Jakarta – Kadin Amerika (AmCham Indonesia) dan USAID mengeluarkan data hasil studi yang mereka sponsori dan mendapati bahwa nilai investasi langsung (foreign direct investment-FDI) AS ke Indonesia sepanjang tahun 2004-2012 mencapai US$65 miliar. Angka ini jauh lebih besar daripada data FDI AS ke Indonesia versi Bank Indonesia (BI) dalam periode yang sama, yaitu hanya US$7 miliar. Dua data tersebut mempunyai gap yang terlalu jauh dan patut untuk dipertanyakan.

NERACA

Pengamat ekonomi dari UI Eugenia Mardanugraha mengatakan bahwa kedua data tersebut terlalu jauh. Jika dibandingkan antara kemutakhiran pengambilan data antara kedua negara, menurut Eugenia, negara-negara maju seperti Amerika Serikat sudah pasti bisa menyediakan data yang lebih valid secara metodologi dan ilmiah.

Sementara data dari BI untuk FDI ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Kalau Indonesia datanya sangat terbelakang, karena pemerintahnya sendiri kasih budget kecil ke BPS. Kemungkinan besar, survei BPS ini salah karena budget yang kurang untuk update data dan cari data. Sehingga yang dilakukan orang lain lebih valid. Data BPS juga seringkali dipolitisir. Kalau memang BI salah data, maka nama baiknya akan jatuh,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (3/10).

Data yang berbeda jauh seperti ini, akan membuat masyarakat, pengambil keputusan, dan pengamat bingung. Sebagai pengamat, Eugenia sendiri mengaku tidak akan mengambil kedua data tersebut sebagai referensi, karena pautannya cukup jauh. Dia cenderung untuk hanya mengambil tren dari investasi yang masuk dari Amerika, naik atau turun. Tetapi angka jumlah investasinya tidak digunakan untuk menganalisa sesuatu. “Perbedaan data seperti itu yang bikin kebijakan bisa salah diambil,” tegas Eugenia.

Meski begitu, dia juga mengakui bahwa dari pihak Kadin Amerika juga mempunyai kepentingan untuk memperbesar data investasi dari Amerika ke Indonesia. Kadin Amerika senang jika data Investasi Amerika ke Indonesia besar. “Kita tidak bisa tutup mata juga. Pengusaha Amerika tentu senang dengan angka yang besar supaya terlihat seakan-akan manfaatnya banyak bagi Indonesia,” kata Eugenia.

Pengusaha Amerika merasa data yang selama ini dikeluarkan BI masih terlalu rendah. “Terdapat penilaian yang terlalu rendah baik terhadap jumlah maupun dampak dari investasi Amerika di Indonesia. Kajian ini menunjukkan secara jelas bahwa investasi Amerika Serikat di Indonesia merupakan, dan akan tetap merupakan, faktor pendorong perekonomian yang sangat penting,” kata oleh Managing Director dari AmCham Indonesia Andrew White itu.

Lebih dari itu, di mata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik, situasi ini menunjukkan ada ketimpangan kualitas dalam kinerja pencatatan FDI di dua negara. “Malunya ini seolah-olah mempertontonkan kepada publik kemungkinan adanya upaya manipulatif, untransparancy, atau memang ada kecacatan akuntabilitas,” kata Riza kepada Neraca, Kamis.

Mengenai akuntabilitas, Riza menilai, ketimpangan data tersebut menunjukkan Bank Indonesia tidak memiliki kemajuan teknologi yang cukup untuk menopang pencatatan data. Bahkan, dia juga menilai hal itu menjadi kian parah ketika sumber daya manusianya juga tidak memiliki kecakapan untuk mengolah dan menyajikan data. Padahal, kedua hal tersebut merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk mengukur kredibilitas suatu lembaga keuangan.

“Kalau ternyata BI salah catat itu sangat merusak kredibilitasnya. Dan menunjukan bahwa pemerintah memang belum siap mengurus ekonomi dalam negeri kita. Karena perihal catat-mencatat saja belum baik,” tambah Riza.

Namun, Riza mengkhawatirkan kalau dalam ketimpangan data tersebut justru menunjukan adanya praktik manipulasi data untuk kejahatan keuangan. Karena dia melihat data yang timpang tersebut menunjukkan adanya investasi yang dikurang-kurangkan. Dan bisa jadi itu ternyata permainan oknum di BI untuk mengambil keuntungan. “Yang seperti itu bisa mengecewakan para investor. Karena ada uang yang ditanam ternyata tidak bekerja melainkan hilang oleh penggelapan. Ini bisa dibuktikan kalau ternyata benar sejumlah investasi yang timpang itu tidak berjalan,” papar Riza.

Sementara menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, perbedaan data investasi itu menandakan kalau pemerintah Indonesia terlalu mengabaikan, bahkan bisa dikatakan tidak perduli dengan jumlah investasi yang masuk ke dalam negeri.

\\\"Kalau di negara maju, biasa mereka menggunakan software yang cukup mumpuni untuk mencatat dan menghitung seberapa besar masuk dan keluarnya uang di negara mereka. Dengan tujuan agar mereka bisa cepat mengetahui bagaimana kondisi perekonomian negara saat ini,\\\" jelas Natsir saat dihubungi Neraca, Kamis.

Lebih lanjut lagi Natsir memaparkan, kenapa pencatatan investasi di Indonesia bisa tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya, seperti BI, BPS, BKPM atau lembaga lainnya berjalan sendiri sendiri, tidak ada yang saling berkoordinasi dengan baik. \\\"Seharusnya pencatatan investasi yang masuk, dicatat satu lembaga saja. Ini ditujukan agar tidak ada selisih penghitungan investasi yang ada. Kalau dilihat perbedaan angka investasi yang sangat jauh antara Kadin Amerika dengan BI, menandakan pemerintah tidak serius untuk meningkatkan investasi asing di dalam negeri,\\\" papar Natsir.

Satu Tahun

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas BI Difi Johansyah mengatakan, adanya gap data yang dikeluarkan Kadin Amerika (AmCham Indonesia) dan USAID terkait nilai FDI Amerika Serikat ke Indonesia sepanjang tahun 2004-2012 adalah US$65 miliar. Sedangkan data FDI Amerika ke Indonesia dari BI dalam periode yang sama, yaitu hanya US$7 miliar. Memang gap ini terlalu besar, adanya gap ini dimungkinkan karena cara menghitung yang berbeda.

“Gapnya memang sangat jauh sekali, kemungkinan ini karena cara penghitungan yang berbeda, Amcham menghitung akumulasi dari tahun 2004 sampai dengan 2012. sedangkan akumulasi perhitungan dari BI hanya satu tahun,” ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Difi, perhitungan BI yaitu US$7 milliar kemungkinan besar perhitungan selama satu tahun jika dikalilkan dari tahun 2004 sampai dengan 2012 itu ada sekitar 9 tahun berarti dari US$7 milliar dikalikan 9 tahun sudah sekitar US$63 milliar. “Gap-nya tidak jauh juga kan,” tukas Difi.

Menurut dia, dalam perhitungan pihaknya punya cara yang berbeda-beda, atau bisa saja ada perbedaan pengambilan data yang berbeda dan bisa jadi kategori dalam perhitungannya juga berbeda. Ancham menghitung akumulasi selama sembilan tahun, sedangkan BI hanya akumulasi selama satu tahun. Maka dari itu, gap yang terjadi sangat jauh. “Sekali lagi, adanya gap  ini kemungkinan besar BI hanya menghitung selama satu tahun,” pungkasnya.