hasil produksi tani yang telah dikerjakan dapat terjual. Bahkan ia juga meminta agar masayarakt itu juga diberikan kecerdasan akses agar bisa menentukan pola relasinya dan juga kemampuan bernegosiasi. “Pemerintah juga harus memberikan aksesnya agar tidak terjebak sistem ijon,” tukas dia.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA) menyebutkan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk tahun 2014 sebesar Rp75 triliun. FITRA menilai anggaran tersebut banyak disalahgunakan.

Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Kadaffi mengatakan dana bansos untuk tahun 2014 kebanyakan digunakan untuk kampanye calon legislatif. Anggaran Rp 75 triliun tidak akan terserap semuanya untuk masyarakat. \"Dipakai untuk pencitraan mau jadi caleg, acara seremonial, penyimpangannya banyak,\" ujar Uchok, belum lama ini. [lulus]